Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH mangajukan penambahan alokasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi di Rancang Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023. DPR diminta menyetujui wacana tersebut.
"Kami meminta persetujuan kepada DPR menambah anggaran subsidi dan kompensasi yang nilainya diperkirakan untuk subsidi dan kompensasi Rp520 triliun," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (31/5).
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan pengajuan penambahan subsidi diajukan untuk meredam inflasi domestik. Sebab, sejumlah harga komoditas dunia naik dalam beberapa waktu terakhir.
Dia menyampaikan potensi inflasi domestik tersebut bisa diredam. Namun, dibutuhkan anggaran besar untuk subsidi dan kompensasi.
"Potensi transmisi tingginya harga komoditas global itu bisa kita redam tentu dengan konsekuensi biaya subsidi dan kompensasi yang melonjak sangat tinggi," ungkap dia.
Dia menjelaskan APBN harus berperan dalam meredam gejolak perekonomian tersebut. Sehingga, upaya mempertahankan harga energi dan kebutuhan pokok.
"APBN berperan sebagai shock absorber melindungi masyarakat agar daya belinya tidak tergerus dan melindungi momentum pemulihan ekonomi agar terjaga," ujar dia. (A-2)
Pemprov DKI mengalokasikan Rp6,4 triliun untuk subsidi transportasi, air, dan pangan pada 2025 demi menjaga daya beli warga.
Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyesuaikan postur anggaran Transfer ke Daerah (TKD) seringkali dicap sebagai keputusan pragmatis belaka.
Pemprov DKI hanya menyesuaikan penganggaran untuk pelaksanaan program selama 10 bulan pertama tahun anggaran.
Pemprov DKI perlu memperhatikan penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan bahasa asing di sekolah-sekolah negeri maupun swasta.
tarif Transjakarta sebenarnya mencapai sekitar Rp13 ribu per penumpang, namun masyarakat hanya membayar Rp3.500 berkat subsidi besar dari pemerintah daerah.
ASUMSI makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang optimistis berisiko kembali mengulang deviasi antara target dan realisasi alias meleset.
Dalam tradisi Tiongkok kuno, feng shui berkembang sebagai sistem penataan ruang berbasis pengelolaan energi (qi) untuk menjaga keseimbangan antara manusia, lingkungan, dan kekuasaan.
Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah menjalin kerja sama strategis dengan PT Borneo Indobara (BIB) melalui penandatanganan perjanjian jual beli REC.
Penunjukan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai anggota Dewan Energi Nasional memberikan kepastian arah kebijakan ketahanan energi bagi sektor industri.
Upaya efisiensi operasional di sektor pelayaran mulai menghasilkan dampak nyata bagi kinerja lingkungan.
PT Multi Harapan Utama (MHU), anak usaha MMSGI, terus memperkuat penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kegiatan pertambangannya.
Kolaborasi dengan UNIDO akan melahirkan model baru kawasan industri berkelanjutan yang aman, sehat, hijau, inklusif, serta dapat direplikasi dan dipromosikan secara global.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved