Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
BEA Cukai memiliki tugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, fasilitas, dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai.
“Dalam melaksanakan tugas tersebut tentu ada beberapa hal yang beririsan dengan instansi lainnya. Oleh sebab itu, untuk membangun sinergi dan kerja sama, Bea Cukai menerima kunjungan koordinasi di beberapa wilayah,” ujar Hatta Wardhana, Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai.
Hatta menyampaikan bahwa Bea Cukai Tarakan menerima kunjungan dari Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Tarakan, Rabu (9/3).
Kunjungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan dukungan dalam pengawasan kelautan di wilayah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Kepala Kantor Bea Cukai Tarakan, Minhajuddin Napsah, memberikan apresiasi kepada Kepala Stasiun PSDKP Tarakan atas upaya dan kerja sama pengawasan wilayah perairan di Kota Tarakan.
Di Makassar, Bea Cukai Sulbagsel berkesempatan mengikuti rapat kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI, Senin (18/4).
Tema yang diusung dalam kegiatan kunjungan kerja ke Provinsi Sulawesi Selatan adalah upaya pemulihan ekonomi dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam kegiatan ini, Bea Cukai berperan untuk mendukung kegiatan UMKM melalui layanan asistensi dan fasilitas ekspor.
Baca juga: Awas! Penipuan Iming-iming Barang Harga Murah Jelang Hari Raya
“Dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional, Bea Cukai Sulbagsel memberikan layanan pada UMKM berupa asistensi dalam bentuk Rumah Solusi Ekspor, Desa Devisa, Customs Visit Customer, dan jalinan relasi dengan instansi lainnya. Harapannya, dapat memberikan pelayanan yang optimal dan medorong pemulihan ekonomi,” terang Hatta.
Sementara itu, di Semarang, Bea Cukai Jateng DIY menerima kunjungan kerja Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Rabu (13/04).
Fokus kunjungan kerja di Semarang terkait penerimaan dan pengawasan cukai hasil tembakau, serta pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
“Penerimaan cukai hasil tembakau Bea Cukai Jateng DIY sampai dengan bulan Maret 2022 mencapai 11,74 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 8,3% yoy (year on year). Sedangkan dari segi pengawasan, penindakan rokok ilegal yang dilakukan Bea Cukai Jateng DIY mengalami kenaikan dari tahun 2018 s.d. 2021 dengan rata-rata hasil penindakan sebanyak 50 juta batang rokok ilegal per tahun,” ujar Hatta.
Hatta mengungkapkan bahwa dalam menjalankan tugas pelayanan dan pengawasan Bea Cukai tentunya diiringi dengan penyuluhan dan publikasi yang optimal. Hal ini sejalan dengan Bea Cukai Bandung yang menerima kunjungan dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Selasa (29/04).
IJTI merupakan wadah pemberdayaan dan peningkatan profesi para jurnalis televisi, baik televisi pemerintah maupun swasta.
Hadirnya IJTI sebagai sarana peningkatan kompetensi bagi Bea Cukai dalam ilmu jurnalistik, sehingga dapat mengoptimalkan penyampaian informasi seputar kepabeanan dan cukai kepada masyarakat.
“Bea Cukai berkomitmen mendorong pemulihan ekonomi nasional dengan terus melakukan perbaikan dan berupaya bekerja sama dengan aparat penegak hukum beserta jajaran pemerintah daerah untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki agar penataan industri makin baik,” pungkas Hatta. (RO/OL-09)
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
DPR meminta KPPU memperkuat pengawasan persaingan usaha agar pasar lebih adil dan pengusaha kecil terlindungi.
Operator seluler terbesar, seperti Telkomsel, IOH, XL, dan Smartfren, meningkat dari 50,69 juta TB pada 2024 menjadi 55,95 juta TB pada 2025.
Salah satu penyebab utama korupsi kepala daerah adalah tingginya biaya politik dalam kontestasi pilkada.
DPR akan mengawasi langkah konkret yang diambil Panglima TNI sebagai tindak lanjut atas keresahan Presiden.
Diperlukan peningkatan pengawasan, penerapan teknologi mutakhir, serta kontrol operasional pertambangan yang lebih terpadu.
Hambatan utama pengesahan RUU ini selama ini adalah kekhawatiran akan tumpang tindih dengan undang-undang sektoral lainnya.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
anggota dpr Nyoman Parta, berharap masyarakat Bali mulai menjauhkan diri dari praktik rasisme yang kerap diarahkan kepada warga pendatang.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
Pengamat ESA Unggul Jamiluddin Ritonga kritik usulan koalisi permanen Golkar untuk Prabowo, dinilai berisiko lemahkan DPR dan checks and balances.
Firman Soebagyo kritik impor garam Australia dan nilai pemerintah lemah lindungi petani lokal. Komisi IV DPR desak bangun industri garam nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved