Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
INSTITUTE for Development of Economics and Finance (Indef) menyayangkan solusi Bulog apabila tetap melakukan impor beras.
Indef menilai impor beras hanya akan membuat harga di tingkat petani rendah karena Januari mendatang sejumlah daerah di Indonesia akan memasuki panen raya besar.
"Januari sudah mulai panen raya walaupun tidak seluruh tempat. Dan apabila impor dilakukan maka harga padi di tingkat petani akan jatuh. Dan Ini yang saya khawatir justru petani banyak dirugikan karena harga akan jatuh," ujar Ahmad Tauhid, Direktur Eksekutif Indef dalam program Zona Bisnis, Senin, 28 November 2022.
Menurut Tauhid, Rata-rata serapan Bulog selama ini terbulang rendah. Pada Januari misalnya hanya mampu diserap 8000 dan paling tinggi terjadi di bulan April dengan serapan 200 ribu lalu terus turun jadi 138 pada bulan Juni dan di bulan November hanya sekitar 93 ribu.
"Kalau saya lihat memang masalahnya pada saat panen raya kemarin di bulan April-Mei sampai Juni itu pengadaannya tidak maksimal sehingga jumlahnya tidak memenuhi yang diisyaratkan 1 juta. Harusnya Bulog bisa menyerap lebih banyak tapi realisasinya jauh lebih sedikit," katanya.
Baca juga: DPR, Kementan, dan Bulog Gelar Sidak ke Pasar di Purwakarta
Tauhid mengatakan, apabila melihat data yang ada, realisasi ketahanan pangan dari sisi masyarakat relatif baik.
Misalnya, beras di masyarakat itu masih ada sekitar 3,3 juta, di mana beras di masyarakat 1,48, di penggilinhan 800 ribu, di pedagang 600 ribu, di horeka 300 ribu dan di pasar induk cipinang sekitar 40 ribu.
"Jadi menurut saya masih relatif aman. Tetapi kalau Bulog mengadakan cadangan (impor) menurut saya bukan karena kepada 1 juta karena kurangpun masih maksimal. Jadi tidak perlu melakukan impor karena kuota kita masih ada," katanya.
Sementara saat ditanya terkait beda data anatara Bapanas, Bulog dan Kementan, Tauhid hanya mengatakan perlunya komunikasi yang baik antar instansi pemerintah ini. Dia yakin, data yang ada selama ini adalah data tunggal yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Memang harus ngopi bareng karena data yang ada ini sebenarnya data tunggal. Komunikasi perlu ditingkatkan karena ada hal yang jauh lebih penting yaitu menjaga inflasi," jelasnya. (RO/OL-09)
Untuk mengakomodasi masyarakat agar tak menjadi penambang ilegal, kata dia, bisa diperlakukan sitem kemitraan.
Pro dan kontra juga akan terjadi dikalangan internal sendiri dimana sebagian dari pemuda-pemuda ormas ini yang masuk serta aktif di lembaga non pemerintah dibidang lingkungan.
Dengan hasil praperadilan PS ini konsekuensi yang diterima adalah harus adanyanya audit investigasi pada penyidikan maupun oknum Polres Cirebon maupun Polda Jabar yang terlibat dan atasannya
Meskipun pembubaran BUMN dapat jadi solusi akhir untuk menghentikan kebocoran keuangan negara dan mengalihkan sumber daya ke sektor yang lebih produktif, tetap harus dilakukan hati-hati.
Masyarakat yang memiliki dana lebih untuk tetap melakukan investasi menghadapi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.
Ujang juga menyinggung bahwa PPP salah berstrategi saat memberikan dukungan pada Pemilu Presiden 2024. Diketahui, PPP mendukung pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
Sejumlah perusahaan Belanda sebelumnya telah berminat untuk berinvestasi di sektor pertanian Indonesia, meskipun sempat menghadapi beberapa kendala.
Tanah tak lagi dipandang sekadar media tanam, tapi sebagai fondasi keberlangsungan hidup dan benteng terakhir ketahanan pangan.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementan, Arief Cahyono, mengucapkan selamat atas terpilihnya Ketua Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) periode 2025–2028, Beledug Bantolo.
Pupuk Indonesia memastikan bahwa penutupan kios ini tidak akan mengganggu proses penyaluran pupuk ke petani.
Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) sebesar Rp497.925.287.251.
Pemerintah akan menyalurkan stimulus fiskal pada Juni hingga Juli 2025 sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved