Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengatakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) berperan penting dalam mengawal proyek strategis nasional. Apalagi tim Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) Kejagung telah menyelesaikan PPS sebanyak 80 proyek dengan nilai pekerjaan senilai Rp 28,88 triliun.
Jelasnya, proyek ini terdiri atas empat proyek strategis nasional (PSN) dan 76 proyek bersifat strategis lainnya. Dalam melaksanakan pekerjaannya, tim PPS Kejagung melibatkan berbagai mitra strategis seperti kementerian dan lembaga terkait lainnya.
"Kinerja tim PPS Kejagung yang telah luar biasa kawal puluhan proyek strategis nasional. Saya kira tim PPS Kejagung ini memiliki peran penting dalam memastikan proyek-proyek pembangunan nasional berjalan bersih, efektif, dan minim aksi korupsi," ujar Sahroni lewat keterangannya, Selasa (7/3).
Baca juga : DPR Imbau Kejagung Tinjau Ulang Anggaran Ruang ‘Restorative Justice’
Kinerja Kejagung ini patut mendapatkan apresiasi. Sebab, ia menilai peran PPS Kejagung sangat sentral dalam memastikan kelancaran proyek-proyek strategis nasional.
"Ini yang kita mau, adanya upaya-upaya pencegahan guna meminimalisir berbagai praktik penyimpangan," ujar Sahroni.
Pengawalan sektor pembangunan merupakan bentuk keseriusan dan dukungan Kejagung untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Di samping itu, tim PPS harus jauh lebih giat dan fokus untuk ke depannya.
Baca juga : 8 Proyek Dicabut dari PSN, DPR: Buat Perencanaan yang Komprehensif
Sebab menurutnya, saat ini Indonesia sedang dan akan terus melakukan berbagai program-progam pembangunan. Dalam proses tersebut, butuh pengawalan dan pengawasan agar seluruh program nasional tersebut bebas dari praktik korupsi.
"Saat ini Indonesia sedang sangat fokus di dalam sektor pemerataan pembangunan. Tim PPS harus semakin jeli dan tajam untuk kawal semuanya, jangan sampai ada yang kecolongan, bahkan satu proyek pun," ujar Sahroni.
"Kita ingin pastikan semua proyek pembangunan berjalan lancar tanpa adanya permainan-permainan. Agar hasilnya dapat maksimal dan pastinya memberi manfaat bagi masyarakat," sambung politikus Partai Nasdem itu. (N-13)
Kepala Kampung Wanam, Kosmas Serilius mengatakan dari total 743 jiwa penduduk Wanam, sebagian besar pemuda mulai masuk dan bekerja di kawasan proyek.
Ekspansi proyek perumahan nasional dan percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) membuka peluang besar bagi industri penyedia material mechanical, electrical & plumbing (MEP).
Perusahaan konstruksi yang profesional tidak cukup hanya mengerjakan proyek, melainkan juga harus menerapkan sistem manajemen berstandar global.
Setelah KPK hentikan kasus lahan Sumber Waras, Gubernur DKI Pramono Anung tancap gas menyiapkan pembangunan rumah sakit tipe A di Jakarta Barat dengan dukungan pemerintah pusat.
Komisioner Komnas HAM Saurlin P. Siagian menegaskan pihaknya menerima 114 aduan terkait PSN dalam tiga tahun terakhir.
Fraksi PDIP mendesak agar Proyek Strategis Nasional (PSN) di Distrik Jagebob, Merauke, dihentikan sementara waktu.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
Kejaksaan Agung mengungkap lebih dari 20 perusahaan dan 11 tersangka terlibat kasus dugaan korupsi penyimpangan ekspor crude palm oil di Indonesia.
Kejaksaan Agung mulai membidik aset 11 tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan ekspor CPO dan produk turunannya untuk pemulihan kerugian negara.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan POME tahun 2022-2024 yang merugikan keuangan negara Rp10 triliun hingga Rp14 triliun.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka kasus korupsi ekspor CPO 2020–2024. Negara diperkirakan rugi Rp14,3 triliun akibat manipulasi klasifikasi produk untuk hindari aturan DMO.
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya, termasuk pejabat ASN yang menerima imbalan untuk meloloskan ekspor.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved