Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Anggaran (Banggar) DPR RI bersama pemerintah menyepakati realisasi defisit sampai dengan akhir tahun 2022 diperkirakan mencapai angka 4,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Namun pemerintah diharapkan melakukan best effort, sehingga realisasi defisit pada akhir tahun 2022 bisa tercapai angka 3,5%-3,7% terhadap PDB.
Hal ini terungkap dalam Rapat Panitia Kerja Pembahasan Laporan Realisasi Semester I dan Prognosis Semester II APBN Tahun Anggaran 2022 bersama Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
“Sesuai hasil Rapat Kerja tanggal 19 Mei 2022 mengenai Kebijakan Antisipatif APBN untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan Kesehatan APBN. Realisasi defisit sampai dengan akhir tahun 2022 diperkirakan mencapai angka 4,5 persen terhadap PDB,” kata Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah saat memimpin rapat di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Jumat (1/7/2022).
Baca juga: DPR Dorong PLN Cari Inovasi untuk Hasilkan Teknologi EBT
“Namun diharapkan pemerintah tetap melakukan best effort, agar defisit pada akhir tahun 2022 lebih rendah dari 3,92 persen terhadap PDB sesuai aspirasi Badan Anggaran yang mengharapkan dapat mencapai angka 3,5-3,7 persen terhadap PDB sehingga tekanan defisit anggaran terhadap PDB bisa berkurang,” sambungnya.
Prognosis defisit anggaran dalam semester II tahun 2022 diperkirakan sebesar Rp805,8 triliun atau 4,32% terhadap PDB.
Sampai akhir tahun 2022 realisasi defisit diperkirakan sebesar Rp732,2 triliun atau 3,92% terhadap PDB. Dan total prognosis pembiayaan anggaran pada semester II tahun 2022 sebesar Rp578,7 triliun. (RO/OL-09)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Tidak semua rumah akan diganti atapnya, karena program ini hanya menyasar rumah-rumah yang masih menggunakan atap seng untuk kemudian diganti dengan genteng berbahan batuan.
urbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan anggaran yang digunakan untuk iuran 1 miliar dolar AS untuk keanggotaan Dewan Perdamaian Gaza bisa diambil dari apbn
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan mengubah batas defisit anggaran sebesar 3 persen, meskipun menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Lemahnya pengawasan terlihat dari tidak adanya upaya menelusuri pemegang saham maupun perusahaan afiliasi dari wajib pajak tersebut.
Justru di tengah kondisi shortfall penerimaan pajak, langkah bersih-bersih semacam ini menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan publik.
Boyamin menilai kondisi ini juga membuktikan bahwa reformasi perpajakan yang selama ini digaungkan pemerintah gagal menyentuh akar persoalan dan lebih bersifat kosmetik.
Tekanan fiskal yang dihadapi saat ini tidak semata bersifat siklikal, melainkan mulai menunjukkan karakter struktural, terutama dari sisi penerimaan negara yang belum sepenuhnya pulih.
Kebijakan peningkatan belanja pada 2025 sudah berada di jalur yang tepat. Namun, tantangan besar ke depan adalah memastikan efektivitasnya.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved