Headline
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Presiden Trump telah bernegosiasi dengan Presiden Prabowo.
Warga bahu-membahu mengubah kotoran ternak menjadi sumber pendapatan
BESOK, Jumat (1/7), Pertamina akan mulai membuka pendaftaran penerima BBM Subsidi, yakni Pertalite dan Solar, di beberapa daerah melalui laman MyPertamina. Pendaftaran itu akan dilakukan secara bertahap di berbagai daerah di Indonesia.
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan pendaftaran untuk penerima BBM Subsidi itu merupakan konsekuensi dari subsidi terbuka dan memang pengawasan harus dilakukan secara ketat agar tepat sasaran.
Dia pun menilai pendaftaran yang dilakukan secara daring ini harus dikaji lebih dalam karena tidak semua masyarakat mampu mengoperasikannya.
Baca juga: Penyaluran Subsidi BBM Tepat Sasaran Bisa Tekan Beban Negara
"Oleh karena itu, harus dipikirkan juga untuk mungkin dibuka pendaftaran manual secara mudah di SPBU atau di tempat lain dan pascapendaftaran selanjutnya menggunakan barkode/QR menjadi penanda. Itu harus disosialisasikan," ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (29/6).
Herman pun meminta Pertamina untuk tidak mempersulit masyarakat dan mempermudah semua proses pendaftaran ini, karena, menurutnya, esensi dari kebijakan ini adalah untuk mencegah kebocoran subsidi kepada pihak yang tidak berhak menerimanya.
"Setiap kebijakan harus disosialisasikan dengan baik dan pastikan terdesiminasi sampai ke masyarakat luas, khususnya cara mendaftar yang harus ada opsi pilihan, dan tentu pilihan yang memudahkan bukan menyulitkan rakyat," tegas Herman.
Rencananya, tahap awal pendaftaran BBM Subsidi akan dilakukan di beberapa kota dan kabupaten antara lain adalah Kota Padang Panjang, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjarmasin, Kota Yogyakarta, dan Manado.
Untuk kota lain, Pertamina memastikan pendaftaran akan dilakukan secara kontinu memastikan kesiapan infrastruktur dan sistem, sekaligus untuk mengakomodasi kendaraan baru yang dibeli masyarakat. (OL-1)
KETUA DPR Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tak pernah ditutupi.
PBHI Sebut DPR Sering Absen dan tak Serius Ikuti Sidang Gugatan UU TNI di MK
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai pencegahan terhadap saksi termasuk tindakan upaya paksa. Bahkan, tidak semestinya diberlakukan kepada seseorang yang belum menjadi tersangka.
Surat usulan pemakzulan terhadap Gibran telah dikirimkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR/DPR RI sejak bulan lalu.
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Ketua Komisi II DPR itu mengatakan saat ini DPR juga belum menentukan sikap resmi. Soal putusan MK masih jadi topik diskusi antarfraksi.
Pertamina dinilai telah menerapkan tata kelola yang sangat baik dengan mengimplementasikan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) sesuai standar ISO 37001:2016.
Pemerintah Kota Sorong menggelar audiensi bersama PT Pertamina guna membahas berbagai isu strategis terkait distribusi dan pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Pertamina dinilai sangat mendukung Kejaksaan Agung dalam melakukan penegakan hukum. Termasuk penetapan status tersangka dan upaya penangkapan M Riza Chalid.
PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) terus mengedepankan prinsip Environmental, Social & Governance (ESG) dalam menjalankan operasionalnya.
PT Pertamina International Shipping (PIS) menegaskan posisinya sebagai perusahaan yang dikelola secara profesional dan transparan.
Penetapan Muhammad Riza Chalid (MRC) sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung merupakan langkah berani dan patut diapresiasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved