Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo sangat kesal lantaran masih ada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang membeli produk impor untuk kebutuhan operasional dan program-program mereka.
Ia pun mengekspresikan kekesalannya dengan melontarkan kata 'bodoh' di depan sejumlah menteri dan pejabat negara yang hadir di Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6). Tidak hanya sekali, diksi tersebut diucapkan sampai empat kali dengan sangat lugas.
Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Pramono Anung: Peluangnya Terbuka Lebar
"Kita ini pintar-pintar, tapi kalau caranya seperti itu bodoh sekali kita. Saya harus ngomong apa adanya," ujar Jokowi.
Ia pun mengaku heran mengapa masih ada instansi pemerintahan yang tega menghambur-hamburkan uang yang berasal dari rakyat untuk membeli barang-barang impor.
APBN sebesar Rp2.714 triliun dan APBD sebesar Rp1.197 triliun tahun ini akan terbuang sia-sia. Perputaran uang tidak terjadi dalam negeri, nilai tambah tidak bisa diperoleh para pelaku usaha lokal. Semua manfaat itu justru dirasakan oleh negara-negara lain.
"Padahal Ini uang rakyat. Uang yang dikumpulkan dari pajak, dari pihak ekspor, dari PNPB dengan cara yang tidak mudah. Kemudian dibuat belanja produk impor. Bodoh sekali kita," sambung mantan gubernur DKI Jakarta itu.
"Ini APBN, loh. APBD, loh. Nilai tambah yang dapat orang lain. Lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa nggak bodoh kita ini?"
Ia pun sempat menyinggung pengalamannya dengan sejumlah BUMN lima tahun silam. Kala itu, kepala negara memerintahkan mereka untuk membeli pipa.
Lantas, perusahaan pelat merah yang ditugasi itu membeli pipa impor dengan alasan tidak ada pelaku usaha lokal yang memproduksi pipa dengan spesifikasi yang mereka inginkan.
"Kemudian, saya cek ke pabrik pipa, ternyata semua ada. Bapak mau cari apa, ada. ukuran apa saja ada. kualitas apa saja ada. Bahkan itu diekspor ke Jepang, Amerika Serikat, Eropa. Orang sana beli produk pipa kita. Kita malah beli impor. ini kan, sekali lagi, kita ini orang-orang pintar tapi melakukan hal yang sangat bodoh sekali. Maaf," tutur Jokowi. (OL-6)
KETEGANGAN geopolitik di Timur Tengah, khususnya yang melibatkan Iran, berpotensi memicu dampak ekonomi global.
Ruang fiskal pemerintah kian terbatas seiring meningkatnya posisi utang hingga Rp9.637,90 triliun per 31 Desember 2025 atau setara 40,46 persen terhadap produk domestik bruto (PDB)
Danantara menargetkan negosiasi utang proyek KCIC Whoosh dengan China selesai kuartal I-2026. Skema restrukturisasi disebut masih 50:50.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mengelola ekonomi secara pruden dengan mengusung kebijakan yang pro-pertumbuhan dan pro-rakyat. T
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai peluang Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk maju pada Pilpres 2029 sangat kecil.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved