Headline
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Pemprov Jabar identifikasi warga yang betul-betul tak mampu.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan bantuan subsidi upah (BSU) kepada para penerima manfaat di Kantor Pos Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi, sapaan akrabnya, memastikan bahwa penyaluran berbagai bantuan sosial sudah berjalan dengan baik.
Baca juga: Pesan Presiden pada BPJS TK Harus Hati-hati Kelola Dana
"Hari ini, kita di Bandung untuk membagikan bantuan subsidi upah kepada pekerja. Dari 14,6 juta yang akan kita berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta, jadi sudah 65,6%. Memang ini masih terus berjalan sampai selesai," ujar Kepala Negara.
Berbeda dengan BSU, penyaluran program BLT BBM sudah hampir selesai dari target yang ditetapkan pemerintah. "Untuk yang BLT BBM sudah kita berikan dan mendekati selesai," imbuhnya.
Baca juga: Wapres: Penanganan Bencana di Daerah Harus Libatkan Seluruh Pihak
Sementara Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R Djoemadi menyebutkan penyaluran BLT BBM tahap 1 telah tercapai 99,48 persen untuk wilayah Jawa Barat.
“Penyaluran tahap 1 pada Oktober ini sudah hampir mencapai 99 persen, tersisa 300 ribu KPM. Itu pun belum tentu semua dapat tersalurkan karena ada yang pindah rumah, meninggal, maupun tidak ditemukan alamatnya. Kami diberikan waktu hingga dua minggu lagi untuk menyisir dan menyelesaikan sisa penyaluran,” kata Faizal.
Sebagai penyalur BLT BBM yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial (Kemensos), PT Pos Indonesia mempersiapkan diri untuk penyaluran tahap 2. Faizal optimistis penyaluran akan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Saat penyaluran bansos minyak goreng dalam dua minggu tersalurkan 98,3 persen. Kali ini pada penyaluran BLT BBM melebihi 99 persen. Itu terjadi karena disiplin. Teman-teman di operasional juga sudah paham bagaimana agar bisa menyalurkan dengan cepat. Disiplin monitoring dan mencari pemecahan masalah. Harapan kami, Desember nanti minimal mempertahankan apa yang sudah kita capai, dan minimal meningkatkan penyaluran di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Kita akan carikan cara agar penyaluran di daerah 3T bisa lebih cepat lagi,” tutur Faizal.
Sementara, Heri Kris Sritanto selaku Direktur Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Kemensos menyatakan apresiasinya atas kinerja PT Pos Indonesia dalam mensukseskan penyaluran BLT BBM.
“Pelaksanaan penyaluran dengan PT Pos adalah salah satu strateginya karena dilaksanakan secara door to door untuk lansia, disabilitas, dan yang sedang sakit. Kita juga menggunakan metode berbasis komunitas dengan mendatangkan para KPM di titik kumpul tertentu,” kata Heri.
Diharapkan melalui penyaluran BLT BBM ini dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat. “Dengan penyaluran bantuan ini maka dapat meningkatkan daya beli masyarakat, bantuan ini untuk dikonsumsi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Sebelumnya, Jokowi juga turut menyapa sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada pedagang di Pasar Kosambi. Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut, yakni Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Lalu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo.(OL-11)
Simak cara mendapatkan PBI BPJS Kesehatan, syarat, dan pendaftaran bagi warga miskin serta rentan agar mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah.
PBI BPJS Kesehatan adalah skema iuran BPJS yang dibayar pemerintah bagi warga miskin dan rentan. Ketahui pengertian, manfaat, dan penerimanya di sini.
Pemerintah juga akan melakukan audit keuangan pesantren calon penerima bantuan. Menurut Muhaimin, dana segar tidak akan diberikan kepada pesantren yang mampu merenovasi gedung.
Budiman menyebut jika dirinya saat menjadi anggota DPR RI, sudah berupaya membantu masyarakat termasuk di pedesaan dengan adanya dana bantuan desa
MENTERI Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
SEBAGAI upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Pemerintah bakal menggelontorkan enam paket bantuan atau insentif bagi masyarakat pada 5 Juni 2025 mendatang.
Menjelang bulan suci Ramadan 2026, aktivitas perdagangan di Pasar Jatinegara belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Dari sisi pengeluaran, perekonomian Jakarta masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dengan kontribusi 62,80%, diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 33,79%.
Di tengah isu pelemahan daya beli, kelas menengah dinilai masih kuat. Hal ini mendorong realisasi investasi properti Rp1 triliun di Bekasi.
Ekonom menilai ketiadaan diskon tarif listrik pada paket stimulus ekonomi kuartal I 2026. Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menekan daya beli masyarakat,
Melambatnya pertumbuhan tabungan masyarakat dengan saldo di bawah Rp100 juta mencerminkan adanya tekanan pada sisi pendapatan, khususnya yang dirasakan kelas menengah.
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved