Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan semua pihak untuk tetap waspada meskipun tekanan ekonomi global hingga awal tahun ini mulai mereda, sejalan dengan mulai meningkatnya proyeksi pertumbuhan dunia.
“Kuartal ke-IV (2022) memang sudah mereda. Tadi pagi kita baru dapat informasi itu. Tapi kita sendiri memang harus tetap optimis tapi tetap harus waspada,” kata Jokowi kepada wartawan setelah menghadiri Mandiri Investment Forum di Jakarta, hari ini.
Dalam kesempatan itu, Presiden menanggapi pertanyaan mengenai laporan terbaru World Economic Outlook (WEO) Update edisi Januari 2023 yang dirilis Dana Moneter Internasional (IMF).
Laporan itu menyebutkan, proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2023 meningkat jadi 2,9 persen, dari proyeksi pada Oktober 2022 yang hanya 2,7 persen. Kenaikan proyeksi itu mempertimbangkan pembukaan kembali (reopening) ekonomi China, setelah isolasi berkepanjangan akibat kebijakan nol COVID-19.
Menurut Presiden Jokowi, meski tekanan ekonomi global mereda, peluang resesi ekonomi dunia masih ada, sehingga semua negara tetap waspada.
“Tekanan global dari sisi ekonomi memang mereda tapi bukan berarti resesi tidak terjadi. Bisa saja belum,” ujarnya.
Baca juga: Presiden: Setop Ekspor Tembaga Mentah Tahun Ini
Dalam forum investasi itu, Presiden Jokowi menyampaikan banyak risiko perekonomian yang dulu dikhawatirkan, ternyata kini tidak terjadi. Hal tersebut patut disyukuri.
“Apa yang dulu kita bayang-bayangkan, takutkan itu ternyata banyak yang tidak terjadi. Ini patut kita syukuri,” ujarnya.
Presiden Jokowi meminta semua pihak untuk optimistis memasuki 2023, karena ekonomi Indonesia diperkirakan tetap tumbuh hingga 5,2-5,3 persen pada 2022, sedangkan inflasi masih terjaga di 5,5 persen secara tahunan. Kemudian, data pembelian barang manufaktur atau Purchasing Manager Index (PMI) Indonesia juga cukup ekspansif di angka 50,9.
"Kalau melihat ini tidak optimistis, keliru. Namun tetap hati-hati dan waspada," kata dia.
Selain itu, angka investasi tahun lalu bisa mencapai Rp1.207 triliun, di atas target Rp1.200 triliun. Presiden juga mengaku senang karena mayoritas aliran investasi langsung pada 2022 terealisasi di luar Pulau Jawa, yang menandakan Indonesia mulai meninggalkan ekonomi Jawa-sentris.
"Saya senang 53 persen ada di luar jawa, 47 persen di Jawa. Artinya kita ini sudah tidak Jawa-sentris lagi," ucapnya.
Merujuk pada APBN 2023, Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3 persen pada 2023.(Ant/OL-4)
Data resmi bulanan pada Rabu (13/3) menunjukkan produk domestik bruto tumbuh 0,2% menyusul penurunan tipis 0,1% pada bulan Desember
Pemerintah berupaya menjaga ketahanan konsumsi masyarakat melalui beragam bantuan sosial. Sayangnya, bantuan negara itu dilakukan untuk kepentingan elektoral semata.
Dampak resesi Jepang dan Inggris diyakini minim ke Bursa Efek Indonesia.
Untuk melakukan akselerasi UMKM di Madura menghadapi banyak tantangan yaitu kurang berinovasi dan tak membangun branding produk sebagai bentuk mencari pasar baru sesuai perkembangan zaman.
Segmen hunian vertikal alias apartemen juga ditaksir akan tetap melanjutkan pertumbuhan positifnya sejak semester dua tahun ini.
Senior Fundamental Analyst Didimax, Reza Aswin, mengatakan ada baiknya pilih aset trading yang bersifat safe haven seperti, logam mulia dan forex.
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved