Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023, menetapkan belanja negara sebesar Rp3.041,7 triliun yang meliputi, belanja pemerintah pusat Rp2.230,0 triliun dan transfer ke daerah Rp811,7 triliun.
Pemerintah, dalam Rancangan Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2023, mengalokasikan biaya sebesar Rp811,7 triliun untuk dibagikan kepada seluruh pemerintah daerah di Tanah Air.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan, guna mengoptimalkan dana yang begitu besar itu, pemerintah pusat akan melakukan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja dengan pemerintah daerah.
Pusat juga akan memperkuat kualitas pengelolaan transfer ke daerah sejalan dengan implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Baca juga: Presiden Pastikan Indonesia Lanjutkan Penguatan Industri Hilir
"Kita juga akan perkuat penggunaan transfer ke daerah untuk mendukung sektor-sektor prioritas," ujar Jokowi dalam Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2023 di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8).
Pemerintah pusat juga akan meningkatkan kemampuan perpajakan daerah dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat.
"Kita juga mengoptimalkan pemanfaatan belanja daerah untuk penguatan akses dan kualitas layanan publik," tandasnya. (OL-4)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Hingga akhir tahun 2025, penerimaan pajak baru mencapai 87,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Karena coretax berjalan belum sesuai perencanaan awal. Sehingga hal ini justru menyebabkan penerimaan pajak tersendat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved