Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyerahkan bantuan langsung tunai (BLT) BBM dan bantuan subsidi upah (BSU) kepada para penerima manfaat di Kantor Pos Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (13/10).
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi, sapaan akrabnya, memastikan bahwa penyaluran berbagai bantuan sosial sudah berjalan dengan baik.
Baca juga: Pesan Presiden pada BPJS TK Harus Hati-hati Kelola Dana
"Hari ini, kita di Bandung untuk membagikan bantuan subsidi upah kepada pekerja. Dari 14,6 juta yang akan kita berikan, sekarang ini sudah 8,4 juta, jadi sudah 65,6%. Memang ini masih terus berjalan sampai selesai," ujar Kepala Negara.
Berbeda dengan BSU, penyaluran program BLT BBM sudah hampir selesai dari target yang ditetapkan pemerintah. "Untuk yang BLT BBM sudah kita berikan dan mendekati selesai," imbuhnya.
Baca juga: Wapres: Penanganan Bencana di Daerah Harus Libatkan Seluruh Pihak
Sementara Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal R Djoemadi menyebutkan penyaluran BLT BBM tahap 1 telah tercapai 99,48 persen untuk wilayah Jawa Barat.
“Penyaluran tahap 1 pada Oktober ini sudah hampir mencapai 99 persen, tersisa 300 ribu KPM. Itu pun belum tentu semua dapat tersalurkan karena ada yang pindah rumah, meninggal, maupun tidak ditemukan alamatnya. Kami diberikan waktu hingga dua minggu lagi untuk menyisir dan menyelesaikan sisa penyaluran,” kata Faizal.
Sebagai penyalur BLT BBM yang ditunjuk oleh Kementerian Sosial (Kemensos), PT Pos Indonesia mempersiapkan diri untuk penyaluran tahap 2. Faizal optimistis penyaluran akan berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
“Saat penyaluran bansos minyak goreng dalam dua minggu tersalurkan 98,3 persen. Kali ini pada penyaluran BLT BBM melebihi 99 persen. Itu terjadi karena disiplin. Teman-teman di operasional juga sudah paham bagaimana agar bisa menyalurkan dengan cepat. Disiplin monitoring dan mencari pemecahan masalah. Harapan kami, Desember nanti minimal mempertahankan apa yang sudah kita capai, dan minimal meningkatkan penyaluran di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Kita akan carikan cara agar penyaluran di daerah 3T bisa lebih cepat lagi,” tutur Faizal.
Sementara, Heri Kris Sritanto selaku Direktur Jaminan Sosial Keluarga (JSK) Kemensos menyatakan apresiasinya atas kinerja PT Pos Indonesia dalam mensukseskan penyaluran BLT BBM.
“Pelaksanaan penyaluran dengan PT Pos adalah salah satu strateginya karena dilaksanakan secara door to door untuk lansia, disabilitas, dan yang sedang sakit. Kita juga menggunakan metode berbasis komunitas dengan mendatangkan para KPM di titik kumpul tertentu,” kata Heri.
Diharapkan melalui penyaluran BLT BBM ini dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat. “Dengan penyaluran bantuan ini maka dapat meningkatkan daya beli masyarakat, bantuan ini untuk dikonsumsi sehingga mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Sebelumnya, Jokowi juga turut menyapa sekaligus menyerahkan bantuan sosial kepada pedagang di Pasar Kosambi. Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut, yakni Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Lalu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo.(OL-11)
Pemerintah juga akan melakukan audit keuangan pesantren calon penerima bantuan. Menurut Muhaimin, dana segar tidak akan diberikan kepada pesantren yang mampu merenovasi gedung.
Budiman menyebut jika dirinya saat menjadi anggota DPR RI, sudah berupaya membantu masyarakat termasuk di pedesaan dengan adanya dana bantuan desa
MENTERI Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan pihaknya saat ini sedang mempersiapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) terkait program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
SEBAGAI upaya mendongkrak pertumbuhan ekonomi, Pemerintah bakal menggelontorkan enam paket bantuan atau insentif bagi masyarakat pada 5 Juni 2025 mendatang.
Cek NIK KTP Anda apakah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pemerintah! Panduan lengkap cara mudah dan cepat mengetahui status bantuan dengan NIK Anda. Klik disini
Cek bansos BBM 2024 cair? Panduan lengkap cara mengecek status penerima bantuan BBM secara online & offline. Dapatkan informasi terbaru dan pastikan Anda terdaftar!
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pangan sepanjang 2025 mencapai 4,58%, tertinggi di antara kelompok pengeluaran lain. Pemerintah waspadai gerusan daya beli di kuartal I-2026.
Komisi XI berada pada posisi strategis untuk memastikan stabilitas ekonomi tetap terjaga di tengah tekanan musiman.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa hingga kini pemerintah belum mengambil keputusan terkait penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026.
CHIEF Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menilai risiko Indonesia mengalami resesi dalam waktu dekat amat kecil karena ditopang oleh kekuatan domestik.
Stimulus fiskal seperti PPN DTP dan potongan BPHTB dinilai belum mampu dorong penjualan rumah, karena biaya mobilitas dan akses transportasi jadi faktor utama
BANK Indonesia (BI) mencatat uang beredar dalam arti luas (M2) tumbuh 7,7 persen secara tahunan (yoy) pada Oktober 2025 hingga mencapai Rp9.783,1 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved