Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Askrindo siap mendukung target penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditetapkan pemerintah Rp450 triliun tahun ini.
Sebagai Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditugaskan oleh Pemerintah, Askrindo memiliki kemampuan untuk memberikan penjaminan kredit hingga Rp250 triliun. Saat ini Askrindo berbagi tugas dengan Jamkrindo untuk menjalankan penjaminan KUR.
"Kalau dari komposisi yang ada selama ini, kita bisa jamin setengahnya (Rp225 triliun) . Tapi kita punya kemampuan hingga Rp250 triliun dengan porsi gearing ratio yang kita miliki saat ini," kata Direktur Operasional Askrindo Erwan Djoko Hermawan di Jakarta, Kamis (16/2).
Tercatat pada tahun 2022 lalu, Askrindo menyerap penjaminan KUR sebesar Rp 164 triliun atau mencapai 104% dari target dengan jumlah 4,8 juta pelaku usaha UMKM.
Dalam rangka memperlancar program tersebut, Askrindo mengantisipasi dengan melaksanakan transformasi termasuk di dalamnya peningkatan dan optimalisasi layanan KUR melalui penyempurnaan proses dan digitalisasi.
Mengingat UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, maka Askrindo memperkuat layanan di 59 Kantor Cabang dan 6 Kantor Unit Pemasaran yang tersebar di seluruh Indonesia untuk mendukung penjaminan penyaluran KUR di seluruh pelosok.
Adapun segmentasi KUR yang dijamin oleh Askrindo saat ini adalah perdagangan (42,2%), pertanian & kehutanan (33,1%), jasa dan sector lainnya (11,8%), industry kecil (8,3%), penyediaan akomodasi (2,8%), perikanan dan kelautan (1,6%) dan konstruksi (0,2%) dengan total penyaluran KUR sebesar Rp 616,11 Triliun dengan 18,3 juta debitur serta penyaluran PEN sebesar Rp 25,4 Triliun dengan 40,9 ribu debitur.
Dengan adanya Permenko No.1, No.2, dan No.3 Tahun 2023 yang mengharapkan debitur KUR dapat naik kelas, maka Askrindo tetap memberikan dukungan melalui Asuransi Kredit Kecil Produktif. Selaras dengan pengembangan penjaminan UMKM ini Askrindo melaksanakan kegiatan yang sifatnya edukasi dan literasi melalui program pendampingan dan pembinaan para pelaku UMKM di seluruh Indonesia.
“Kecuali memperkuat penjaminan UMKM Askrindo saat ini juga meningkatkan pelayanan dalam Asuransi Kredit Menengah, Asuransi Umum, Suretyship, Kontra Bank Garansi, Asuransi Kredit Perdagangan untuk mendukung peningkatan perekonomian secara luas”, tandas Erwan. (E-1)
BANK Indonesia (BI) mencatat lebih dari 36 persen volume transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) secara nasional berasal dari DKI Jakarta.
Selain menjadi panggung budaya, festival ini juga melibatkan pelaku UMKM desa penyangga sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal.
Perhelatan Inacraft 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC) bukan sekadar ajang pameran kriya tahunan.
GUNA mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kereta api (KA) lintas selatan direncanakan berhenti di Stasiun Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya.
Event ke-14 secara nasional ini tidak sekadar menjadi ajang pameran produk, tetapi juga ruang penguatan spiritual dan silaturahmi umat.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved