Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
KINERJA Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kembali mencatatkan surplus. Kementerian Keuangan mencatat surplus anggaran negara pada Maret 2022 mencapai Rp10,3 triliun, atau 0,06% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Kondisi APBN kita surplus sampai dengan akhir Maret 2022. Dibandingkan Maret tahun lalu defisit sangat dalam, 0,85%. Tahun ini kita surplus di 0,06% dari PDB," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN secara virtual, Rabu (20/4).
Surplus terjadi lantaran pendapatan negara tercatat lebih tinggi dari realisasi belanja negara. Hingga akhir Maret 2022, negara memperoleh pendapatan sebesar Rp501 triliun yang berasal dari penerimaan perpajakan Rp401,8 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp99,1 triliun.
Sedangkan belanja negara tercatat hanya Rp490,6 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp314,2 triliun dan Transfer Dana ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp176,5 triliun. Sri Mulyani mengatakan, belanja negara perlu dipacu lagi untuk memberikan dorongan pada pemulihan ekonomi nasional.
Menurutnya, peningkatan belanja negara akan terlihat mulai triwulan II 2022. "Belanja negara masih perlu dipacu lagi. %ara K/L perlu memacu dari sisi rencana belanja mereka. Kita lihat nanti di April dengan adanya belanja bansos dan belanja THR akan ada peningkatan, moga-moga bisa terkompensasi," jelasnya.
Kinerja APBN Maret yang mencatatkan surplus berdampak pada penurunan pembiayaan utang pemerintah. Dari data Kemenkeu, dalam tiga bulan pertama tahun ini, pemerintah hanya mengeluarkan Rp139,4 triliun untuk pembiayaan utang.
Nilai itu disebut jauh lebih rendah dari realisasi di periode yang sama pada 2021, yakni sebesar Rp332,8 triliun. Dengan demikian, terjadi penurunan pembiayaan utang hingga 58,1%. "Pembiayaan utang merosot tajam, menggambarkan bahwa APBN kita mulai pulih kesehatannya. Ini bagus," kata Sri Mulyani.
Kendati mencatatkan surplus, lanjutnya, hingga Maret 2022 APBN masih memiliki sisa anggaran lebih (SiLPAl) sebesarRp149,7 triliun. "Ini lah yang kita sebutkan bahwa cerita mengenai APBN bekerja sangat keras menangani covid, memulihkan ekonomi, dan sudah mulai terlihat buahnya," beber Sri Mulyani. (OL-13)
Baca Juga: Menkeu: Indikator Perekonomian Indonesia Menguat
ANGGARAN program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam Rancangan Undang-Undangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2026 yang mencapai Rp335 triliun sudah direvisi Sri Mulyani
MENTERI Keuangan Sri Mulyani Indrawati bakal memastikan ketersediaan anggaran untuk dua lembaga yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, melemparkan isu terkait naiknya iuran kepesertaan BPJS Kesehatan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
PERNYATAAN Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan rendahnya gaji dosen dan guru di Indonesia menuai kritik tajam berbagai kalangan.
Teknologi deepfake menggunakan AI dan GAN memungkinkan manipulasi wajah dan suara secara realistis, menimbulkan risiko besar bagi reputasi dan informasi publik.
Kemenkeu menegaskan bahwa potongan video yang menarasikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut guru sebagai “beban negara” adalah hoaks.
Pembentukan lembaga-lembaga baru oleh Presiden Prabowo Subianto sejatinya memang dibutuhkan dalam agenda pembangunan, namun seharusnya tidak membebani APBN
Fokus belanja besar pada program makan bergizi gratis (MBG) berisiko menekan stabilitas fiskal dan makroekonomi.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Wihadi Wiyanto menilai anggaran yang ada di dalam RAPBN 2026 sebesar Rp757,8 triliun untuk pendidikan telah sesuai dengan ketentuan UU.
WAKIL Ketua Badan Anggaran DPR Muhidin Mohamad Said menuturkan, pihaknya belum melihat mendetail perihal rancangan anggaran yang diberikan oleh pemerintah.
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada RAPBN 2026 akan sangat berat dicapai jika tak diiringi dorongan besar.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan janjinya untuk membawa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia menuju kondisi tanpa defisit pada 2007
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved