Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
GUNCANGAN ekonomi global akibat pandemi covid-19 dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina membuat sejumlah negara berada di tepi jurang krisis. Kompleksitas perekonomian dunia turut meningkatkan rasio utang luar negeri sejumlah negara berkembang.
"Ketidakpastian ini (dirasakan) mulai dari peningkatan utang di negara berkembang. Akibat pandemi covid-19, lebih dari 30 negara memiliki utang di atas 100% (dari PDB)," ungkap Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (2/8).
Namun, ekonomi Indonesia dinilai masih memiliki daya tahan yang cukup kuat. Pasalnya, beberapa indikator eksternal justru menunjukkan tren penguatan. Seperti, neraca perdagangan nasional terus mencatatkan surplus, yakni mendekati US$25 miliar per Juni 2022.
Selain itu, cadangan devisa Indonesia berada di posisi yang kuat, yakni US$136,4 miliar, atau setara dengan biaya impor selama enam bulan. Kemudian, di tengah peningkatan utang luar negeri sejumlah negara, Indonesia justru mengalami penurunan.
Dari data Kemenko Perekonomian, posisi rasio utang luar negeri Indonesia hingga Mei 2022 berada di level cukup baik, yakni 32,3% terhadap PDB. Posisi tersebut bahkan lebih rendah dari prapandemi covid-19 di 2019, yakni 36,07% terhadap PDB.
Rasio utang luar negeri naik ketika pandemi merebak pada 2020 ke level 39,31% terhadap PDB. Lalu, mengalami penurunan di 2021 ke level 35% terhadap PDB. "Rasio utang luar negeri Indonesia menurun. Sampai Mei 2022, rasio utang luar negeri berada di kisaran 32,3% terhadap PDB," imbuh Airlangga.
Menurutnya, kondisi utang negara berkembang turut diperburuk langkah pengetatan likuiditas bank sentral sejumlah negara maju, utamanya The Fed. Kebijakan menaikkan suku bunga acuan telah berdampak pada peningkatan beban bunga utang.
Awalnya, penaikan suku bunga acuan bertujuan menjaga dan mengendalikan tingkat inflasi yang melonjak akibat dampak perang dua negara Eropa Timur. Alih-alih menemukan titik stabilitas, pengetatan moneter yang tergesa-gesa justru menambah keruwetan persoalan ekonomi.
"Dengan kenaikan suku bunga Amerika Serikat, potensi mereka (negara berkembang) untuk membayar utang jadi bermasalah. Tentu juga ada akibat covid-19, yang menyebabkan disrupsi rantai pasok global. Dibandingkan berbagai negara, kita di posisi relatif lebih sehat," pungkasnya.(OL-11)
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
NEGOSIASI dagang antara Indonesia dengan Amerika Serikat masih terus berlanjut meskipun Indonesia telah ditetapkan bahwa Indonesia dikenai tarif impor sebesar 19 persen
WAKIL Indonesia di turnamen bulu tangkis Jepang Terbuka 2025 satu persatu mulai berguguran, tunggal putra Indonesia, Alwi Farhan harus tersingkir
Sebelum Indonesia, Vietnam menjadi ukuran keberhasilan negosiasi dengan pemeritnah Amerika Serikat.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertolak ke Brussel, Belgia, mendampingi Presiden Prabowo Subianto bertemu pimpinan tertinggi Uni Eropa untuk mempercepat IEU-CEPA
Keputusan tarif tersebut telah dirancang jauh sebelum Indonesia secara resmi diterima sebagai anggota penuh BRICS.
Donald Trump pada hari Kamis (10/7) menyatakan rencananya untuk menetapkan tarif menyeluruh sebesar 15% atau 20% untuk sebagian besar negara mitra dagang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved