Jumat 09 Desember 2022, 22:40 WIB

Menparekraf Minta Wisman tidak Ragu Berkunjung ke Indonesia

mediaindonesia.com | Ekonomi
Menparekraf Minta Wisman tidak Ragu Berkunjung ke Indonesia

MI/AGUNG WIBOWO
Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif Sandiaga Uno bersama Wamen Parekraf Angela Tanoesoedibjo di sela event G-20 di Nusa Dua, Bali.

 

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Sandiaga Uno meminta para wisatawan khususnya wisatawan mancanegara (wisman) tidak ragu berkunjung ke Indonesia. Hal ini disampaikan terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu.

"Pemerintah RI tetap berpedoman bahwa ranah privat masyarakat termasuk wisatawan akan tetap terjamin sehingga kenyamanan dan keamanan ranah pribadi wisatawan selama berwisata di Indonesia senantiasa dijaga," ungkap Sandiaga dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (9/12).

Industri perhotelan, kata dia, telah diberi pengarahan dan pihaknya akan memfasilitasi segala potensi kesalahpahaman.

"Pihak hotel dipastikan selalu menggaransi kerahasiaan data-data wisatawan yang menginap," jelasnya.
 
Saat ini, pemerintah bersama semua pihak terkait sedang menyusun aturan detail dan SOP aktivitas wisata yang dapat menjamin
keamanan serta kenyamanan wisatawan yang berkunjung.

Di samping itu, sosialisasi terus dilakukan tidak hanya ke kalangan pariwisata namun juga ke wisatawan Nusantara dan wisman agar tidak terjadi salah tafsir atau kesalahpahaman terhadap KUHP ini.


Baca juga: Publik Puas Kerja Erick Thohir, Akademisi UIN Sumut: BUMN Berkinerja Luar Biasa


Lebih lanjut, Sandiaga juga mengatakan terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk terus melakukan sosialisasi terhadap UU yang baru akan efektif berlaku pada 3 tahun lagi yaitu 2025 mendatang, terutama terhadap negara-negara pasar wisman, sehingga tidak wisatawan ini ragu berkunjung ke Indonesia.

"Industri pariwisata sangat menghormati hal-hal bersifat pribadi yang dilakukan dengan bertanggung jawab," tambahnya.
 
Kemudian, terkait dengan pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu lalu, Memparekraf mengatakan, hal ini merupakan perwujudan terhadap berjalannya sistem negara yang konstitusional yang tujuan utamanya adalah melindungi masyarakat Indonesia, kemudian regulasi tersebut baru akan berlaku 3 tahun setelah disahkan.

"Sebenarnya tidak ada perubahan substantif terkait pasal tersebut jika dibandingkan Pasal 284 KUHP lama. Perbedaannya hanya terletak pada penambahan pihak yang berhak mengadu. Ancaman hukuman baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain
delik aduan," tambahnya.

Aturan RKUHP mengatur pihak yang dapat mengadukan adalah suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan, sedangkan bagi orang yang tidak terikat perkawinan adalah orangtua atau anaknya.

Sehingga, tanpa adanya pengaduan oleh orang yang sah secara hukum, maka tidak ada pihak yang berhak melakukan tindakan hukum. (Ant/OL-16)

Baca Juga

Ist

Sambut Traveling Tahun 2023, Biro Travel dan Tur Hadirkan Promosi

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 28 Januari 2023, 12:53 WIB
Seiring dengan aktivitas traveling yang meningkat pesat sejak tahun lalu, biro travel dan tur juga berinovasi dengan portfolio produk...
ANTARA FOTO/Yulius Satria W

Ekonom Prediksi Inflasi Januari 2023 Turun Menjadi 0,42 Persen

👤Despian Nurhidayat 🕔Sabtu 28 Januari 2023, 12:32 WIB
Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) akan mencapai 0,42% pada Januari 2023, turun dibandingkan capaian Desember 2022 sebesar...
dok.ant

Pengamat : PHK Massal di Perusahaan Teknologi Global Akibat Euforia

👤Despian Nurhidayat 🕔Sabtu 28 Januari 2023, 12:05 WIB
BEBERAPA minggu terakhir, dunia dikejutkan oleh PHK massal yang dilakukan perusahaan teknologi dunia. Beberapa di antaranya adalah Amazon,...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

Top Tags

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya