Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
Presiden Joko Widodo memastikan Indonesia akan melanjutkan kebijakan penguatan industri hilir di masa mendatang.
Langkah tersebut wajib dilakukan agar masyarakat dan negara bisa mengantongi manfaat yang besar dari kekuatan sumber daya alam yang dimiliki.
"Hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam harus terus dilakukan. Hilirisasi nikel, misalnya, telah meningkatkan ekspor besi baja sampai 18 kali lipat. Di 2014, ekspor kita hanya sekitar Rp16 triliun. Setelah ekspor nikel mentah kita setop, kita lakukan hilirisasi, ekspor meningkat menjadi Rp306 triliun. Akhir tahun ini, kita harapkan bisa mencapai Rp440 triliun. Itu hanya dari nikel," jelas Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2022 di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (16/8).
Dengan dilakukannya penguatan industri hilir nikel, Indonesia kini telah menjadi produsen kunci dalam rantai pasok baterai litium global.
Produsen mobil listrik dari Asia, Eropa, dan Amerika ikut berinvestasi di Tanah Air.
Ke depan, setelah nikel, pemerintah berkomitmen mendorong hilirisasi bauksit, tembaga, dan timah.
"Kita harus membangun ekosistem industri di dalam negeri yang terintegrasi, yang akan mendukung pengembangan ekosistem ekonomi hijau dunia," tegas mantan Wali Kota Solo itu.
Selain penguatan industri hilir, pemerintah juga berambisi besar mengoptimalkan sumber energi bersih dan ekonomi hijau harus. Persemaian dan rehabilitasi hutan tropis dan mangrove, serta rehabilitasi habitat laut, sudah dan akan terus dilakukan. Jokowi meyakini langkah-langkah itu bisa menjadi media penyerap karbon yang sangat besar.
Pemerintah juga akan terus mengembangkan energi bersih yang bersumber dari panas matahari, panas bumi, angin, ombak laut, dan energi bio, akan menarik industrialisasi penghasil produk-produk rendah emisi.
"Kawasan industri hijau di Kalimantan Utara akan menjadi Green Industrial Park terbesar di dunia. Saya optimistis, kita akan menjadi penghasil produk hijau yang kompetitif di perdagangan internasional. Upaya tersebut bisa langsung disinergikan dengan program peningkatan produksi pangan dan energi bio," pungkasnya. (OL-8)
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pihaknya akan mengkaji penyetopan ekspor timah. Ia menegaskan ekspor barang mentah harus digantikan dengan komoditas hasil industri hilirisasi
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar Musyawarah Provinsi (Muprov) VIII.
KEBIJAKAN hilirisasi di industri minerba masih memiliki beberapa hambatan.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) resmi memulai groundbreaking proyek hilirisasi fase I.
KRAS kini bergerak agresif sebagai tulang punggung yang mendukung sektor infrastruktur, manufaktur, serta pertumbuhan ekonomi nasional secara luas.
HIMPUNAN Kawasan Industri Indonesia (HKI) menegaskan komitmennya dalam memajukan perindustrian nasional berbasis teknologi tinggi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved