Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan Indonesia (KKP) mengadakan Bincang Bahari KKP mengangkat tema “Peta Sektor Kelautan dan Perikanan di Tengah Isu Resesi,” Rabu (22/2/2023). Dengan melibatkan para pelaku industri kelautan dan perikanan, salah satunya Aruna sebagai integrated fisheries commerce dan supply chain aggregator di Indonesia yang merevolusi rantai pasok perikanan Indonesia melalui teknologi. Pada kesempatan ini, Aruna diwakili oleh Co-Founder dan Chief Sustainability Aruna, Utari Octavianty.
Agenda kali ini mendiskusikan tentang tantangan dan persaingan pasar di tengah krisis global yang sudah santer diberitakan saat ini. Namun, mengingat fakta bahwa industri kelautan dan perikanan di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, Aruna menilai strategi Hilirisasi yang tengah dirancang oleh pemerintah merupakan hal yang tepat. Di sisi lain, Aruna juga menilai Hilirisasi menjadi sebuah solusi dalam merevolusi industri perikanan dan kelautan Indonesia.
"Hilirisasi adalah hal yang positif dimana pastinya akan memberikan value added bagi industri perikanan Indonesia. Selain itu, pelaku bisnis juga harus saling terkoneksi untuk membantu mewujudkan hilirisasi ini. Kami di Aruna mendukung penuh upaya ini salah satunya dengan mengoptimalkan hasil tangkapan nelayan serta menyajikan diversifikasi komoditas tangkapan Nelayan Aruna yang tentunya sesuai dengan kebutuhan pasar," jelas Utari Octavianty
Menyikapi perihal resesi global, Aruna menilai pelaku bisnis khususnya sektor perikanan dan kelautan harus mampu memilah produk-produk mana yang tepat untuk di ekspor dan mana yang tidak. Serta, harus jeli menciptakan potensi market di negara sendiri. Tingkat konsumsi ikan di Indonesia harus digarap agar konsumsi ikan di negara sendiri meningkat dan kesehatan gizi masyarakat Indonesia juga meningkat.
Sementara Ir. Ishartini, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP), menyatakan bahwa strategi perencanaan yang baik tentu dapat meminimalisir dampak dari kondisi yang tak menentu ini. Didukung fokus pemerintah Indonesia saat ini, khususnya strategi hilirisasi, diharapkan industri perikanan dan kelautan dapat tetap bertumbuh, mengingat sektor perikanan masuk ke dalam 8 sektor fokus pemerintah.
Menjawab apa yang dibutuhkan oleh pelaku industri tersebut, kami juga tengah mengupayakan hilirisasi yang pun didukung dengan sarana prasarana logistik yang memadai, terlebih untuk rantai supply chain end-to-end khususnya untuk produk perikanan," ujar Ishartini. (OL-13)
Baca Juga: Pemerintah Mewaspadai Harga Pangan Jelang Ramadan
DATA Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebutkan total luas terumbu karang di Indonesia mencapai 2,5 juta hektar. Namun, sekitar 70% atau 1,75 juta hektar dalam kondisi rusak
Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) menyatakan kesiapan untuk mengimplementasikan Global Quality and Standard Programme (GQSP) Indonesia Fase 2.
Untuk tahun ini, Dinas Perikanan Batam menargetkan ekspor ikan ke Singapura sebesar 5.500 ton dengan nilai mencapai Rp250 miliar.
Melalui perjanjian ini, diharapkan kondisi kerja awak kapal perikanan migran Indonesia di Taiwan dapat semakin membaik.
Selama ini, para petani yang ingin beternak ikan terpaksa harus membeli benih ikan dari luar daerah seharga Rp1.000 per ekor.
Sebuah fenomena terjadi di Waduk Jatiluhur, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Lebih dari 100 ton ikan mengalami mati massal.
Berdasarkan laporan, aktivitas nelayan luar seperti Jawa Tengah beroperasi mencari ikan menggunakan pukat cantrang di kawasan perairan Selat Makassar atau berbatasan dengan Kab Kotabaru
Sumber daya hayati perairan Indonesia sangat besar untuk mengembangkan biofarmakologi, namun harus dilakukan secara berkelanjutan dan memperhatikan keseimbangan ekosistem
Hasil pemeriksaan pada Kamis (6/2) mengonfirmasi adanya pelanggaran terkait Kesesuaian Kegiatan pemanfaatan ruang laut dan reklamasi yang tidak berizin.
Pada 31 Januari 2025, perwakilan PT TRPN telah memenuhi pemanggilan untuk verifikasi indikasi pelanggaran reklamasi dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.
Pada 31 Januari 2025, perwakilan PT TRPN telah memenuhi pemanggilan untuk verifikasi indikasi pelanggaran reklamasi dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved