Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha mengusulkan kepada Kementerian Perhubungan agar segera membangun bandara udara (bandara) internasional di wilayah Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan (Kelsel), sebagai perluasan Bandara Warukin yang terlebih dulu ada saat ini.
Tamliha menegaskan, Provinsi Kalsel memiliki lahan yang terbilang cukup besar dan representatif untuk dibangun sebuah bandara internasional.
Terlebih, tutur Tamliha, di sekitar Tabalong merupakan suatu titik wilayah yang terbilang sangat strategis karena letaknya yang berada di segitiga emas, yakni berada di antara Kalsel dengan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur yang kini sebagai wilayah Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Demikian dipaparkan Tamliha dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menhub Budi Karya Sumadi beserta jajaran, di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (4/4/).
Baca juga: Hergun : Siap Pilih Calon Komisioner OJK Terbaik dari yang Terbaik
“Saya ingin di Kalsel dibangun Bandara Tabalong sebagai perluasan Bandara Warukin sekarang. Kita memiliki lahan yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan untuk pembangunan bandara internasional," jelasnya.
"Apalagi, Tabalong adalah daerah yang sangat penting karena merupakan segitiga emas yakni antara Provinsi Kalsel dengan Provinsi Kalteng dan Kaltim sebagai IKN. Oleh karena itu, saya menyarankan kita harus betul-betul mengantisipasi bukan hanya fokus membangun IKN tapi juga bandaranya,” ujar Tamliha.
Bagaimanapun, tandas politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, pembangunan bandara terbilang sangat penting yang bisa juga digunakan untuk kepentingan bandara militer.
Mengingat, tutur Tamliha, Kaltim sebagai IKN yang letaknya berbatasan dengan Tabalong berada di antara sekitaran tiga negara yakni Brunei Darussalam, Malaysia dan Tiongkok.
Hal ini, menurut Tamliha wajib menjadi pertimbangan serius untuk segera dibangun bandara Tabalong di Kalsel.
Selain itu, Tamliha mengungkapkan masyarakat Kalsel begitu memimpikan adanya kereta api sebagai alat transportasi sehari-hari. Mengingat, Kalsel menyumbangkan Rp348 Triliun dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) batu bara, namun banyak jalan-jalan rusak akibat pengangkutan tambang.
Saat ini, tutur Tamliha, terdapat PT Semen Conch yang merupakan investasi China namun disayangkan merusak jalan nasional dan jalan provinsi bahkan banyak mengakibatkan jalan putus serta jembatan ambruk.
“Oleh karena itu, saya berharap Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub untuk segera turun tangan agar jalan tidak semakin parah. Kalau ada jalan timbang, maka harus dihitung secara akurat berapa kapasitas jalan untuk dibebani. Jangan oleh Semen Conch 50 ton, padahal daya beban yang bisa ditopang oleh jalan itu hanya 20 ton. Hal ini betul-betul meresahkan masyarakat Kalsel,” pungkas legislator dapil Kalsel I itu. (RO/OL-09)
Seluruh sertifikat kesehatan awak pesawat tersebut masih berlaku pada saat kejadian.
Ahmad Safei meminta Kementerian Perhubungan bersama Basarnas, TNI, dan Polri untuk segera melakukan pencarian korban hilangnya pesawat ATR 42-500
Pemerintah telah membuka Crisis Center di Bandara Sultan Hasanuddin untuk memberikan pendampingan kepada keluarga.
Pesawat teridentifikasi tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya, sehingga Air Traffic Control (ATC) memberikan arahan ulang kepada awak pesawat untuk melakukan koreksi posisi.
Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar telah melakukan persiapan pembukaan Crisis Center di Terminal Keberangkatan sebagai pusat koordinasi informasi.
Keputusan tersebut diambil setelah terjadinya kecelakaan maut bus di Tol Krapyak, Semarang, yang menewaskan 16 penumpang pada Desember 2025.
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Otoritas Palestina meradang lantaran Israel kian memperketat kendali atas Tepi Barat.
Arah pembangunan ke depan harus seiring dengan penataan ulang kawasan hutan yang berfungsi sebagai daerah tangkapan air.
Komitmen ini menjadi penting sehingga memiliki persepsi publik yang kuat dan rekam jejak positif di kalangan masyarakat luas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved