Bank Himbara Diminta Tingkatkan Penyaluran KUR Khusus Penyediaan Alsintan

WAKIL Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah dan bank himpunan bank negara (Himbara) meningkatkan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) khusus pengadaan alat mesin pertanian (alsintan).

Hal ini disampaikan Sultan guna mendorong percepatan agenda intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian di tengah ancaman krisis pangan global. Penerapan model pertanian padat modal melalui penggunaan teknologi akan menjadi solusi konkret bagi peningkatan produktivitas pertanian di era perubahan iklim.

"Harus kita akui bahwa, penggunaan alsintan dan penerapan teknologi pertanian modern kita masih sangat rendah dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Thailand. Maka tak heran jika biaya produksi atau ICOR pertanian mereka sangat rendah dengan produktivitas yang sangat baik," ungkap mantan Ketua Hipmi Bengkulu itu melalui keterangannya di Jakarta, Minggu (27/11).

"Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian harus segera menindaklanjuti hasil kesepakatan finance-agriculture G-20 untuk mengatasi kerentanan pangan dengan meningkatkan pembiayaannya di sektor pertanian. Apalagi tengah dilakukan pemangkasan anggaran Kementan dari jumlah yang tertuang pada nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023," tegasnya.

Baca juga: Kebijakan Jaring Pengaman Sosial Jokowi Dorong Pemulihan Ekonomi

Senator asal Bengkulu itu pun mengungkapkan bahwa KUR yang diberikan khusus untuk penyediaan alsintan masih relatif kecil, sehingga perlu untuk terus didorong.

Berdasarkan data lima bank penyalur KUR, realisasi KUR Taksi Alsintan per September 2022 tercatat sebesar Rp66,86 miliar yang diberikan kepada 272 debitur.

Meski demikian, Sultan juga menyarankan agar pemerintah dapat memberdayakan lulusan pertanian baik para lulusan sarjana dan diploma maupun lulusan SMK pertanian. Tenaga terampil dan tenaga ahli pertanian kita sangat cukup untuk mendukung penerapan teknologi pertanian modern, hanya saja selama ini mereka belum diberikan kesempatan untuk mengembangkan ilmunya oleh pemerintah.

"Sejauh ini pemerintah belum maksimal memanfaatkan SDM dan hasil riset pertanian yang dihasilkan oleh sekolah dan kampus pertanian kita. Akibatnya banyak dari mereka yang justru berkarier di sektor non-pertanian. Hal ini tentu sangat menghambat proses pembangunan pertanian berbasis teknologi modern," tutup Sultan. (RO/OL-16)