Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PERUSAHAAN Umum (Perum) Perhutani berhasil memperoleh pengakuan internasional dalam pengelolaan hutan berkelanjutan berupa sertifikat Forest Stewardship Council (FSC) Forest Management untuk ruang lingkup getah bagi unit kerja.
Unit kerja Perhutani yaitu Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Lawu Ds dan KPH Banyumas Barat serta perluasan scope product Non Timber Forest Product meliputi Getah pinus dan Daun Kayu Putih sehingga produk Perhutani semakin siap melakukan penetrasi ke pasar global.
Dalam keterangan pers, Selasa (23/8), Direktur Pengembangan dan Perencanaan Perhutani Endung Trihartaka menjelaskan selain meningkatkan posisi tawar Perhutani sebagai pengelola hutan terbaik di dunia internasional, setelah diterbitkannya sertifikat FSC-FM untuk KPH Banyumas Barat dan Lawu Ds,
Perhutani dapat melakukan penetrasi pasar Log Pinus untuk industri FSC, maupun industri woodpelet berbahan baku brongkol pinus serta memproduksi getah pinus yang bersertifikat FSC-FM.
Dengan adanya getah pinus yang bersertifikat FSC-FM maka Industri Gondorukem, Terpentin dan Derivatnya (GTD), tambahnya, Perhutani dapat memproduksi GTD dengan klaim sertifikat FSC 100% melalui sertifikasi FSC Chain of Custody (CoC) pada Industri GTD.
Baca juga: Perhutani Lakukan Merger Anak Perusahaan untuk Fokuskan pada Produk
Perum Perhutani pun menjadi perusahaan pertama pengekspor GTD FSC 100% di Indonesia.
“Melalui penambahan scope hasil hutan bukan kayu, hasil hutan Perhutani semakin siap melakukan penetrasi ke pasar internasional” tegas Endung.
Forest Stewardship Council adalah organisasi nirlaba internasional yang bernarkas di Bonn, Jerman. dan didasarkan pada keanggotaan.
Prinsip utama FSC adalah bahwa orang-orang yang sensitif berkumpul untuk mencegah kebijakan hutan yang tidak dikelola dengan baik dan membuat sistem pengelolaan hutan lebih meluas.
Forest Stewardship Council (FSC) adalah organisasi independen yang didirikan untuk meningkatkan pengelolaan hutan dunia.
Meskipun merupakan organisasi independen, organisasi ini telah sangat efektif dalam waktu singkat dan pada tahun 2008, lebih dari 79 juta hektar hutan telah disertifikasi sesuai dengan standar FSC.
FSC standard pengelolaan hutan berkelanjutan yang terdiri dari 10 prinsip anrara lain kepatuhan terhadap hukum, Ketentuan Kerja dan Hak Pekerja, Hak Mayarakat Adat, Hubungan Masyarakat, Pengelolaan Aspek Kelestarian dan Manfaat Hutan.
10 KPH telah Bersertifikat FSC Forest Management
Sebelumnya hingga tahun 2021, Perhutani telah memiliki 8 KPH yang bersertifikat FSC Forest Management dari total 57 KPH yaitu KPH Banten, KPH Ciamis, KPH Kendal, KPH Kebonharjo, KPH Cepu, KPH Randublatung, KPH Madiun dan KPH Banyuwangi Utara.
Dengan bertambahnya KPH Lawu Ds dan KPH Banyumas Barat, total unit kerja Perhutani yang bersertifikat FSC Forest Management menjadi 10 KPH.
Endung menyampaikan sertifikat ini menjadi kado Kemerdekaan Perhutani setelah penantian pasca Closing Meeting Audit yang telah dilaksanakan pada Februari lalu.
PT SGS Indonesia sebagai perwakilan Lembaga Sertifikasi yang melaksanakan audit standar FSC menyatakan bahwa Perhutani direkomendasikan untuk tetap mendapat sertifikat FSC Forest Management.
"Perluasan scope dan penambahan KPH di tahun 2022 merupakan pencapaian baru dalam perjalanan panjang sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari yang telah dimulai perhutani Sejak tahun 2011.” Ungkapnya.
Sertifikat FSC-FM pada ruang lingkup getah pinus dan kayu putih merupakan yang pertama di Indonesia, dan kepemilikan sertifikat ini menjadikan Indonesia negara keenam di dunia yang memiliki sertifikat FSC untuk produk getah pinus dan kayu putih.
Perhutani menjadi satu dari 14 perusahaan kehutanan dunia yang memiliki sertifikat FSC-FM untuk produk getah pinus dan merupakan satu-satunya pemegang FSC-FM untuk produk daun kayu putih. (RO/OL-09)
Industri kehutanan nasional dinilai tengah memasuki fase transisi yang menuntut pembaruan model bisnis dan penguatan kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan.
Dampak banjir dan longsor yang melanda Desa Lama Baru, Kecamatan Sei Lepan, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, masih dirasakan warga hingga kini.
PRAKTISI ekologi dari Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Maria Ratnaningsih menyoroti arah kebijakan pembangunan nasional yang dinilai semakin menjauh dari prinsip keberlanjutan.
Pendalaman penyidikan ini bertujuan mengungkap jaringan ekosistem pelaku dan modus operandi perusakan kawasan hutan
Upaya Indonesia mencapai target Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 masih menghadapi tantangan fundamental yaitu kesenjangan pendanaan yang masif.
Menteri Hanif menegaskan pemulihan lingkungan tidak dapat dilakukan secara parsial, tapi harus memandang keseluruhan ekosistem sebagai satu kesatuan.
Pemerintah bersiap melakukan intervensi strategis di sektor tekstil nasional menyusul kolapsnya PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu pemain terbesar industri tekstil.
CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji pembentukan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor tekstil.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Kritik Prabowo itu khususnya ditujukan pada direksi dan komisaris perusahaan pelat merah yang mencatatkan kerugian namun tetap meminta tantiem atau bonus.
Fokus utama kajian dari Anisha adalah penegasan posisi BUMN sebagai entitas hukum terpisah (separate legal entity) yang tetap mengemban mandat konstitusional demi kemakmuran rakyat.
PRESIDEN Prabowo Subianto memberikan kritik keras kepada jajaran direksi badan usaha milik negara (BUMN) lantaran terlalu lama menerapkan praktik pengelolaan yang merugikan negara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved