Headline
Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
Kumpulan Berita DPR RI
REKTOR Universitas Musi Rawas yang juga merupakan dosen Universitas Sriwijaya, Prof. Andy Mulyana mengatakan, sejauh ini kehadiran beras impor tidak mampu menurunkan harga beras dalam negeri.
Karena itu, menurut dia, kenaikan tersebut harus segera disikapi serius dengan melakukan penyerapan atau operasi pasar berupa pembelian beras atau gabah petani.
"Beras impor ternyata tidak sesuai harapan masyarakat karena harga beras saat ini masih cukup tinggi. Artinya impor beras tidak berdampak pada harga beras di pasaran," ujar Mulyana, Jumat (10/2).
Mulyana mengatakan, kebijakan impor sejak awal bukan sebagai solusi dalam mengatasi persoalan ketersediaan beras Indonesia. Sebaliknya, kebijakan yang dibutuhkan petani adalah melakukan penyerapan secara berkelanjutan.
Opsi pembelian dalam bentuk gabah dimaksudkan agar jumlah yang dapat diserap akan lebih banyak, terkait dengan sering terhambatnya penyerapan beras petani karena tidak terpenuhinya syarat mutu beras petani.
"Saya berharap dengan masa panen raya 2023 ini, pemerintah melalui Bulog terus melakukan penyerapan secara maksimal," katanya.
Senada, Guru Besar Universitas Hasanuddin, Rusnadi Padjung menilai impor beras yang selama ini dilakukan tidak berhasil menurunkan harga beras di dalam negeri. Nyatanya, harga beras di lapangan masih tergolong tinggi. Dia menilai, sejak awal, kebijakan yang tepat adalah melakukan penyerapan ketimbang melakukan pengimporan.
Melansir data Info Pasar Beras Induk Cipinang (PIBC), harga beras per 4 Februari 2023 lalu masih di posisi tinggi yakni Rp11.589 per kg dengan kondisi stok beras di PIBC sebagai barometer nasional hanya 12.234.
"Saya kira penyerapan itu harusnya dilakukan sejak awal sehingga impor tak perlu dilakukan. Toh nyatanya, impor beras tak berdampak pada kondisi harga dalam negeri," katanya.
Bagi Rusnandi, satu-satunya jalan agar kondisi harga beras berangsir turun adalah melakukan penyerapan secara maksimal. Apalagi panen raya di sejumlah sentra sudah di depan mata. Saat ini petani tengah menanti upah mereka terbayarkan.
"Makanya lakukan penyerapan. Jangan biarkan petani rugi karena mereka sudah bekerja keras melakukan penanaman. Kalau serapanya bagus otomatis harganya juga akan turun," katanya.
Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), Riyanto menilai bahwa sejauh ini keberadaan beras impor belum mampu menurunkan harga beras di tingkat konsumen.
"Adanya beras impor ternyata tidak sesuai dengan harapan masyarakat karena sampai saat ini harganya tetap tinggi," katanya.
Riyanto mengatakan, seharusnya Pemerintah sejak awal menghitung secara detail, timing dan dampak dari kebijakan impor. Apalagi kebijakan ini dilakukan disaat petani akan menghadapi panen raya.
"Kebijakan yang paling tepat menurut saya adalah melakukan penyerapan gabah petani saat panen raya," jelasnya. (RO/OL-7)
INDONESIA berhasil menorehkan pencapaian swasembada beras dengan memutuskan tidak melakukan importasi yang dimulai sejak 2025.
Pemerintah terus mengeklaim bahwa Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Namun, disaat yang sama, harga beras di tingkat konsumen masih tinggi.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyebut bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras pada tahun 2025.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa sepanjang 2025 Indonesia tidak melakukan impor beras sama sekali. Menurutnya, hal itu menandai tonggak sejarah baru dalam ketahanan pangan nasional.
HARGA beras di pasar dunia dilaporkan mengalami penurunan drastis hingga lebih dari 40% dibandingkan tahun lalu.
KEMENTERIAN Pertanian (Kementan) menegaskan bahwa tidak ada impor beras medium yang masuk ke Indonesia.
BPSĀ melaporkan nilai impor Indonesia Januari 2026 mencapai US$21,20 miliar, naik 18,21% yoy, didorong kenaikan impor migas dan non-migas terutama bahan baku dan barang modal.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor mencapai US$22,16 miliar. Angka itu meningkat 3,39% secara tahunan.
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa neraca perdagangan Indonesia pada Januari 2026 mencatat surplus sebesar 0,95 miliar dolar AS.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sejalan dengan usulan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang meminta agar rencana impor 105 ribu unit mobil pikap dan truk dari India ditunda
AS menetapkan tarif global 10 persen saat kesepakatan nol bea masuk RI untuk sawit hingga semikonduktor belum berlaku dan masih menunggu ratifikasi.
Neraca perdagangan Indonesia yang tetap mencatatkan surplus sepanjang 2025 mencerminkan daya tahan sektor eksternal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved