Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
SEJUMLAH pengurus Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/9).
Mereka menemui Presiden untuk melaporkan rencana kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) HIPMI XVII yang salah satu agendanya pemilihan ketua umum periode 2022-2025 pada awal Desember tahun ini.
Dalam kesempatan tersebut tiga calon Ketua Umum HIPMI juga diperkenalkan kepada Presiden. Mereka ialah, Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Bagas Adhadirgha, Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI Anggawira, dan Wakil Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari.
“Semua kader terbaik HIPMI dan semua di kepengurusan HIPMI dari tingkatan bawah sampai sekarang ini menjadi pengurus harian,” kata Ketua SC Munas XVII Hipmi, Dede Indra Permana Soediro selepas pertemuan.
Menurut Dede, Presiden juga sudah menyatakan kesediaannya untuk menghadiri langsung Munas XVII Hipmi.
Presiden Jokowi, sambung Indra, berpesan agar para kandidat ketua umum untuk berkompetisi secara sehat. Ketua Umum HIPMI nanti, diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menghadapi sejumlah tantangan ekonomi Indonesia ke depan.
“Para calon ketua umum ini bagaimana bisa menggairahkan perekonomian bangsa Indonesia,” tuturnya.
Sementara itu Sekjen BPP HIPMI yang juga merupakan calon ketua umum Bagas Adhadirgha mengatakan, tantangan ekonomi ke depan tidaklah mudah. Oleh karenanya dibutuhkan pengusaha-pengusaha muda yang mampu menciptakan lapangan kerja yang dapat menggerakan perekonomian.
“Dalam tiga tahun ke depan harapannya akan mampu mencetak 1 juta pengusaha muda baru dalam rangka menyambut bonus demografi yang terjadi pada 2030,” ujar Bagas.
Bagas menambahkan, HIPMI sudah memiliki instrumen untuk menumbuhkan pengusaha pengusaha muda yang baru.
Di antaranya dengan adanya program HIPMI perguruan tinggi dan HIPMI akademi. Progam-program tersebut khusus diadakan untuk mementoring mereka yang ingin menjadi pengusaha muda.
"Ke depan HIPMI hanya perlu pemimpin yang terus melakukan terobosan-terobosan, menstimulasi para pengusaha muda tersebut agar di masa terbaiknya Indonesia nanti, mereka bukan hanya jadi penonton namun justru mengambil peran utama sebagai pelaku," pungkas Bagas. (Ant/OL-8)
Program hilirisasi sumber daya alam merupakan kunci sebuah bangsa untuk mendorong kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita itu sudah dicanangkan oleh Presiden pertama Soekarno.
Menurut dokter spesialis kulit I Gusti Nyoman Darmaputra, kondisi yang dialami Presiden tergolong ringan hingga sedang dan masih dalam batas aman.
Dokter spesialis kulit, I Gusti Nyoman Darmaputra, menyebut kondisi kulit yang dialami Presiden Joko Widodo bukan tergolong berat dan diperkirakan akan segera pulih.
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, menegaskan bahwa dirinya sedang dalam masa pemulihan .Sebelumnya beredar foto di media sosial yang menunjukkan wajahnya tampak membengkak dan memerah
PENGAMAT politik Adi Prayitno menyebut Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi akan total mendukung dan mengamankan jalan anaknya Kaesang Pangarep dalam perebutan kursi Ketua Umum PSI.
BANK-bank yang mayoritas kepemilikan sahamnya oleh asing akan diwajibkan membangun pusat data di Indonesia
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved