Headline
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
TARGET penerimaan perpajakan negara yang dituangkan dalam RAPBN 2023 disebut sebagai yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Pemerintah mematok pemasukan dari sektor perpajakan hingga Rp2.016,9 triliun pada tahun depan.
"Ini pertama kali dalam histori Indonesia, penerimaan perpajakan menembus angka Rp2.000 triliun," ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers secara daring, Selasa (16/8).
Meski target itu merupakan rekor secara nominal, namun bila dilihat secara persentase, target penerimaan perpajakan 2023 hanya naik 4,8% dari proyeksi penerimaan perpajakan 2022, yakni Rp1.924,9 triliun.
Penaikan target dikatakannya merupakan keputusan paling moderat yang diambil pemerintah. Sebab, penerimaan perpajakan tahun ini terlampau tinggi akibat faktor eksternal. Seperti, kenaikan harga komoditas dan faktor internal, misalnya Program Pengungkapan Sukarela (PPS).
Baca juga: Airlangga Yakin RI Terhindar dari Hiperinflasi Hingga Tahun Depan
Adapun pemerintah menyadari bahwa dua aspek penggenjot penerimaan perpajakan tidak lagi bisa dirasakan pada tahun depan. Sebab, pertumbuhan penerimaan perpajakan dalam RAPBN 2023 ditargetkan serealistis mungkin.
Efek kenaikan harga komoditas, misalnya, telah memberikan tambahan penerimaan pajak sebesar Rp117,8 triliun di 2021. Kontribusinya bahkan diperkirakan naik menjadi Rp279,8 triliun pada tahun ini.
Sedangkan pada tahun depan, penerimaan pajak dari komoditas diperkirakan hanya Rp211 trilun. Dari sisi kepabeanan dan cukai, komoditas juga dinilai berperan penting dan terlihat dari porsi bea keluar.
Lalu pada 2021 misalnya, kontribusi komoditas dari pungutan bea keluar terhadap penerimaan bea dan cukai mencapai Rp34,6 triliun. Peranannya bertambah besar pada tahun ini dengan prediksi mencapai Rp48,9 triliun.
Baca juga: Tahun Depan, Pemerintah Gelontorkan Rp811,7 Triliun untuk Transfer Daerah
Adapun pada 2023, pemerintah memperkirakan kontribusi komoditas melalui pungutan bea keluar terhadap total penerimaan bea dan cukai hanya Rp9 triliun. "Ini turun hampir 4,7% pada total penerimaan bea dan cukai. Makanya level dari bea dan cukai lebih rendah dibandingkan tahun ini," imbuh Ani, sapaan akrabnya.
Namun, dirinya menegaskan bahwa Indonesia enggan didikte oleh dampak ketidakpastian global. Pemerintah bakal berupaya mengelola APBN sebaik mungkin, agar target yang telah ditetapkan dapat terwujud.
"Gejolak harga memengaruhi postur APBN. Namun, kita tidak boleh membiarkan gejolak ini mendikte dan memengaruhi banyak program pemerintah," tandas Bendahara Negara.(OL-11)
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Pada moda kereta api, diskon yang diberikan sebesar 30% untuk sebanyak 3.522.464 tempat duduk atau sebesar Rp300 miliar. Untuk angkutan udara PPN ditanggung pemerintah
advokat yang tergabung dalam Tim Advokat Penegak Hukum Anti Premanisme (Tumpas) melakukan audiensi dengan Polri
Komitmen dalam membangun UMKM ini sejalan dengan misi besar perusahaan untuk memperkuat jaringan distribusi makanan yang kuat di seluruh Indonesia.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara.
Selama enam bulan ini Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara telah berkordinasi dengan berbagai kementerian
Realisasi pendapatan negara per April 2025 mencapai Rp810,5 triliun atau setara 27% dari target APBN 2025.
KOORDINATOR Nasional Kawan Indonesia, Darmawan, menyampaikan keprihatinannya atas masih berlangsungnya praktik penyelundupan barang mewah secara ilegal di Batam,
Budi mengatakan, potensi rasuah dalam penerimaan negara, sama bahayanya dengan pengadaan barang dan jasa. Dalam penerimaan negara, penggelapan sampai suap bisa terjadi.
Dengan dibentuknya Bapeneg, pemerintah dapat melakukan rekonstruksi peraturan perundang-undangan penerimaan negara meliputi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved