Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
SEJUMLAH pengurus Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/9).
Mereka menemui Presiden untuk melaporkan rencana kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI XVII yang salah satu agendanya pemilihan ketua umum periode 2022-2025 pada awal Desember tahun ini.
Dalam kesempatan tersebut tiga calon Ketua Umum HIPMI juga diperkenalkan kepada Presiden. Mereka ialah, Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Bagas Adhadirgha, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Anggawira, dan Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari.
“Semua kader terbaik HIPMI dan semua di kepengurusan HIPMI dari tingkatan bawah sampai sekarang ini menjadi pengurus harian,” kata Ketua SC Munas XVII Hipmi, Dede Indra Permana Soediro selepas pertemuan.
Menurut Dede, Presiden juga sudah menyatakan kesediaannya untuk menghadiri langsung Munas XVII Hipmi.
Presiden Jokowi, sambung Indra, berpesan agar para kandidat ketua umum untuk berkompetisi secara sehat. Ketua Umum HIPMI nanti, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menghadapi sejumlah tantangan ekonomi Indonesia ke depan.
“Para calon ketua umum ini bagaimana bisa menggairahkan perekonomian bangsa Indonesia,” tuturnya.
Sementara itu Sekjen BPP HIPMI yang juga merupakan calon ketua umum Bagas Adhadirgha mengatakan, tantangan ekonomi ke depan tidaklah mudah. Oleh karenanya dibutuhkan pengusaha-pengusaha muda yang mampu menciptakan lapangan kerja yang dapat menggerakan perekonomian.
“Dalam tiga tahun ke depan harapannya akan mampu mencetak 1 juta pengusaha muda baru dalam rangka menyambut bonus demografi yang terjadi pada 2030,” ujar Bagas.
Bagas menambahkan, HIPMI sudah memiliki instrumen untuk menumbuhkan pengusaha pengusaha muda yang baru.
Di antaranya dengan adanya program HIPMI perguruan tinggi dan HIPMI akademi. Progam-program tersebut khusus diadakan untuk mementoring mereka yang ingin menjadi pengusaha muda.
"Ke depan HIPMI hanya perlu pemimpin yang terus melakukan terobosan-terobosan, menstimulasi para pengusaha muda tersebut agar di masa terbaiknya Indonesia nanti, mereka bukan hanya jadi penonton namun justru mengambil peran utama sebagai pelaku," pungkas Bagas. (Ant/OL-8)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved