Wamenkeu: APBN juga jadi Instrumen Pengendalian Inflasi

WAKIL Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menjadi alat pemerintah untuk memastikan inflasi Indonesia tetap terkendali di tengah krisis global.

“APBN melakukan shock absorber. APBN memastikan bahwa inflasi terkendali dan tidak naik terlalu tinggi,” katanya dalam acara Mid-Year Economic Outlook 2022 di Jakarta, Selasa.

Suahasil mengatakan APBN menjadi shock absorber atau peredam adanya berbagai guncangan di level global yang berpotensi memberikan tekanan sangat dalam terhadap perekonomian Indonesia.

Ia menjelaskan The Federal Reserve (The Fed) telah melakukan pengetatan kebijakan moneter melalui peningkatan suku bunga acuan yang diikuti beberapa negara lain seperti Eropa.

Peningkatan suku bunga acuan ini meningkatkan cost of fund yang pada akhirnya mempengaruhi korporasi dan APBN.

Di tengah tekanan akibat pengetatan kebijakan moneter oleh The Fed, dunia juga menghadapi konflik Rusia dan Ukraina yang menciptakan kenaikan harga komoditas dan menciptakan supply disruption.

Oleh sebab itu, APBN melakukan shock absorber dalam rangka memastikan inflasi Indonesia terkendali dan tidak naik terlalu tinggi.

Cara APBN menjadi shock absorber adalah memastikan harga-harga yang penting terutama administered price termasuk harga energi tidak meningkat secara drastis.

“Upaya itu dilakukan dengan memberi alokasi subsidi dan kompensasi yang lebih tinggi,” ujar Suahasil.

Baca juga: Rasio Utang Indonesia Dinilai Lebih Baik dari Negara Lain

Kementerian Keuangan telah menyampaikan permintaan peningkatan pagu untuk subsidi dan kompensasi supaya harga energi tidak naik kepada DPR RI.

Selain melalui subsidi, APBN sebagai shock absorber juga dilakukan dengan menjaga daya beli masyarakat melalui peningkatan belanja perlindungan sosial terutama kepada kelompok miskin dan rentan.

APBN turut menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan cara memberikan stimulus-stimulus kepada dunia usaha agar penyerapan tenaga kerja dapat berlanjut sehingga pengangguran dan kemiskinan menurun.

Meski demikian, Suahasil memastikan kesehatan APBN turut dijaga dengan menekan defisit yang perlahan kembali ke level di bawah 3 persen pada tahun depan.

Defisit APBN pada 2020 sempat mencapai level 6,1 persen dari PDB karena harus mendorong pemulihan ekonomi namun terus turun menjadi 4,47 persen dari PDB pada 2021.

Untuk tahun ini berdasarkan Perpres 98/2022 defisit turun ke level 4,5 persen dari PDB dan dalam outlook akhir tahun diperkirakan bisa ditekan hingga ke level 3,92 persen dari PDB.

“APBN kita upayakan menjadi lebih sehat. Ini menjadi jalan yang baik supaya tahun depan APBN bisa memenuhi amanat UU 2/2020 yaitu defisit di bawah 3 persen,” jelasnya.(Ant/OL-4)