Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menekankan bahwa defisit APBN 2023 tidak boleh lebih dari 3%. Hal tersebut disampaikan kepala negara saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/8).
"Presiden menyampaikan bahwa defisit APBN harus dibawah 3% dan dijaga sustainabilitasnya. Oleh karena itu, kita akan melihat dari sisi belanja negara yang tetap akan mendukung berbagai prioritas nasional," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani selepas mengikuti Sidang Kabinet Paripurna.
Sri mengakui bahwa mencapai target tersebut bukan hal yang mudah. Pasalnya, 2023 akan menjadi tahun yang sulit lantaran harga berbagai komoditas unggulan akan mengalami penurunan. Itu jelas akan mempengaruhi pemasukan dari aspek ysng berkaitan dengan kegiatan ekspor.
"Kita memproyeksikan ada Rp279 triliun penerimaan pajak yang berasal dari komoditas tahun ini. Itu mungkin tidak akan berulang atau tidak akan setinggi itu untuk tahun depan," tutur mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Baca juga: Sri Mulyani Klaim Perekonomian Indonesia Sudah Pulih seperti pra-Covid
Terkait belanja, pemerintah akan fokus melanjutkan program-progra. seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia, termasuk dalam konteks Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain itu, pemerintah juga akan mulai menggelontorkan dana untuk penyelenggaraan pemilihan umum 2024.
"Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional dan juga dari sisi pembiayaan seperti akumulasi dari dana abadi pendidikan yang akan terus dikelola sebagai warisan untuk generasi yang akan datang maupun sebagai mekanisme untuk shock absorber," ucap Sri.(OL-4)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Lemahnya pengawasan terlihat dari tidak adanya upaya menelusuri pemegang saham maupun perusahaan afiliasi dari wajib pajak tersebut.
Justru di tengah kondisi shortfall penerimaan pajak, langkah bersih-bersih semacam ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Tekanan fiskal yang dihadapi saat ini tidak semata bersifat siklikal, melainkan mulai menunjukkan karakter struktural, terutama dari sisi penerimaan negara yang belum sepenuhnya pulih.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Pinjaman kepada pemda tanpa didahului peningkatan kemandirian fiskal dan kualitas belanja sama saja menambah risiko keuangan daerah
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved