Headline
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menetapkan tarif impor baru untuk Indonesia
MALAM itu, sekitar pukul 18.00 WIB, langit sudah pekat menyelimuti Dusun Bambangan
KEMENTERIAN PPN/Bappenas mendorong upaya peningkatan penerimaan perpajakan untuk menekan pembiayaan anggaran melalui utang.
Hal ini menjadi upaya untuk mencapai konsolidasi fiskal dan pengendalian utang. Demikian dikemukakan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti dalam seminar virtual, Rabu (25/5).
"Yang menjadi salah satu concern kita adalah bagaimana kebutuhan dari pembiayaan defisit, sedapat mungkin terus dibiayai oleh peningkatan penerimaan perpajakan," tutur Amalia.
Baca juga: Kemenkeu: Kondisi Utang Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain
Upaya peningkatan penerimaan perpajakan merupakan fokus pemerintah di masa pemulihan ekonomi. Berbagai kebijakan juga telah dikeluarkan pemerintah untuk mengerek rasio pajak (tax ratio) Indonesia, yang saat ini masih terlampau rendah.
Tax ratio akan diupayakan mampu menembus 10% di tahun-tahun mendatang. Apalagi, reformasi perpajakan telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
"Sekarang ini kalau kita bandingkan dengan negara lain, peningkatan perpajakan kita terhadap PDB itu relatif tidak sebaik negara tetangga," imbuh Amalia.
Baca juga: Jaga Keberlanjutan Fiskal, Pemerintah Harus Kendalikan Utang
Optimalisasi sumber pendapatan negara diharapkan mampu menekan penarikan utang untuk pembiayaan anggaran. Nantinya, defisit anggaran dapat dipersempit dan menekan pembiayaan.
Meski level utang Indonesia berada di kategori yang aman, namun sebisa mungkin dapat dikurangi. Apabila utang dapat dikendalikan dan ditekan, beban bunga utang yang harus dibayar, juga akan ikut terkendali.
"Karena beban belanja pembayaran bunga utang, kita cenderung menunjukkan peningkatan. Utamanya, jika dibandingkan dengan negara-negara lain," jelasnya.(OL-11)
Ditjen Pajak dan Satgassus OPN telah melakukan pertemuan dan membahas ihwal kerja sama serta kolaborasi untuk memperkuat penerimaan pajak.
Penaikan tarif pajak tidak akan berdampak positif bagi penerimaan negara dan perekonomian. Naiknya pungutan pajak justru dapat menghasilkan masalah baru.
Bendahara Negara menilai kehadiran satuan tugas OPN akan berdampak positif bagi penerimaan negara.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara.
Selama enam bulan ini Satgassus Optimalisasi Penerimaan Negara telah berkordinasi dengan berbagai kementerian
Realisasi pendapatan negara per April 2025 mencapai Rp810,5 triliun atau setara 27% dari target APBN 2025.
PEMERINTAH dinilai perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan Over Dimension Overloading (ODOL) serta mencari solusi yang komprehensif dan berkelanjutan,
EFEKTIVITAS Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebagai instrumen peningkatan daya beli masyarakat kembali dipertanyakan. Sebab program tersebut tidak memberikan kontribusi signifikan.
PEMERINTAH didorong untuk bisa mengakselerasi belanja negara untuk mendukung perekonomian di dalam negeri.
PERCEPATAN pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menunjukkan progres yang signifikan. Hingga Jumat (13/6), sebanyak 79.882 unit atau 96% dari target 80.000
DPRD DKI Jakarta merespons rencana pemerintah yang membuka peluang bagi instansi pemerintahan menggelar rapat di hotel.
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menilai inflasi yang rendah hingga terjadinya deflasi berulang merupakan indikasi negatif bagi perekonomian Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved