Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengungkapkan, dengan masa pemerintahan yang masih tersisa dua tahun lagi, peluang terjadinya perombakan kabinet terbuka lebar.
Upaya tersebut sangat mungkin dilakukan demi mempercepat program-program yang belum terselesaikan.
"Pemerintahan ini kan masih dua tahun lagi, sehingga ada kebutuhan dan kecepatan itu," ujar Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/6).
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa keputusan terkait waktu dan siapa saja yang akan masuk dan keluar kabinet itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden Joko Widodo.
"Pokoknya itu sepenuhnya kewenangan Presiden. Mau kapan, orangnya dari mana partainya apa, kebutuhannya apa, itu presiden yang tahu," tuturnya.
Baca juga: Ada Isu Reshuffle, Menko Airlangga: Kita Siap
Sebagai kepala negara yang telah memimpin pemerintahan selama delapan tahun, Pramono menyebut Jokowi sudah memahami betul apa persoalan yang ada di Indonesia dan ia juga yang mengetahui apa solusi yang dibutuhkan guna mengatasi itu.
"Yang jelas Presiden sudah delapan tahun di pemerintahan ini. Beliau tahu banget mana yang jadi kebutuhna dari kabinet ini. Beliau sangat tahu, lah," tandasnya. (Pra/OL-09)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada reshuffle kabinet di istana, hari ini (28/1).
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan istana belum membahas soal adanya isu reshuffle kabinet. melainkan pelantikan dewan energi nasional
KEPALA Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menuturkan apabila reshuffle kabinet Merah Putih merupakan hal wajar. Sebab, saat ini jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) kosong
SEKRETARIS Negara Prasetyo Hadi membantah adanya isu perombakan (reshuffle) kabinet. Menurutnya, makna reshuffle yang beredar luas di publik tidak benar.
Isu perombakan kabinet kembali menguat seiring santernya kabar nama Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi Gerindra, Budi Djiwandono, yang disebut-sebut berpeluang masuk ke jajaran eksekutif
Pemerintahan Prabowo-Gibran genap berusia satu tahun pada 20 Oktober 2025. Dari sektor ekonomi, beberapa capaian mendapat apresiasi. Namun sejumlah catatan juga dinilai masih berantakan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved