Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani memproyeksikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022 akan berada di bawah empat persen dari produk domestik bruto (PDB), yakni 3,92 persen.
Dengan begitu, realisasi defisit tahun ini diperkirakan sebesar Rp732,2 triliun atau menurun dari tahun lalu yang sebesar Rp775 triliun.
"Besaran defisit anggaran akan turun lebih dalam lagi dari yang tadinya telah kami sampaikan sebesar 4,85 persen PDB di APBN dan turun ke 4,5 persen PDB dalam Perpres," ungkap Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat RI di Jakarta, Jumat.
Ia menilai defisit yang sangat turun tersebut menggambarkan APBN menjadi relatif lebih sehat dan kuat, sesuai dengan strategi menghadapi kondisi yang sedang volatil terutama di sektor keuangan karena adanya inflasi global dan kenaikan suku bunga.
Baca juga: Inflasi Tahunan Melejit, BI belum Naikkan Suku Bunga Acuan
Perkiraan defisit anggaran tersebut terjadi karena adanya proyeksi belanja negara sebesar Rp3.169,1 triliun, masih lebih besar dibandingkan dengan pendapatan negara yang diproyeksikan Rp2.436,9 triliun.
Kendati demikian, Sri Mulyani menyebutkan perkiraan belanja negara tersebut cukup baik lantaran berhasil tumbuh 13,7 persen dibandingkan dengan tahun lalu (year-on-year/yoy), yang terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp2.370 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp799,1 triliun.
"Belanja negara ini adalah untuk memberikan selimut atau bantalan guna melindungi masyarakat kita dari guncangan," tambahnya.
Tak hanya belanja negara, ia mengungkapkan pendapatan negara juga berhasil tumbuh signifikan yakni 21,2 persen (yoy), yang meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp1.924,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp510,9 triliun.
Sementara itu, keseimbangan primer diperkirakan mencapai negatif Rp328,4 triliun pada akhir tahun ini. (OL-4)
"Yang menjadi perhatian kita, persiapannya sudah dua tahun dan APBN dikeluarkan tidak sedikit termasuk merenovasi stadion dan sebagainya."
Selain aspek hukum harus juga diperhatikan etika, asas kepatutan dan prinsip pengelolaan APBN yang sehat, inklusif dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Anggaran kelurahan tidak hanya dari APBD, tapi juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hari ini kondisi Sulawesi Tengah perlu dana yang sangat besar untuk menyelesaikan berbagai persoalan mulai dari infrastruktur hingga ekonomi.
"Berkurang sebesar Rp25.459.080.122 atau 20,21% dari usulan kebutuhan anggaran Polri 2021," ungkap dia.
Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI Jakarta, pengesahan akan diawali dengan penelitian akhir di rapat pimpinan gabungan yang akan digelar pada Selasa (7/9) besok.
PADA penghujung semester pertama tahun anggaran 2024, informasi kinerja keuangan negara yang dipublikasi menyajikan kinerja APBN 2024 yang kurang mengembirakan.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara tentang pernyataan Menkeu Sri Mulyani mengenai Pemprov DKI Jakarta tidak memiliki anggaran untuk pemberian bantuan sosial
DPRD DKI Jakarta menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta masih sanggup menganggarkan bantuan sosial tahapan berikutnya
Dalam pelaksanaan distribusi bansos, Anies menerangkan kronologi apa saja yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah pusat.
Kamis (6/5), Sri Mulyani menyebut Anies lepas tanggung jawab memberikan bansos kepada 1,1 juta KK di DKI Jakarta.
Ketua DPD DKI Partai Gerindra itu mencium aroma politik yang kental dalam kritik yang dilontarkan Menkeu Sri Mulyani.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved