Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
APRESIASI investor terhadap penerbitan obligasi berwawasan lingkungan penerbitan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI (kode saham: BBNI) sangat kuat, hal ini terlihat dari minat investor pada saat bookbuilding yang mencapai oversubscribe sebesar empat kali.
Selain karena kredibilitas, langkah BNI terhadap segmen ekonomi berkelanjutan tergolong strategis sehingga mendorong minat investor menyerap Green Bond ini.
Dalam Prospektus Ringkasnya (13/6), BNI mengumumkan akan menerbitkan obligasi dengan jumlah pokok Rp5 triliun.
Surat utang ini diputuskan untuk dibagi dalam 2 seri yakni Seri A jumlah pokok Rp4 triliun dengan jangka waktu 3 tahun, dan Seri B jumlah pokok Rp1 triliun dengan jangka waktu 5 tahun.
Direktur Treasury dan International BNI Henry Panjaitan menyampaikan perseroan telah melaksanakan book building dan telah menerima minat investor sebesar Rp21 triliun Atau 4 kali dari target penerbitan sebesar Rp. 5 triliun.
“Proses penawaran memang masih berlangsung. Namun kami sangat optimistis dengan kredibilitas kami sebagai pioneer green banking dan disertai dengan berbagai langkah strategis kami mendorong pengembangan ekonomi hijau di Indonesia,” katanya.
Baca juga: Tren QRIS Meningkat, Masyarakat Antusias dengan Inovasi BNI
Henry menyampaikan BNI telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia atau Pefindo untuk periode 8 Maret 2022 sampai dengan 1 Maret 2023 dengan peringkat idAAA atau triple A.
Dana yang diperoleh dari penawaran umum Green Bond akan digunakan untuk pembiayaan maupun pembiayaan kembali proyek-proyek dalam kategori Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) seperti proyek-proyek yang berkaitan dengan energi terbarukan, efisiensi energi, pengolahan sampah menjadi energi dan manajemen limbah, penggunaan sumber daya alam dan penggunaan tanah yang berkelanjutan.
“Di luar itu, kami juga akan gunakan untuk konservasi keanekaragaman hayati darat dan air, transportasi ramah lingkungan, pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan, adaptasi perubahan iklim, Gedung berwawasan lingkungan, dan pertanian berkelanjutan, hal ini sejalan dengan BNI green bond framework,” katanya. (RO/OL-09)
OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) akan terus memperkuat pengawasan di sektor perbankan seiring dengan semakin kompleksnya aktivitas perbankan yang semakin beragam dan cepatnya digitalisasi.
Pertumbuhan tersebut didorong oleh kenaikan giro sebesar 19,13%, tabungan 8,19%, dan deposito 14,28%.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) dinilai berada pada posisi yang lebih siap memasuki 2026 dibandingkan bank-bank besar lainnya.
Menurut Pramono, pencatatan saham Bank Jakarta di BEI tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga mendorong profesionalisme perusahaan.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah menarik dana pemerintah sebesar Rp75 triliun dari total penempatan Rp276 triliun Saldo Anggaran Lebih (SAL) di sistem perbankan.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menilai pemajangan uang tunai hasil rampasan kasus korupsi dan sitaan negara oleh aparat penegak hukum tidak diperlukan dan cenderung tidak efisien.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan alasan pemerintah membentuk badan usaha milik negara (BUMN) baru untuk mengelola lahan pertambangan dan perkebunan kelapa sawit.
DI tengah melimpahnya sumber daya alam Kalimantan Timur, ironi justru mencuat dari wajah sosial masyarakatnya.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
JARINGAN Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) menolak rencana pemerintah untuk mengalihkan pengelolaan izin 28 perusahaan yang dicabut ke badan usaha milik negara (BUMN).
Disertasi yang dipertahankan Fathudin dalam meraih gelar Doktor Ilmu Hukum tidak sekadar berkontribusi pada pengembangan teori hukum administrasi negara.
Kejaksaan Agung menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memeriksa eks pejabat BUMN terkait dugaan kebocoran anggaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved