Industri TPT Minta Pemerintah Batasi Impor untuk Bertahan

INDUSTRI tekstil dan produk tekstil (TPT) berharap pemerintah dapat membuka ruang untuk bisa menggarap pasar domestik melalui pembatasan impor. Ini karena permintaan ekspor mengalami penurunan dan diprediksi berlanjut hingga tahun depan.

Penurunan permintaan ekspor disebabkan oleh kondisi ekonomi dunia yang melambat, bahkan diperkirakan resesi tahun depan. Akibat permintaan yang turun, produksi tekstil dalam negeri melemah dan berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja berharap pemerintah dapat memberlakukan pembatasan impor TPT. Ini diperlukan agar setidaknya industri TPT di Tanah Air dapat bertahan dan tak masif melakukan PHK.

"Kami sangat berharap produsen tekstil Indonesia bisa diberikan ruang untuk berjualan di tahun depan. Itu pun jika tidak ada serbuan dari produk impor. Dalam negeri ini juga ada tantangan karena produsen tekstil dunia juga membidik pasar Indonesia yang besar. Thrifting ini jadi ancaman juga bagi kita. Jadi, pengendalian impor itu sangat kami harapkan," ujarnya kepada Media Indonesia, Minggu (30/10).

Jemmy mengatakan, pasar utama industri TPT nasional yang berorientasi ekspor ialah Eropa dan Amerika. Keduanya telah memberikan sinyal penurunan permintaan sejak akhir Agustus 2022.

Alhasil, pada triwulan III 2022 diperkirakan ada penurunan ekspor industri TPT sekitar 30% bila dibandingkan tahun lalu. Ini diyakini akan terus bertambah lantaran negara pasar utama mengalami perlambatan ekonomi.

Pada triwulan I 2023, misalnya, diperkirakan bakal terjadi penurunan penjualan hingga 40% secara tahunan. Padahal dengan penurunan penjualan yang terjadi saat ini, jumlah pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK di industri TPT telah menembus 45 ribu orang.

Baca juga: Kadin Bilang PHK tidak Terelakkan, ini Industri paling Terdampak

Itu berarti semakin dalam penurunan penjualan TPT, semakin banyak pegawai maupun buruh yang harus dirumahkan. Untuk itu, kata Jemmy, satu-satunya harapan ialah mengandalkan pasar domestik.

Pembatasan impor dinilai dapat sedikit membantu geliat industri TPT. Soalnya, banyak produsen TPT lain seperti Tiongkok, Bangladesh, Vietnam, dan India mulai mengincar pasar Indonesia. "Makanya kami meminta supaya industri tekstil dalam negeri bisa bertahan, kami mengharapkan dari market domestik," kata Jemmy.

"Tahun depan itu lebaran akan terjadi di April. Jadi kami sangat berharap produsen tekstil Indonesia bisa diberikan ruang untuk berjualan di tahun depan," tambahnya.

Di kesempatan berbeda, Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menyampaikan, pihaknya melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) bakal membantu melakukan mediasi.
PHK, kata Anwar, mesti menjadi pilihan terakhir yang ditempuh oleh industri TPT. "Jadi ada dialog bipartit dulu. Kalau memang buntu, kami akan melakukan dialog tripartit," ujarnya. (OL-14)