Headline
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Presiden sebut negara butuh kepolisian tangguh, unggul, bersih, dan dicintai rakyat.
Puncak gunung-gunung di Jawa Tengah menyimpan kekayaan dan keindahan alam yang luar biasa.
PERUM Perhutani bersinergi dengan PT Perkebunan Nusantara III Holding untuk mengoptimalkan pengelolaan lahan 700.000 ha di Jawa dan luar Jawa guna mewujudkan ketahanan pangan nasional.
“Sesuai update dari Wakil Menteri, bahwa dari 700.000 [ha] lahan yang akan dikelola, 300.000 diantaranya diusahakan akan berada di Jawa. Kita akan all out menyediakan lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Perhutani akan siapkan,” tegas Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro.
Pernyataan Wahyu disampaikan usai acara penandatanganan Nota Kesepahaman kerjasama operasi pemanfaatan kawasan hutan di Ruang Rapat Palm Oil, Gedung Agro Plaza Lantai 15 PTPN III Holding pada Senin (21/11).
Baca juga : Perhutani Gandeng ID Food Budidayakan Tanaman Tebu
Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dilakukan oleh Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro bersama Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III Holding Muhammad Abdul Ghani serta disaksikan Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rachman Ferry Isfianto.
Turut hadir dalam acara Direktur Perencanaan dan Pengembangan Perhutani Endung Trihartaka beserta jajaran, Direktur Operasi Perhutani Natalas Anis Harjanto beserta jajaran, serta Direktur PT Sinergi Gula Nusantara beserta jajarannya.
Wahyu Kuncoro juga menyampaikan bahwa Perhutani siap mendukung sinergitas ini dengan menyediakan lahan yang sesuai dengan peruntukkannya.
Baca juga : Cegah Korupsi dan Tingkatkan GCG, Perhutani Gandeng The Basel Institute-Swis
Sementara itu, Rachman Ferry Isfianto menyampaikan bahwa dengan adanya sinergitas ini diharapkan Perhutani dan PT Perkebunan Nusantara III bisa saling menguntungkan.
“Hari ini saya sangat senang, karena di kluster kita, kita bisa melakukan sinergi yang diharapkan bisa saling menguntungkan untuk keduanya dan bisa mendapatkan bahan baku tebu sesuai kebutuhannya. Kita harus Make money, make more money dan much money,” jelas Rachman Fery.
Sedangkan Muhammad Abdul Ghani menyambut baik kerjasama ini dan menyampaikan bahwa dari PT Perkebunan Nusantara III akan menambah lahan untuk dimanfaatkan.
“Saya senang akhirnya arahan dari Wakil Menteri bisa kita laksanakan, dan PTPN akan menambah 500 ha lahan untuk dimanfaatkan,” jelasnya. (RO/OL-09)
PT Pertamina berhasil meraih penghargaan tertinggi sebagai Pembina UMKM Paling Berdedikasi dalam ajang UMKM BUMN Award 2025.
RUU BUMN Perubahan diajukan karena adanya urgensi nasional pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Rini menjelaskan bahwa Tom Lembong pernah menugaskan PT PPI untuk mengendalikan harga gula melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri.
Mulai dari masa awal kemerdekaan yang fokus pada konektivitas dasar antarwilayah, hingga era Orde Baru yang membangun jalan nasional, pelabuhan, dan irigasi.
Perjalanan usaha sering kali berawal dari kecintaan pada tradisi keluarga. Inilah yang dialami Ratna, pemilik Baker’s Gram, sebuah UMKM di bidang kuline.
PENGAMAT badan usaha milik negara (BUMN) Toto Pranoto menyoroti peran penting PT Pegadaian untuk terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.
Tanah tak lagi dipandang sekadar media tanam, tapi sebagai fondasi keberlangsungan hidup dan benteng terakhir ketahanan pangan.
STARTUP Indonesia Nosuta membuka jalan bagi mahasiswa kehutanan untuk berkarier di Jepang. Lima belas mahasiswa Program Studi Kehutanan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM)
Menhut Raja Juli Antoni, membeberkan Indonesia-Prancis memperkuat kerja sama pengelolaan hutan berkelanjutan hingga mitigasi iklim.
BEBAN Forestry and Other Land Use (FOLU) atau sektor kehutanan dan pengunaan lahan lain dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) disebut sangat berat.
Kadin Indonesia melalui inisiatif Regenerative Forest Business Hub (RFBH) mengambil langkah strategis untuk mempercepat transformasi sektor kehutanan nasional.
Perguruan tinggi juga perlu mengkaji dampak kebijakan penertiban kawasan hutan terhadap hak masyarakat dan kepastian hukum perizinan, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved