MUI Keberatan Harga BBM Subsidi Naik

Majelis Ulama Indonesia (MUI) keberatan dengan rencana pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Hal tersebut diyakini berdampak pada kesejahteraan banyak masyarakat.

"Bukankah dengan mencabut subsidi tersebut akan memicu terjadinya inflasi dan akan mengurangi tingkat kesejahteraan masyarakat," kata Wakil Ketua MUI Anwar Abbas dalam keterangannya, Senin (29/8).

Ia mempertanyakan mengapa pemerintah lebih sibuk mengurusi penghapusan atau pengurangan subsidi ketimbang mengurusi bagaimana caranya supaya bisa menutup kebocoran anggaran negara terhadap korupsi atau penyelewengan BBM subsidi.

"Apakah tidak ada cara lain yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Saya rasa masih ada cara dan sisi lain yang bisa dilakukan tampa mencabut atau mengurangi subsidi," ungkap Anwar.

Ia menguraikan revisi belanja negara pada APBN 2022 sebesar Rp.3.106 triliun, jika kebocorannya bisa ditangani 20-25% saja, maka pemerintah akan punya dana yang diperkirakan bisa dikelola mencapai Rp621,2 triliun. Angka ini lebih besar dari jumlah subsidi yang ada Rp502,4 triliun. "Jika pemerintah bisa menutup kebocoran anggaran, maka tidak perlu pusing dengan masalah subsidi BBM yang menggerus APBN," jelasnya

Anwar menegaskan, bila kebocoran APBN bisa ditutup, pemerintah juga bisa membuat ruas jalan tol yang lebih panjang dan membuat rumah sakit serta sekolah dasar yang lebih banyak dengan dana yang didapat. "Bukan dari pemotongan atau pengurangan subsidi tapi dari usaha keras pemerintah karena berhasil menutup kebocoran APBN dari tindak tidak terpuji oleh para koruptor," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Menkeu mengilustrasikannya bahwa dengan dana subsidi BBM Rp502,4 triliun sbisa membagun 3.333 rumah sakit atau akan bisa membangun 227.886 sekolah dasar (SD) dengan biaya Rp2,19 miliar per sekolah. (OL-12)