Headline
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
Surya Paloh tegaskan Partai NasDem akan lapang dada melakukan transformasi regenerasi.
PRESIDEN Joko Widodo sangat kesal lantaran masih ada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang membeli produk impor untuk kebutuhan operasional dan program-program mereka.
Ia pun mengekspresikan kekesalannya dengan melontarkan kata 'bodoh' di depan sejumlah menteri dan pejabat negara yang hadir di Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6). Tidak hanya sekali, diksi tersebut diucapkan sampai empat kali dengan sangat lugas.
Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Pramono Anung: Peluangnya Terbuka Lebar
"Kita ini pintar-pintar, tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali kita. Saya harus ngomong apa adanya," ujar Jokowi.
Ia pun mengaku heran mengapa masih ada instansi pemerintahan yang tega menghambur-hamburkan uang yang berasal dari rakyat untuk membeli barang-barang impor.
APBN sebesar Rp2.714 triliun dan APBD sebesar Rp1.197 triliun tahun ini akan terbuang sia-sia. Perputaran uang tidak terjadi dalam negeri, nilai tambah tidak bisa diperoleh para pelaku usaha lokal. Semua manfaat itu justru dirasakan oleh negara-negara lain.
"Padahal Ini uang rakyat. Uang yang dikumpulkan dari pajak, dari pihak ekspor, dari PNPB dengan cara yang tidak mudah. Kemudian dibuat belanja produk impor. Bodoh sekali kita," sambung mantan gubernur DKI Jakarta itu.
"Ini APBN, loh. APBD, loh. Nilai tambah yang dapat orang lain. Lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa nggak bodoh kita ini?"
Ia pun sempat menyinggung pengalamannya dengan sejumlah BUMN lima tahun silam. Kala itu, kepala negara memerintahkan mereka untuk membeli pipa.
Lantas, perusahaan pelat merah yang ditugasi itu membeli pipa impor dengan alasan tidak ada pelaku usaha lokal yang memproduksi pipa dengan spesifikasi yang mereka inginkan.
"Kemudian, saya cek ke pabrik pipa, ternyata semua ada. Bapak mau cari apa, ada. ukuran apa saja ada. kualitas apa saja ada. Bahkan itu diekspor ke Jepang, Amerika Serikat, Eropa. Orang sana beli produk pipa kita. Kita malah beli impor. ini kan, sekali lagi, kita ini orang-orang pintar tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali. Maaf," tutur Jokowi. (OL-6)
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 mencapai 5,12% (yoy), meski dihadapkan pada ketidakpastian global
UNDANG-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai transparansi pembiayaan
Penambahan tujuh Proyek Strategis Nasional (PSN) baru pada tahun 2026 dinilai berpotensi besar memberikan dampak ekonomi jika diimplementasikan secara optimal dan akuntabel.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, terutama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, terkait reformasi fiskal.
PRESIDEN Prabowo Subianto meminta jajarannya di bidang perekonomian untuk memfokuskan belanja negara kepada program-program penting
Presiden Prabowo selama ini selalu mengatakan bahwa Indonesia kaya akan sumber daya alam dan ini harus dibuktikan dengan menjadikan kekayaan itu sebagian besar menjadi milik negara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memanggil dua menteri di era pemerintahan periode kedua Joko Widodo
Pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong disebut membuat hubungan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi makin berjarak.
Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, memberikan apresiasi terhadap kemampuan diplomasi dan pendekatan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden AS Donald Trump.
'Lambang gajah gagah perkasa, simbol kuat penuh makna. PSI hadir membawa rasa, untuk rakyat ayo berjuang bersama.'
Presiden Prabowo yang tiba di kediaman Jokowi di Gang Kutai Utara No. 1, Kelurahan Sumber, Solo, Jawa Tengah, Minggu petang sekitar pukul 18.00 WIB.
Terpilihnya Kaesang dan keterlibatan penuh Jokowi menjadi sinyal bahwa wilayah Jawa Tengah akan dijadikan pondasi baru bagi PSI
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved