Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
GUNCANGAN ekonomi global akibat pandemi covid-19 dan konflik geopolitik Rusia-Ukraina membuat sejumlah negara berada di tepi jurang krisis. Kompleksitas perekonomian dunia turut meningkatkan rasio utang luar negeri sejumlah negara berkembang.
"Ketidakpastian ini (dirasakan) mulai dari peningkatan utang di negara berkembang. Akibat pandemi covid-19, lebih dari 30 negara memiliki utang di atas 100% (dari PDB)," ungkap Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (2/8).
Namun, ekonomi Indonesia dinilai masih memiliki daya tahan yang cukup kuat. Pasalnya, beberapa indikator eksternal justru menunjukkan tren penguatan. Seperti, neraca perdagangan nasional terus mencatatkan surplus, yakni mendekati US$25 miliar per Juni 2022.
Selain itu, cadangan devisa Indonesia berada di posisi yang kuat, yakni US$136,4 miliar, atau setara dengan biaya impor selama enam bulan. Kemudian, di tengah peningkatan utang luar negeri sejumlah negara, Indonesia justru mengalami penurunan.
Dari data Kemenko Perekonomian, posisi rasio utang luar negeri Indonesia hingga Mei 2022 berada di level cukup baik, yakni 32,3% terhadap PDB. Posisi tersebut bahkan lebih rendah dari prapandemi covid-19 di 2019, yakni 36,07% terhadap PDB.
Rasio utang luar negeri naik ketika pandemi merebak pada 2020 ke level 39,31% terhadap PDB. Lalu, mengalami penurunan di 2021 ke level 35% terhadap PDB. "Rasio utang luar negeri Indonesia menurun. Sampai Mei 2022, rasio utang luar negeri berada di kisaran 32,3% terhadap PDB," imbuh Airlangga.
Menurutnya, kondisi utang negara berkembang turut diperburuk langkah pengetatan likuiditas bank sentral sejumlah negara maju, utamanya The Fed. Kebijakan menaikkan suku bunga acuan telah berdampak pada peningkatan beban bunga utang.
Awalnya, penaikan suku bunga acuan bertujuan menjaga dan mengendalikan tingkat inflasi yang melonjak akibat dampak perang dua negara Eropa Timur. Alih-alih menemukan titik stabilitas, pengetatan moneter yang tergesa-gesa justru menambah keruwetan persoalan ekonomi.
"Dengan kenaikan suku bunga Amerika Serikat, potensi mereka (negara berkembang) untuk membayar utang jadi bermasalah. Tentu juga ada akibat covid-19, yang menyebabkan disrupsi rantai pasok global. Dibandingkan berbagai negara, kita di posisi relatif lebih sehat," pungkasnya.(OL-11)
Kemampuan yang dimiliki itu dapat diasah sehingga mampu berpartisipasi dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah, bahkan nasional.
Perekonomian NTB menjadi bergairah dengan adanya Fornas kali ini.
SEJUMLAH pasal yang mengatur berbagai aspek terkait tembakau pada PP Nomor 28 Tahun 2024 menuai kritik. Aturan ini dinilai berdampak negatif terhadap industri dan petani dalam negeri,
KOTA Batu tak hanya lekat dengan suguhan pemandangan alam, kabut, dan kesejukan udara, tetapi juga hamparan perbukitan dan perkebunan milik warga hadir memanjakan mata.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
Israel disebut tengah berunding dengan lima negara, termasuk Indonesia, untuk menerima warga Gaza
Prabowo menegaskan perlunya pengawasan dan transparansi dalam kekuasaan.
PBSI membidik satu gelar juara pada Kejuaraan Dunia 2025 yang akan berlangsung 25–31 Agustus di Adidas Arena atau Arena Porte de La Chapelle, Paris, Prancis.
PERAHU naga berhasil meraih tiga medali emas untuk Indonesia dalam ajang The World Games Chengdu 2025. Adapun yang terbaik yakni nomor 10-seater 500 meter, Minggu (10/8) waktu setempat
Kepala Negara mengingatkan bahwa meskipun Indonesia tidak menyukai perang, realitas menunjukkan konflik bersenjata terjadi di berbagai belahan dunia.
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan pemerintah Indonesia akan memilih jalur diplomasi dalam menyelasaikan sengketa Laut Ambalat yang diklaim pemerintah Malaysia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved