Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
PRESIDEN Joko Widodo dinilai serius dalam mendorong pemulihan ekonomi kalangan masyarakat bawah. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai program dan kebijakan yang telah direalisasikan oleh Jokowi.
Salah satu kebijakan Jokowi untuk mempercepat pemilihan ekonomi masyarakat bawah adalah dengan memberikan jaring pengaman sosial. Jokowi bahkan telah menambah anggaran sebesar Rp24,17 triliun agar bantuan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat miskin.
Besarnya anggaran yang diberikan Jokowi dinilai sebagai wujud komitmennya dalam mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. Hal tersebut diungkapkan oleh DPR RI Komisi Komisi VII Maman Abdurrahman.
“Artinya pada saat seorang pemimpin menaikkan anggaran, itu yang pasti ada komitmen besar dari Pak Jokowi mendorong percepatan pemulihan ekonomi,” ujar Maman.
Maman mengatakan keseriusan Jokowi dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi harus dibarengi oleh dukungan dari seluruh aspek masyarakat. Niat baik presiden ini, lanjut Maman, harus dikontrol bersama agar pendistribusiannya tepat sasaran.
“Langkah positif keinginan Presiden Jokowi untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi ini harus kita dukung penuh. Salah satu caranya dengan mengontrol penuh agar pendistribusian menjadi tepat sasaran ke bawah,” ujarnya.
Presiden Jokowi membagi program bantalan sosial ke dalam tiga jenis. Pertama dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang akan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat.
Kedua ada bantuan sosial upah yang bakal diberikan kepada 16 juta pekerja dengan pendapatn gaji maksimal sebesar Rp 3,5 juta perbulan. Terakhir ada bantuan subsidi transportasi angkutan umum yang menyasar para pengemudi angkot, ojek hingga nelayan. (OL-8)
Ketentuan itu tidak berlaku jika penyebab meninggal karena terlibat aksi kriminal, terkena HIV/AIDS, dan bunuh diri.
Mensos berharap pemerintah daerah dapat menaati seluruh peraturan yang ada agar distribusi bansos dapat berjalan lancar dan tepat sasaran.
Gagal salur ini disebabkan oleh banyak hal. Di antaranya adanya perubahan nama atau ada ketidakcocokan administrasi.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala melalui website atau aplikasi milik kemensos yang resmi agar informasi akurat dan terpercaya.
Masyarakat diharapkan mengecek status masing-masing secara berkala.
Dengan perluasan ini, sebanyak 24.138 penerima manfaat baru dari berbagai kabupaten/kota di Jawa Timur akan memperoleh dukungan sosial yang lebih merata dan inklusif.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin menyerahkan Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) 2025 sebesar Rp800.000 per orang kepada 241 pekerja.
DESA mengalami transformasi. Namun, transformasi tersebut belum sepenuhnya menghantarkan desa ke pintu gerbang kedaulatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghapus skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2027.
Pahala mengatakan, pemerintah harus memadankan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menyalurkan uang terkait subsidi gas melon.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada guru honorer yang belum mendapat sertifikasi.
CALON Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mengkritik program bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved