KEMENTERIAN PPN/Bappenas mendorong upaya peningkatan penerimaan perpajakan untuk menekan pembiayaan anggaran melalui utang.
Hal ini menjadi upaya untuk mencapai konsolidasi fiskal dan pengendalian utang. Demikian dikemukakan Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti dalam seminar virtual, Rabu (25/5).
"Yang menjadi salah satu concern kita adalah bagaimana kebutuhan dari pembiayaan defisit, sedapat mungkin terus dibiayai oleh peningkatan penerimaan perpajakan," tutur Amalia.
Baca juga: Kemenkeu: Kondisi Utang Indonesia Lebih Baik dari Negara Lain
Upaya peningkatan penerimaan perpajakan merupakan fokus pemerintah di masa pemulihan ekonomi. Berbagai kebijakan juga telah dikeluarkan pemerintah untuk mengerek rasio pajak (tax ratio) Indonesia, yang saat ini masih terlampau rendah.
Tax ratio akan diupayakan mampu menembus 10% di tahun-tahun mendatang. Apalagi, reformasi perpajakan telah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
"Sekarang ini kalau kita bandingkan dengan negara lain, peningkatan perpajakan kita terhadap PDB itu relatif tidak sebaik negara tetangga," imbuh Amalia.
Baca juga: Jaga Keberlanjutan Fiskal, Pemerintah Harus Kendalikan Utang
Optimalisasi sumber pendapatan negara diharapkan mampu menekan penarikan utang untuk pembiayaan anggaran. Nantinya, defisit anggaran dapat dipersempit dan menekan pembiayaan.
Meski level utang Indonesia berada di kategori yang aman, namun sebisa mungkin dapat dikurangi. Apabila utang dapat dikendalikan dan ditekan, beban bunga utang yang harus dibayar, juga akan ikut terkendali.
"Karena beban belanja pembayaran bunga utang, kita cenderung menunjukkan peningkatan. Utamanya, jika dibandingkan dengan negara-negara lain," jelasnya.(OL-11)
