Headline
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
DPR klaim proses penjaringan calon tunggal hakim MK usulan dewan dilakukan transparan.
KORUPSI dinilai memberikan dampak yang amat negatif. Praktik lancung itu juga disebut sebagai penyebab utama memburuknya perekonomian suatu negara. Perilaku menyimpang itu turut menghalangi upaya untuk menciptakan kemakmuran yang adil bagi seluruh masyarakat.
Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada acara puncak peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Kementerian Keuangan, Selasa (13/12).
"Oleh karena itu kegiatan melawan korupsi adalah identik dengan kegiatan untuk menciptakan suatu kesejahteraan bersama yang adil," tuturnya.
Dia menambahkan, upaya untuk memerangi tindak korupsi dapat dilakukan melalui pembenahan diri. Dari sisi kebijakan anggaran, misalnya, mendorong terciptanya tata kelola yang baik dan menjaga integritas dinilai menjadi kunci utama untuk terhindar dari perilaku tersebut.
Tanpa tata kelola dan integritas yang baik di dalam sebuah institusi, kata Sri Mulyani, berpotensi membuka keran perilaku korupsi. Hal ini menurutnya juga akan merambat dan berdampak masif pada negara.
Baca juga: Kemenkop UKM Beri Penghargaan kepada 6 PLUT dan 6 Konsultan
Menekan korupsi juga dianggap sebagai salah satu upaya yang dapat mengerek Indonesia keluar dari jebakan status negara berpenghasilan menengah (middle income trap).
"Karena itu, melawan korupsi tidak hanya diperingati dalam hari anti korupsi, melawan korupsi harus meliputi elemen membangun institusi yang kuat dengan menciptakan kontrol check and balance," jelas Sri Mulyani.
Upaya untuk meniadakan korupsi di Tanah Air juga mestinya tidak sebatas jargon maupun peletakan plakat bebas korupsi di kantor-kantor pemerintahan.
Aksi nyata secara konsisten memerangi korupsi harus terus dilakukan guna memupuk kepercayaan masyarakat dan menjaga kredibilitas pengelolaan keuangan negara.
"Perjuangan antikorupsi identik dengan perjuangan membangun tata kelola yang resilient, yang berdaya tahan, tata kelola yang akuntabel serta transparan untuk bisa menjaga kepercayaan masyarakat dan juga menggunakan instrumen keuangan secara efektif, baik, dan benar," pungkas Sri Mulyani. (OL-4)
Per kuartal II 2025 yang lalu, konsumsi swasta dan pemerintah menyumbang 62,53% terhadap PDB, sementara investasi menyumbang 27,83%.
SENIOR Economist DBS Bank Radhika Rao turut buka suara atas pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II yang mencapai 5,12%.
Transformasi digital menjadi kunci untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah dan membawa Priangan Timur semakin maju serta berdaya saing.
Data ekonomi yang disampaikan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan realita di lapangan.
KETUA Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai target pertumbuhan ekonomi 5,4% dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved