Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Pertama, PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) yang dinilainya terus merugi, padahal luas lahan sawitnya mencapai 23.000 hektare.
Menurutnya, ada kesalahan dalam sistem manajemen perusahaan pelat merah itu.
Oleh karena itu, Rudi meminta pihak PTPN I untuk mencari tahu apa penyebab kerugiannya, apalagi di tengah harga Tandan Buah Segar (TBS) yang kembali menggeliat, kendati sempat mengalami penurunan harga.
Hal tersebut dikemukakan Rudi usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dengan jajaran Eselon I Kementerian BUMN, Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero), perwakilan Direksi PT Pupuk Iskandar Muda, Direksi PT PTPN III (Persero) (Holding), Direksi PT PTPN I, Direksi PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Direksi PT Hutama Karya (Persero), Direksi PT Adhi Karya (Persero), Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, di Banda Aceh, Aceh, Selasa (9/8).
Baca juga: Kejagung Periksa Dua Pegawai BUMN terkait Korupsi Dua Palma
"Bagaimana manajemen mereka (PTPN I) ini, ada saya lihat dan saya duga ada yang ketidakberesan dengan manajemen mereka, baik di tingkat direksi ataupun administrasinya, karena pembandingnya adalah swasta. Yang swasta saja punya lahan, misalnya 10 hektare sampai 100 hektare, mereka untung, kenapa mereka (PTPN I) dengan luas lahan 23.000 hektare kok rugi? Nah itu yang kita sorot-in dan kita minta jawaban dari mereka,” tandas Rudi.
Rudi juga menyoroti kinerja PT Adhi Karya yang dinilainya belum maksimal dalam meraup keuntungan.
Menurutnya, perusahaan pelat merah yang dipimpin Direktur Utama (Dirut) Entus Asnawi Mukhson itu telah menjalankan proyek bernilai triliunan rupiah, namun hanya bisa untung bersih sebesar Rp36 miliar pada tahun 2021.
Ia pun menduga terdapat laba dan keuntungan perusahaan yang tidak dimasukkan ke laporan keuangan.
“Mereka punya untung dengan aset yang sudah puluhan triliun, tapi untungnya Rp36 miliar, sementara BUMN yang lain bisa mencapai (untung) ratusan miliar," katanya.
"Apakah juga termasuk KSO (kerja sama operasi) dengan perusahaan swasta yang banyak dilakukan Adhi Karya, laba dan pendapatannya tidak dimasukan ke laba perusahaan? Sehingga dicantumkan di neraca laba dan rugi Adhi Karya dalam tahun 2021 hanya memperoleh laba Rp36 miliar?” tanya politikus Partai NasDem tersebut.
“Dan belum lagi laba anak usaha Adhi Persada Properti yang (proyeknya) mencapai ratusan triliun, apakah laba usahanya enggak dimasukkan dan dilaporkan ke neraca Adhi Karya dan apakah negara tidak mendapat deviden dan pajak dari Adhi Karya dan anak cucu perusahaannya? Ini yang kita pertanyakan juga dengan manajemen atau direksinya, bagaimana mereka mempola atau mengaturnya itu," tegas Rudi.
Rudi menyarankan agar BUMN yang menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI dapat memiliki keseriusan dalam mengelola aset negara, dimana aset-aset ini milik rakyat, dan negara butuh deviden pajak dari BUMN untuk membiayai operasional negara.
“Juga untuk biaya gaji seluruh instansi dan infrastrukturnya. Jadi kalau BUMN merugi, negara ini pakai apa nanti ya bayar utangnya? (Negara) bisa kolaps,” pesan Rudi.
Terakhir, Rudi meminta agar harga pupuk yang diproduksi perusahaan BUMN menjadi murah dan mudah didapat oleh petani. Mengingat, saat ini masyarakat susah menjangkau pupuk yang murah dan mudah.
"Jadi kita minta ke Pupuk Indonesia, agar bisa pupuk subsidi juga yang terjangkau dan stoknya ada. sekarang ini masalah mereka kesulitan dengan harga mahal dan stoknya tidak ada,” tandas legislator dapil Sumatera Utara III itu. (RO/OL-09)
Pengangkatan Ahmad Rizal tercantum dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: SK 192/MBU/07/2025 tanggal 3 Juli 2025.
ANGGARAN Kementerian BUMN disebut perlu untuk ditambah. Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya.
KEMENTERIAN BUMN resmi menunjuk Rivan A. Purwantono sebagai anggota Direksi baru PT Jasa Marga (Persero) Tbk dalam RUPS yang digelar pada Rabu (7/5).
Kementerian BUMN terus berkomitmen dalam menyelenggarakan program mudik gratis bagi masyarakat dengan berbagai moda transportasi, termasuk bus, kereta api, dan kapal laut.
PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo kembali menyelenggarakan program Mudik Gratis bersama Pelindo Grup 2025.
Sebanyak 2.000 lowongan dari 107 perusahaan BUMN dan anak usahanya akan dibuka dalam Rekrutmen Bersama BUMN tahun ini.
UPAYA memperkuat perlindungan perempuan dan anak dari ancaman tindak kekerasan melalui pengintegrasian sistem antarlembaga terkait harus mendapat dukungan semua pihak.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, prihatin terhadap kasus balita asal Sukabumi, Jawa Barat, yang meninggal dunia dalam kondisi tubuhnya dipenuhi cacing.
ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Ananda Tohpati, meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk segera mengatasi kenaikan harga beras agar tidak menyusahkan masyarakat.
Upacara militer sebagai penghormatan terakhir kepada Alm. Mayjen (Purn) I Gusti Kompang (IGK) Manila di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.
Partai NasDem DPR RI menyatakan dukungan terhadap arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai prioritas utama
Bendahara Umum Partai NasDem itu mengatakan memberantas beking tambang ilegal tersebut hal mudah. Aparat penegak hukum (APH) bisa langsung menangkap.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved