Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
GUNCANGAN ekonomi global akibat pandemi covid-19 dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina membuat sejumlah negara berada di tepi jurang krisis. Kompleksitas perekonomian dunia turut meningkatkan rasio utang luar negeri sejumlah negara berkembang.
"Ketidakpastian ini (dirasakan) mulai dari peningkatan utang di negara berkembang. Akibat pandemi covid-19, lebih dari 30 negara memiliki utang di atas 100% (dari PDB)," ungkap Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (2/8).
Namun, ekonomi Indonesia dinilai masih memiliki daya tahan yang cukup kuat. Pasalnya, beberapa indikator eksternal justru menunjukkan tren penguatan. Seperti, neraca perdagangan nasional terus mencatatkan surplus, yakni mendekati US$25 miliar per Juni 2022.
Selain itu, cadangan devisa Indonesia berada di posisi yang kuat, yakni US$136,4 miliar, atau setara dengan biaya impor selama enam bulan. Kemudian, di tengah peningkatan utang luar negeri sejumlah negara, Indonesia justru mengalami penurunan.
Dari data Kemenko Perekonomian, posisi rasio utang luar negeri Indonesia hingga Mei 2022 berada di level cukup baik, yakni 32,3% terhadap PDB. Posisi tersebut bahkan lebih rendah dari prapandemi covid-19 di 2019, yakni 36,07% terhadap PDB.
Rasio utang luar negeri naik ketika pandemi merebak pada 2020 ke level 39,31% terhadap PDB. Lalu, mengalami penurunan di 2021 ke level 35% terhadap PDB. "Rasio utang luar negeri Indonesia menurun. Sampai Mei 2022, rasio utang luar negeri berada di kisaran 32,3% terhadap PDB," imbuh Airlangga.
Menurutnya, kondisi utang negara berkembang turut diperburuk langkah pengetatan likuiditas bank sentral sejumlah negara maju, utamanya The Fed. Kebijakan menaikkan suku bunga acuan telah berdampak pada peningkatan beban bunga utang.
Awalnya, penaikan suku bunga acuan bertujuan menjaga dan mengendalikan tingkat inflasi yang melonjak akibat dampak perang dua negara Eropa Timur. Alih-alih menemukan titik stabilitas, pengetatan moneter yang tergesa-gesa justru menambah keruwetan persoalan ekonomi.
"Dengan kenaikan suku bunga Amerika Serikat, potensi mereka (negara berkembang) untuk membayar utang jadi bermasalah. Tentu juga ada akibat covid-19, yang menyebabkan disrupsi rantai pasok global. Dibandingkan berbagai negara, kita di posisi relatif lebih sehat," pungkasnya.(OL-11)
INDONESIA tidak kekurangan uang. Yang kurang adalah arah. Ini bukan gejala siklikal atau persoalan sentimen pasar, melainkan kegagalan struktural.
Tanpa dorongan fiskal awal, ekonomi akan selalu menunggu.
Alih-alih memicu inflasi pangan, program prioritas pemerintah MBG dinilai justru akan menjadi stimulus bagi peningkatan produktivitas nasional dan penguatan ekonomi kerakyatan.
Berdasarkan data selama bulan Januari hingga Desember 2024, tercatat 38juta kunjungan wisatawan datang ke DIY.
berdasarkan hasil rapat DK OJK yang dilaksanakan pada 1 Oktober lalu menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil.
INDONESIA dan Dewan Kerja Sama Teluk (Gulf Cooperation Council/GCC) telah melaksanakan Putaran Ketiga Perundingan Perjanjian Perdagangan Bebas antara kedua pihak (Indonesia-GCC FTA).
Indonesia dan Pakistan memperkuat komitmen kemitraan kedua negara di sektor pertahanan, investasi, hingga dukungan terhadap forum kerja sama negara berkembang atau Developing Eight
KPPOD menilai 25 tahun otonomi daerah menunjukkan kemajuan penurunan kemiskinan dan peningkatan IPM, namun tren resentralisasi dan ketergantungan fiskal ke pusat menguat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta menyoroti merosotnya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2025 menjadi alarm keras bagi sistem pencegahan
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan stok pangan nasional surplus dan aman hingga Idulfitri 2026.
Indonesia siapkan 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF) di Gaza, tunjukkan komitmen misi perdamaian.
PEMERINTAH berencana mengirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza, Palestina untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Keputusan itu dinilai sarat risiko
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved