Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
PRESIDEN Joko Widodo menekankan bahwa defisit APBN 2023 tidak boleh lebih dari 3%. Hal tersebut disampaikan kepala negara saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (8/8).
"Presiden menyampaikan bahwa defisit APBN harus dibawah 3% dan dijaga sustainabilitasnya. Oleh karena itu, kita akan melihat dari sisi belanja negara yang tetap akan mendukung berbagai prioritas nasional," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani selepas mengikuti Sidang Kabinet Paripurna.
Sri mengakui bahwa mencapai target tersebut bukan hal yang mudah. Pasalnya, 2023 akan menjadi tahun yang sulit lantaran harga berbagai komoditas unggulan akan mengalami penurunan. Itu jelas akan mempengaruhi pemasukan dari aspek ysng berkaitan dengan kegiatan ekspor.
"Kita memproyeksikan ada Rp279 triliun penerimaan pajak yang berasal dari komoditas tahun ini. Itu mungkin tidak akan berulang atau tidak akan setinggi itu untuk tahun depan," tutur mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu.
Baca juga: Sri Mulyani Klaim Perekonomian Indonesia Sudah Pulih seperti pra-Covid
Terkait belanja, pemerintah akan fokus melanjutkan program-progra. seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia, termasuk dalam konteks Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selain itu, pemerintah juga akan mulai menggelontorkan dana untuk penyelenggaraan pemilihan umum 2024.
"Kita akan menggunakan instrumen belanja pusat dan daerah untuk bisa mendukung berbagai program-program prioritas nasional dan juga dari sisi pembiayaan seperti akumulasi dari dana abadi pendidikan yang akan terus dikelola sebagai warisan untuk generasi yang akan datang maupun sebagai mekanisme untuk shock absorber," ucap Sri.(OL-4)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengeklaim kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 ditutup dengan cukup baik.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani telah memutuskan ru Pajak Pertambahan Nilai (PPN) naik menjadi 12% per 1 Januari 2025.
Defisit APBN makin lebar hingga Rp153,7 triliun
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved