SKK Migas Kejar Gap Lifting Minyak 90 Ribu Barel/Hari

SATUAN Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) tengah mengejar gap lifting minyak sebesar 90 ribu barel minyak per hari (BOPD).

Hingga 31 Agustus 2022, lifting minyak sebesar 613,1 ribu BOPD atau 87,2% dari target APBN sebesar 703 ribu BOPD pada tahun ini.

"Masih ada 90 ribu barel per day yang ingin kita kejar. Masih ada Oktober hingga Desember untuk menuju 703 ribu BOPD. Meski kelihatan sulit, semoga tercapai," kata Tenaga Ahli Kepala SKK Migas Ngatijan di Media Gathering SKK Migas, Bandung, Senin (3/10).

Untuk produksi minyak baru mencapai 613 ribu BOPD, masih jauh dari target pemerintah untuk peningkatan produksi minyak menjadi 1 juta barel di 2030.

Sementara itu, salur gas mencapai 5.353 juta standar kaki kubik per hari MMSCFD atau 92,3% dari target sebesar 5.800 MMSCFD. Untuk total lifting migas mencapai 1,566 juta barel setara minyak per hari (BOEPD) atau 90,1% dari target APBN sebesar 1,739 juta BOEPD.

Ngatijan mengatakan beberapa upaya telah dilakukan untuk mengejar lifting minyak dan gas, seperti audit operasi dan optimasi planned shutdown. Kemudian, berupaya melakukan one door service policy atau satu pintu dalam hal perizinan dan pembebasan lahan, pemberian insentif kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Sekretaris SKK Migas Taslim Z. Yunus menyampaikan, saat ini, Indonesia memiliki 128 cekungan migas dengan yang sudah berproduksi sebanyak 20 cekungan dan sisanya masih terus diusahakan untuk dieksplorasi.

"Mayoritas cekungan yang sudah dieksplorasi itu gas. Bagaimana kita harus memonetisasi gas ini sebanyak mungkin. Pasalnya, kondisi impor migas ini sangat memengaruhi devisa transaksi berjalan kita," sebutnya.

Menurutnya, dengan potensi migas nasional yang didominasi oleh gas, mendapat tantangan agar gas dapat dimanfaatkan dengan baik, menggantikan peran minyak.

Ia berujar industri migas saat ini bersaing dengan energi terbarukan, beberapa negara di Eropa sudah menghentikan pembiayaan energi fosil. Hal ini seiring dengan komitmen Indonesia menuju net zero emission di 2060.

"Maka, gas menjadi salah satu alternatif dalam mengisi energi transisi, sampai sumber energi bersih siap memenuhi kebutuhan energi nasional”, kata Taslim.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil selaku Ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) menambahkan, persoalan yang dihadapi ialah ada di pendanaan dalam memproduksi dan melakukan eksplorasi migas yang masif.

"Migas masalahnya itu cuma satu, enggak punya duit untuk bertindak sebagai operator," ucapnya.

Ia menilai pemerintah daerah tidak mampu menggarap proyek migas yang berjumlah triliunan rupiah.

Namun, demikian, Ridwan menegaskan APDMET berupaya memperjuangkan participating interest 10% atau besaran maksimal 10% pada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang wajib ditawarkan oleh kontraktor pada BUMD atau BUMN.

"Kami juga berkoordinasi dengan Pertamina agar sumur-sumur yang sudah ditinggalkan di Jawa Barat dapat dikelola oleh daerah," pungkasnya. (OL-8)