Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN Joko Widodo menekankan bahwa defisit APBN 2023 tidak boleh lebih dari 3%. Hal tersebut disampaikan kepala negara saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/8).
"Presiden menyampaikan bahwa defisit APBN harus dibawah 3% dan dijaga sustainabilitasnya. Oleh karena itu, kita akan melihat dari sisi belanja negara yang tetap akan mendukung berbagai prioritas nasional," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani selepas mengikuti Sidang Kabinet Paripurna.
Sri mengakui bahwa mencapai target tersebut bukan hal yang mudah. Pasalnya, 2023 akan menjadi tahun yang sulit lantaran harga berbagai komoditas unggulan akan mengalami penurunan. Itu jelas akan mempengaruhi pemasukan dari aspek ysng berkaitan dengan kegiatan ekspor.
"Kita memproyeksikan ada Rp279 triliun penerimaan pajak yang berasal dari komoditas tahun ini. Itu mungkin tidak akan berulang atau tidak akan setinggi itu untuk tahun depan," tutur mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Baca juga: Sri Mulyani Klaim Perekonomian Indonesia Sudah Pulih seperti pra-Covid
Terkait belanja, pemerintah akan fokus melanjutkan program-progra. seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia, termasuk dalam konteks Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain itu, pemerintah juga akan mulai menggelontorkan dana untuk penyelenggaraan pemilihan umum 2024.
"Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional dan juga dari sisi pembiayaan seperti akumulasi dari dana abadi pendidikan yang akan terus dikelola sebagai warisan untuk generasi yang akan datang maupun sebagai mekanisme untuk shock absorber," ucap Sri.(OL-4)
Perempuan diharapkan bisa mandiri secara finasial dan mampu berdaya guna sehingga dapat menyejahterakan dan meningkatkan kualitas hidup.
Program ini juga dirancang untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam sektor pariwisata desa, memberikan mereka akses yang lebih luas untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka.
Lembata merupakan wilayah yang memiliki ragam komoditas mulai dari kopi, ikan hingga wastra, namun kurang terekspos sehingga tidak cukup meningkatkan perekonomian masyarakat
Membangun perekonomian Jabar bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Itu harus dilakukan secara sinergi kolaboratif berbagai pihak.
Sektor pertanian adalah sektor yang menjanjikan sehingga akan membutuhkan tenaga yang sangat banyak.
Pemerintah daerah di Priangan Timur harus bersinergi dengan berbagai elemen untuk membangun ketahanan ekonomi.
"Kenapa harus meminta-minta. Saya ingat betul telah menyetujui anggaran BTT untuk penanganan Covid-19 ini Rp5 triliun lebih di tahun 2020," kata Prasetyo.
ISRAEL menyetujui rencana perubahan anggaran negara untuk tetap membiayai perang di Jalur Gaza, Palestina.
Defisit struktural yang terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebijakan dan pertumbuhan iuran yang lebih kecil dibandingkan jumlah belanja.
Defisit dana program JKN, ekuitas pelayanan kesehatan di era JKN, serta kebijakan kompensasi yang belum berjalan menyebabkan belum tercapainya keadilan dalam pelaksanaan kebijakan JKN.
Komisi XI DPR RI mengingatkan LPDP bahwa terdapat potensi defisit di proyeksi anggaran pendapat dan belanja tahun 2023.
APBD Manggarai Barat defisit Rp200 miliar, namun tak menyurutkan 30 anggota DPRDnya melakukan perjalanan keluar daerah untuk mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) ke Surabaya, Jawa Timur.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved