Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
KETUA DPR RI Puan Maharani mengapresiasi gotong royong seluruh elemen bangsa dalam upaya pengendalian Covid-19 yang kian hari semakin menemukan titik cerah.
Puan berharap pemulihan kondisi kesehatan ini, juga diikuti oleh pemulihan ekonomi yang dirasakan rakyat.
“Sebagaimana pemulihan kesehatan dirasakan masyarakat di seluruh lapisan, pemulihan ekonomi juga harus dirasakan oleh masyarakat sampai ke tingkat paling bawah,” kata Puan di Jakarta, Selasa (5/4).
“Kondisi pemulihan ekonomi tidak boleh hanya di atas kertas, tidak boleh hanya angka-angka, tetapi harus benar-benar dirasakan rakyat,” imbuhnya.
Perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR ini melanjutkan, pemulihan ekonomi rakyat ini harus bisa segera dirasakan. Karenanya, segala kondisi dan tantangan yang membuat rakyat sulit merasakan pemulihan ekonomi harus segera diatasi pemerintah.
Baca juga: Direktur Eksekutif KPN: Puan Maharani Dekat dengan Umat Islam
“Jangan sampai ketika pemerintah bicara pemulihan ekonomi dalam masa transisi, kok harga-harga komoditas dan BBM justru meningkat. Terlebih di saat kebutuhan dan mobilitas masyarakat yang semakin meningkat mendekati Hari Raya,” kata Puan.
Mantan Menko PMK ini menekankan, klaim pemerintah soal tren pemulihan ekonomi di masa transisi Covid-19 harus sejalan dengan apa yang dirasakan rakyat. Terlebih sejumlah program isentif, seperti penghapusan pajak penghasilan, yang diterapkan selama pandemi sudah tidak berlaku lagi.
“Jangan sampai segala keringan untuk rakyat selama pandemi sudah dihentikan satu per satu, tapi pemulihan ekonominya belum dirasakan, sehingga beban ekonomi rakyat bukannya berkurang tapi malah semakin berat,” ujar Puan. (RO/OL-09)
Puan Maharani mengatakan seluruh partai politik akan berkumpul membahas putusan MK soal pemisahan pemilu nasional dan Pemilu lokal.
Puan belum melihat langsung surat usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
DPR RI berpeluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengevaluasi penyelenggaraan Haji 2025
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Ketiga tersangka dugaan korupsi pembangunan ruas jalan itu yakni Kuasa Direktur CV Lembata Jaya berinisial LYL, Pejabat Pembuat Komitmen berinisial AP, dan konsultan pengawas, YM.
KPK menahan Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Muda Laode Gomberto. Dia merupakan tersangka kasus dugaan suap pengajuan dana pemulihan ekonomi nasional daerah (PEN) covid-19
Penyaluran sebesar Rp628,44 miliar ini dengan capaian 78,42 persen dari total dana desa untuk Kaltim yang sebesar Rp777,27 miliar.
Pelaku UMKM dituntut untuk adaptif terhadap perkembangan zaman melalui inovasi dan kreasi digital.
Hasil pemeriksaan saksi, KPK mengungkapkan tersangka meminta suap agar bisa mencairkan dana PEN Kabupaten Muna.
Perekonomian Indonesia diproyeksikan tumbuh 4,5% hingga 5,3% di 2021 dan 5,4%-6% di 2022.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved