Headline
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
. AS kembali memundurkan waktu pemberlakuan tarif resiprokal menjadi 1 Agustus.
Penurunan permukaan tanah di Jakarta terus menjadi ancaman serius.
KINERJA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan surplus. Kementerian Keuangan mencatat surplus anggaran negara pada Maret 2022 mencapai Rp10,3 triliun, atau 0,06% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Kondisi APBN kita surplus sampai dengan akhir Maret 2022. Dibandingkan Maret tahun lalu defisit sangat dalam, 0,85%. Tahun ini kita surplus di 0,06% dari PDB," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN secara virtual, Rabu (20/4).
Surplus terjadi lantaran pendapatan negara tercatat lebih tinggi dari realisasi belanja negara. Hingga akhir Maret 2022, negara memperoleh pendapatan sebesar Rp501 triliun yang berasal dari penerimaan perpajakan Rp401,8 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp99,1 triliun.
Sedangkan belanja negara tercatat hanya Rp490,6 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp314,2 triliun dan Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp176,5 triliun. Sri Mulyani mengatakan, belanja negara perlu dipacu lagi untuk memberikan dorongan pada pemulihan ekonomi nasional.
Menurutnya, peningkatan belanja negara akan terlihat mulai triwulan II 2022. "Belanja negara masih perlu dipacu lagi. %ara K/L perlu memacu dari sisi rencana belanja mereka. Kita lihat nanti di April dengan adanya belanja bansos dan belanja THR akan ada peningkatan, moga-moga bisa terkompensasi," jelasnya.
Kinerja APBN Maret yang mencatatkan surplus berdampak pada penurunan pembiayaan utang pemerintah. Dari data Kemenkeu, dalam tiga bulan pertama tahun ini, pemerintah hanya mengeluarkan Rp139,4 triliun untuk pembiayaan utang.
Nilai itu disebut jauh lebih rendah dari realisasi di periode yang sama pada 2021, yakni sebesar Rp332,8 triliun. Dengan demikian, terjadi penurunan pembiayaan utang hingga 58,1%. "Pembiayaan utang merosot tajam, menggambarkan bahwa APBN kita mulai pulih kesehatannya. Ini bagus," kata Sri Mulyani.
Kendati mencatatkan surplus, lanjutnya, hingga Maret 2022 APBN masih memiliki sisa anggaran lebih (SiLPAl) sebesarRp149,7 triliun. "Ini lah yang kita sebutkan bahwa cerita mengenai APBN bekerja sangat keras menangani covid, memulihkan ekonomi, dan sudah mulai terlihat buahnya," beber Sri Mulyani. (OL-13)
Baca Juga: Menkeu: Indikator Perekonomian Indonesia Menguat
PEMERINTAH bakal memayungi Koperasi Desa Merah Putih yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Kopdes Merah Putih itu dapat menikmati fasilitas kredit
Pemerintah mengajukan penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun untuk mendanai defisit APBN 2025 yang diproyeksikan melebar menjadi 2,78% dari PDB.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Indonesia membutuhkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan investasi yang tinggi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi.
Keputusan BI mempertahankan suku bunga acuan di level 5,50% dipandang sebagai langkah konservatif yang tepat di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik.
Ketidakpastian dunia saat ini disebut bakal bersifat permanen dan mengubah tatanan global.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal pembentukan Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Optimalisasi Penerimaan Negara oleh Kapolri.
PARTAI NasDem mengusulkan kepada pemerintah untuk menaikkan dana alokasi kepada partai politik yang berasal dari APBN.
Ketegangan geopolitik di kawasan Teluk Persia, yakni Iran vs Israel, kembali memunculkan kekhawatiran global.
KEPUTUSAN pemerintah membatalkan penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) tahun ini menuai kekecewaan dari sejumlah pihak
dua kriteria sumber daya alam yang berpotensi dimanfaatkan untuk pendanaan Indonesia mendapai Net Zero Emission pada 2060.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved