Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KONDISI utang Indonesia dipastikan dalam kondisi yang baik dan terukur. Hal itu dibuktikan dengan berbagai peringkat yang dikeluarkan oleh sejumlah lembaga pemeringkat utang dan investasi internasional.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Kuliah Umum Media Indonesia bertajuk Kondisi Ekonomi dan Fiskal Indonesia di Tahun Politik di Kompleks Media Grup, Jakarta, Jumat (3/2).
"Rating kita dibilang positif outlook, sekarang BBB, kita akan masuk ke investment grade yang mudah-mudahan A. Itu menggambarkan bahwa dia (kondisi utang dan investasi) baik-baik saja, sustainable, kalau ugal-ugalan ya tidak mungkin positif outlook-nya," kata dia.
Diketahui, hingga akhir 2022 posisi utang Indonesia berada di angka Rp7.733,9 triliun. Dengan nilai itu, rasio utang Indonesia ialah 39,57% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rasio tersebut masih dalam posisi aman karena berada jauh di bawah ambang batas internasional maupun Undang Undang, yakni 60% terhadap PDB.
Baca juga: Sri Mulyani: Pemilu itu Pesta, Bukan Perang Demokrasi
Utang tersebut berasal dari penerbitan SBN yang mencapai Rp6.846,89 triliun, setara 88,53% dari total utang pemerintah. Lalu utang dalam bentuk pinjaman tercatat sebesar Rp19,67 triliun dan Rp867,43 triliun sisanya berasal dari pinjaman luar negeri, setara 11,47% dari total utang.
Adapun rupiah turut mendominasi nilai utang pemerintah, yakni mencapai 70,75% dari total utang dan 29,25% sisanya merupakan utang dengan mata uang asing. "Currency-nya kita jaga antara rupiah dengan yang Forex kalau kemudian kita lihat maturitasnya atau jatuh temponya harus cukup panjang," kata Sri Mulyani.
"Makanya pemerintah makin banyak surat berharga negara yang di-issue di dalam negeri," sambungnya.
Sri Mulyani menambahkan, saat ini penarikan utang yang dilakukan pemerintah juga relatif lebih aman karena bersumber dari dana masyarakat. Itu didapat melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang saat ini mayoritas investornya berasal dari dalam negeri.
"Jadi kalau kita bicara tentang pengelolaan utang, kita lihat sumber utangnya dari mana, masyarakat kita sekarang ingin membeli surat berharga negara," terangnya. (OL-4)
Kasus yang awalnya terlihat sebagai persoalan kecil, yakni penagihan oleh "mata elang" kepada kelompok tertentu, kemudian berkembang menjadi konflik kekerasan
AMERIKA Serikat (AS) menjadi penerima terbesar aktivitas kredit resmi Tiongkok di seluruh dunia, demikian menurut sebuah studi baru yang menelusuri arus pembiayaan Beijing.
TIONGKOK mengalihkan fokus pendanaan globalnya, dengan lebih dari tiga perempat kredit atau utang ke negara-negara barat berpendapatan menengah atas dan tinggi misalnya Amerika Serikat.
AMERIKA Serikat (AS) tercatat sebagai negara dengan jumlah pinjaman terbesar dari Tiongkok dalam dua dekade terakhir
Prabowo meminta semua pihak ambil andil dan bertanggung jawab memberikan pelayanan kepada publik dengan baik.
pemda dan Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN) dapat mendukung program pemerintah pusat dengan mekanisme pinjaman atau utang oleh pemerintah pusat menggunakan APBN
EKONOM Bright Institute Awalil Rizky menyoroti keterbukaan informasi keuangan negara. Rilis APBN Kita sepanjang 2025 tidak lagi menyajikan posisi utang pemerintah secara bulanan.
Esensi dari pengelolaan utang bukan pada besarnya rasio, melainkan pada sejauh mana utang tersebut mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.
Sampai kuartal II 2025 atau per akhir Juni 2025, utang pemerintah mencapai Rp9.138,05 triliun. Angka itu setara dengan 39,86% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Rencana pemerintah menambah utang sebesar Rp781,87 pada APBN 2026 mendatang dinilai sebagai penarikan utang terbesar yang dilakukan pemerintah pascapandemi covid-19.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang diolah Indef, total utang yang harus dibayar pemerintah pada 2026, baik pokok jatuh tempo maupun bunga, mencapai Rp1.433,40 triliun.
Penurunan cadangan devisa Indonesia disebabkan oleh kewajiban pembayaran utang luar negeri pemerintah serta intervensi Bank Indonesia (BI) di pasar valas untuk stabilitas rupiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved