Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena memuji realisasi anggaran dana desa di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilainya sangat fantastis. Untuk tahun 2022 saja, anggaran dana desa mencapai Rp68 triliun.
Melkiades mengatakan besarnya anggaran dana desa tersebut merupakan bentuk keseriusan Jokowi dalam membangun desa-desa di Indonesia. Dengan cara tersebut pemerataan pembangunan mulai dari desa dapat diwujudkan.
“Tentu kita mengapresiasi komitmen politik Pak Jokowi yang telah memberikan dana yang luar biasa besarnya bagi desa-desa di Indonesia,” ujar Melkiades.
Besarnya anggaran dana desa yang direalisasikan Jokowi juga mendorong manfaat yang sangat banyak. Di antaranya adalah mewujudkan pembangunan di desa.
Malkiades juga menuturkan bahwa dana desa di era Jokowi mampu memberdayakakan masyarakat. Selain itu, anggaran besar tersebut sukses menyelesaiakan berbagai persoalan yang ada di desa.
“Anggaran dana desa di era Jokowi bisa menggerakan berbagai pembangunan, pemberdayaan masyarakat, maupun mengatasi permasalahan-permasalahan di tingkat desa,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Anggaran dana desa di era Presiden Jokowi terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Hingga akhir 2022, total sokongan dana desa yang sudah diberikan oleh pemerintah pusat sebesar Rp468 triliun. (OL-8)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Pemerintah Kota Tangerang Selatan menggelar pelatihan dan uji sertifikasi kompetensi bagi 150 tenaga kerja konstruksi, meningkatkan kualitas SDM sektor konstruksi.
Makhruzi mengatakan pihaknya berencana memperkuat fungsi sosial PLBN tidak hanya sebagai pintu perlintasan, tetapi juga pusat layanan masyarakat.
Seorang pelajar tewas dalam kecelakaan di Jalan Matraman Raya, Jakarta Timur, setelah terjatuh akibat jalan berlubang, Senin pagi.
Berdasarkan hasil kajian tim Kementerian PU bersama Universitas Syiah Kuala (USK) ditemukan adanya pergerakan air bawah tanah yang memicu ketidakstabilan lereng.
Rapat konsolidasi membahas klaster infrastruktur, mencakup jalan, jembatan permanen, jembatan bailey, serta infrastruktur sungai seperti irigasi, daerah aliran sungai hingga sumur bor.
Ayedh Dejem Group, perusahaan konstruksi dan pengembangan asal Emirat Arab, mengumumkan investasi sekitar Rp4 triliun di Ibu Kota Nusantara (IKN).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved