Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo menyebut Indonesia telah menjadi negara yang begitu kuat dan memberi pengaruh besar terhadap dunia. Hal tersebut terlihat dari sikap beberapa negara yang ketar-ketir ketika pemerintah menutup keran ekspor batu bara dan CPO belum lama ini.
Jokowi mengatakan, ketika Indonesia menghentikan ekspor batu bara sementara demi memenuhi kebutuhan domestik, ada lima pemimpin negara yang menghubunginya. Mereka memohon kepada Indonesia untuk kembali membuka suplai komoditas energi tersebut.
“Waktu Januari kita setop ekspor batu bara, ada lima presiden, perdana menteri telepon saya. ‘Presiden Jokowi, mohon kita dikirim batu bara segera, secepatnya. Kalau tidak, mati kita. listrik mati, industri mati’,” ujar Jokowi dalam Rakernas II PDI Perjuangan di Jakarta, Selasa (21/6).
Hal serupa terjadi juga ketika Indonesia menutup ekspor CPO. Ada dua pemimpin negara yang juga menghubungi Jokowi, memohon untuk dikirimi komoditas tersebut.
“Saat itu, saya cek. Ada stok kira-kira tiga juta ton. Mereka minta 200 ribu ton. Oke. Dikirim saja 120 ribu ton,” tutur mantan wali kota Solo itu.
Dari dua contoh itu, kepala negara melihat posisi Indonesia di tingkat dunia sudah terlihat jelas. Indonesia memiliki peran yang begitu krusial.
“Kita jadi tahu kekuatan kita, posisi kita tuh ada dimana. Dari sini mulai kelihatan. Batu bara kita mempunyai kekuatan besar, CPO kita mempunyai kekuatan besar, nikel kita mempunyai kekuatan besar,” sambungnya.
Baca juga: Pengusaha Keberatan soal Tarif Bea Keluar dan Pungutan Ekspor CPO
Jokowi pun meminta jajaran menterinya dan seluruh pelaku usaha melihat itu sebagai peluang yang betul-betul harus dimanfaatkan secara maksimal. Sebagai negara penghasil batu bara, nikel, bauksit, CPO dan komoditas alam lain yang begitu melimpah, penciptaan nilai tambah harus dilakukan di dalam negeri.
Presiden tidak ingin hasil-hasil alam tersebut dijual ke luar negeri dalam bentuk mentah. Indsutri hilir harus dibangun sehingga memberikan banyak pemasukan bagi masyarakat dan juga negara.
“Penciptaan lapangan kerja ada di dalam negeri. PPH badan, PPH perorangan, biaya ekspor kita semua yang dapat. Besar sekali itu,” ucapnya.
”Arahnya ke depan harus ke sana. Kita sekarang sudah memiliki kemampuan itu. Kita sudah coba di nikel setop. Tahun ini kita akan setop lagi, bauksit setop. Semuanya dikerjakan di dalam negeri”.(OL-5)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu Presiden Jokowi dan SBY di Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan ini mengikuti silaturahmi sebelumnya dengan Megawati.
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved