Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa terdapat penambahan penerimaan negara sebesar Rp420,1 triliun pada APBN 2022.
Hal ini pun akan membuat outlook pendapatan negara tahun ini meningkat menjadi Rp2.266,2 triliun, dari target yang telah ditetapkan sebelumnya Rp1.846,1 triliun.
"Indonesia menghadapi masalah, tetapi tetap relatif lebih baik. Negara lain menghadapi krisis dan tidak punya uang dengan kebutuhan banyak. Kita paling tidak punya tambahan Rp420,1 triliun," ungka Ani, sapaan akrabnya, Kamis (19/5).
Baca juga: Menkeu Usulkan Anggaran Subsidi Energi Ditambah Rp74,9 Triliun
Lebih lanjut, Bendahara Negara merinci bahwa tambahan pendapatan negara berasal dari penerimaan perpajakan Rp274 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp146,1 triliun.
Tambahan pendapatan negara itu akan dialokasikan dengan tujuan melindungi rakyat, melindungi ekonomi dan melindungi APBN. Lalu, dana sebesar Rp420,1 triliun dibagi untuk mengurangi defisit, menambah subsidi, menambah anggaran perlindungan sosial, hingga meningkatkan anggaran pendidikan.
Untuk penurunan defisit APBN, kata Ani, dialokasikan dana sebesar Rp27,8 triliun. Sedangkan, alokasi peningkatan penerimaan negara yang akan masuk dalam belanja negara sebesar Rp392,3 triliun.
Baca juga: Utang Luar Negeri Indonesia pada Triwulan I-2022 Turun
Melalui tambahan tersebut, pihaknya menyebut outlook belanja negara tahun ini akan naik menjadi Rp3.106,4 triliun, dari target sebelumnya Rp2.714,2 triliun.
Outlook kenaikan belanja negara tahun ini terjadi pada pos belanja pemerintah pusat sebesar Rp357,1 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa Rp35,2 triliun.
Peningkatan belanja pemerintah pusat dikarenakan adanya tambahan untuk belanja kementerian/lembaga sebesar Rp3 triliun. Lalu, subsidi energi Rp74,9 triliun, hingga penebalan perlindungan sosial Rp18,6 triliun.(OL-11)
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengeklaim stabilitas sistem keuangan nasional pada triwulan II 2025 tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan dukungan pendanaan kepada bank Himbara untuk menyalurkan pinjaman kepada Kopdes Merah Putih.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi penyaluran Dana Desa telah mencapai Rp40,34 triliun per 14 Juli 2025. Jumlah itu setara 58,46% dari pagu Rp69 triliun.
WAKIL Ketua Komisi XI DPR, Dolfie Othniel Frederic, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait belum tercapainya anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menterinya dalam rapat terbatas yang digelar di Jakarta, Selasa (22/7) malam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan laporan terkait pertanggungjawaban APBN 2024, outlook fiskal 2025, serta penyusunan RAPBN 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto.
Bea Cukai membentuk Satgas Nasional Anti-Penyelundupan guna memperkuat pengawasan, menekan praktik ilegal, dan menjaga penerimaan negara.
Pengenaan tarif 19% untuk Indonesia oleh AS dinilai masih lebih rendah dari negara kompetitor lain seperti Vietnam.
KESEPAKATAN antara Indonesia dan Amerika Serikat yang baru saja diumumkan berpotensi menekan penerimaan negara. Itu terjadi lantaran Indonesia akan kehilangan potensi penerimaan.
Kementerian Keuangan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp4,88 triliun dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026.
Ditjen Pajak dan Satgassus OPN telah melakukan pertemuan dan membahas ihwal kerja sama serta kolaborasi untuk memperkuat penerimaan pajak.
Penaikan tarif pajak tidak akan berdampak positif bagi penerimaan negara dan perekonomian. Naiknya pungutan pajak justru dapat menghasilkan masalah baru.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved