Headline
Sebaiknya negara mengurus harga barang dulu.
INDUSTRI kelapa sawit memiliki peran signifikan bagi perekonomian nasional. Maklum, penyerapan tenaga kerja di sektor ini tercatat mencapai 16 juta orang dengan kontribusi 3,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Demikian disampaikan Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Agung Yulianto dalam Pembukaan Pameran dan Talk Show Sinergi Pemberdayaan UKMK Kemenkeu Satu di Sektor Kelapa Sawit, Selasa (7/6). Sektor tersebut, lanjut dia, juga tak luput dari ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) nasional.
Karena itu, pihaknya menggagas program Kemenkeu Satu. Program ini merupakan upaya untuk mendukung geliat sektor usaha tersebut. Kemenkeu Satu mengedepankan sinergi untuk mendukung UMKM, tidak hanya dilakukan lintas unit eselon I, tetapi juga melibatkan special mission vehicle (SMV) yang ada di bawah Kemenkeu.
Direktorat Jenderal Pajak, misalnya, mendukung melalui keringanan perpajakan. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mendukung dengan program Authorized Economic Operator (AEO) yang mendorong percepatan kegiatan ekspor UMKM. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mendukung melalui kegiatan lelang sejumlah produk UMKM dan memberikan keringanan utang. Ditjen Perbendaharaan mendukung dari sisi permodalan baik melalui kredit usaha rakyat (KUR) maupun kredit ultramikro.
Baca juga: Dunia Berpotensi Alami Krisis Keuangan
Melalui program tersebut diharapkan sektor UMKM kelapa sawit dapat bergeliat dan bertumbuh. Terlebih, imbuh Agung, UMKM masih berperan penting bagi perekonomian Indonesia. "Jumlah UMKM di indonesia mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB 61,07%, sangat signifikan," tuturnya.
"Serapan tenaga kerja UMKM mencapai 99% dari total pelaku usaha di Indonesia. Ketahanan dan kemajuan perekonomian Indonesia tidak akan bisa dilakukan tanpa adanya UMKM," tambah Agung. (OL-14)
Bekas lahan sawit tersebut kemudian dilakukan pemulihan kawasan dengan menanam berbagai jenis tanaman.
Dalam rangka meningkatkan kompetensi para petani sawit, PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN) menyelenggarakan pelatihan Teknis Budidaya Kelapa Sawit.
DISPARITAS harga antara minyak kelapa sawit dengan solar yang menjadi bahan baku biodiesel mendorong terjadinya kenaikan dana produksi BPDPKS harus mengubah alokasi dana pembiayaan
Dalam upaya mendorong industri sawit berdaya saing dan ramah lingkungan, Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) kembali menyelenggarakan Pertemuan Teknis Kelapa Sawit (PTKS) ke-9.
Kegiatan ini adalah salah satu upaya untuk terus mempromosikan peluang untuk pengembangan usaha perkebunan khususnya sawit.
KOMISI VI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke salah satu sub Holding Perkebunan PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo.
Dana sebesar Rp28 triliun tersertap dari lelang delapan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 22 April 2025.
KOMISI XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui efisiensi anggaran yang diajukan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp8,99 triliun.
Qohar mengatakan Isa yang ketika itu menjabat sebagai Kabiro Bapepam LK bersama terpidana kasus Jiwasraya membahas pemasaran produk Saving Plan.
KEMENTERIAN Keuangan (Kemenkeu) membatalkan beasiswa Ministerial Scholarship 2025. Itu menyusul adanya kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah.
Kementerian Keuangan secara resmi merilis Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131 Tahun 2024 yang mengatur ketentuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12%.
Pada 2024, tercatat lebih dari 500 ribu portofolio keuangan yang dibuat investor menggunakan strategi SIP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved