Headline
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Kenaikan harga minyak dunia mungkin terjadi dalam 4-5 hari dan akan kembali normal.
Presiden menargetkan Indonesia bebas dari kemiskinan pada 2045.
PRESIDEN Joko Widodo sangat kesal lantaran masih ada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang membeli produk impor untuk kebutuhan operasional dan program-program mereka.
Ia pun mengekspresikan kekesalannya dengan melontarkan kata 'bodoh' di depan sejumlah menteri dan pejabat negara yang hadir di Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6). Tidak hanya sekali, diksi tersebut diucapkan sampai empat kali dengan sangat lugas.
Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Pramono Anung: Peluangnya Terbuka Lebar
"Kita ini pintar-pintar, tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali kita. Saya harus ngomong apa adanya," ujar Jokowi.
Ia pun mengaku heran mengapa masih ada instansi pemerintahan yang tega menghambur-hamburkan uang yang berasal dari rakyat untuk membeli barang-barang impor.
APBN sebesar Rp2.714 triliun dan APBD sebesar Rp1.197 triliun tahun ini akan terbuang sia-sia. Perputaran uang tidak terjadi dalam negeri, nilai tambah tidak bisa diperoleh para pelaku usaha lokal. Semua manfaat itu justru dirasakan oleh negara-negara lain.
"Padahal Ini uang rakyat. Uang yang dikumpulkan dari pajak, dari pihak ekspor, dari PNPB dengan cara yang tidak mudah. Kemudian dibuat belanja produk impor. Bodoh sekali kita," sambung mantan gubernur DKI Jakarta itu.
"Ini APBN, loh. APBD, loh. Nilai tambah yang dapat orang lain. Lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa nggak bodoh kita ini?"
Ia pun sempat menyinggung pengalamannya dengan sejumlah BUMN lima tahun silam. Kala itu, kepala negara memerintahkan mereka untuk membeli pipa.
Lantas, perusahaan pelat merah yang ditugasi itu membeli pipa impor dengan alasan tidak ada pelaku usaha lokal yang memproduksi pipa dengan spesifikasi yang mereka inginkan.
"Kemudian, saya cek ke pabrik pipa, ternyata semua ada. Bapak mau cari apa, ada. ukuran apa saja ada. kualitas apa saja ada. Bahkan itu diekspor ke Jepang, Amerika Serikat, Eropa. Orang sana beli produk pipa kita. Kita malah beli impor. ini kan, sekali lagi, kita ini orang-orang pintar tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali. Maaf," tutur Jokowi. (OL-6)
PRESIDEN Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya terhadap sektor pendidikan. Dalam pidato yang disampaikan di hadapan civitas akademika Unhan RI
Pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi yang mengaku lebih memilih PSI ketimbang PPP dinilai merupakan sikap yang tidak konsisten.
Hingga April 2025, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp100 triliun atau 33,1% dari target, tumbuh 4,4% (yoy), utamanya didorong oleh lonjakan penerimaan bea keluar.
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Namun hingga saat ini, banyak parpol yang belum secara aktif membuka laporan pertanggungjawaban kepada publik.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Desakan agar polisi menggelar perkara khusus kasus ijazah palsu dinilai mengarah pada upaya kriminalisasi terhadap Presiden Jokowi.
POLEMIK empat pulau kecil yang semula masuk wilayah Provinsi Aceh namun kini menjadi bagian Provinsi Sumatera Utara dinilai sarat muatan politik.
KETUA Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menegaskan bahwa hak politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara dilindungi oleh undang-undang.
PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) membuka pintu selebar-lebarnya bagi Presiden ke-7 Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) untuk bergabung dan termasuk untuk menjadi Ketua Umumnya.
Jokowi mengaku lebih memilih bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ketimbang Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved