Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) tidak efektif untuk menjaga daya beli masyarakat.
Menurutnya, BLT terutama untuk minyak goreng adalah kebijakan yang tidak komprehensif. Itu justru berpotensi membuat komoditas pangan lain ikut mengalami kenaikan.
"Kalau BLT dijadikan cara untuk mengatasi, bisa-bisa malah nanti kenaikan harga juga terjadi pada komoditas lain. Ini bisa menular. Harga ini naik, ada BLT. Harga itu naik, ada BLT. Sampai kapan mau begitu?" ujar Trubus.
Baca juga : BLT Minyak Goreng Akan Diberikan Bersamaan dengan BPNT dan PKH
Oleh karena itu, ia mengatakan strategi terbaik untuk mengendalikan harga sekaligus menjaga daya beli masyarakat adalah dengan membenahi tata kelola rantai pasok pangan.
"Pemerintah harus hadir melakukan operasi pasar. Menyediakan barang dengan harga terjangkau," tuturnya. (OL-7)
Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah krusial untuk membedah keterlibatan korporasi yang terjerat dalam kasus perintangan penyidikan
Selain ketersediaan beras, Bulog juga memastikan pasokan minyak goreng tetap terjaga
Kementerian Pertanian (Kementan) memastikan produksi dan stok crude palm oil (CPO) nasional dalam kondisi aman untuk mengantisipasi lonjakan permintaan minyak goreng selama Ramadan.
Untuk pembelian MinyaKita, satu konsumen dibatasi maksimal 12 liter atau satu karton.
Holding Perkebunan PTPN III melalui subholding PTPN IV PalmCo memastikan kesiapan pasokan minyak goreng nasional guna menjaga stabilitas harga selama Ramadan dan jelang Lebaran.
Pemprov DKI Jakarta memprediksi lonjakan kebutuhan pangan jelang Ramadan dan Idulfitri 2026, terutama telur ayam, daging, bawang merah, dan minyak goreng.
Harga minyak dunia tembus US$100 per barel akibat konflik Timur Tengah. Pemerintah memprioritaskan stabilitas ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat.
Seskab Teddy Indra Wijaya tegaskan THR ASN, TNI-Polri, & Pensiunan 2026 cair 100%. Simak rincian anggaran Rp55 T, aturan THR swasta, hingga bonus ojol di sini.
Menaker Yassierli pastikan THR 2026 tetap kena pajak PPh 21. Simak aturan tarif TER terbaru dan perbedaan ketentuan pajak THR antara buruh vs ASN di sini.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan pemerintah tak akan naikkan tarif pajak PPh 21 meski ada rekomendasi IMF. Fokus perkuat daya beli & ekonomi.
Ekonom Indef menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di 2026 sangat ambisius. Simak 3 PR besar pemerintah mulai dari daya beli hingga investasi manufaktur.
Menjelang bulan suci Ramadan 2026, aktivitas perdagangan di Pasar Jatinegara belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved