Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
SATUAN Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menilai pentingnya pengembangan aspek hukum baik dalam peraturan maupun ketentuan lainnya dalam kegiatan eksplorasi.
Kepala Divisi Hukum SKK Migas Didik Sasono Setyadi menuturkan, upaya itu untuk pengendalian emisi karbon karena dalam target bauran energi sampai 2050, energi dari migas bisa berkontribusi 40% lebih kebutuhan energi nasional.
“Melihat besarnya kontribusi hulu migas, maka dipandang perlu penyiapan perangkat hukum agar industri hulu migas tidak berfokus pada lingkungan saja, tetapi juga pada peningkatan investasi," ungkapnya dalam rilis resmi, Rabu (30/3).
Ditambahkan Didik, pengendalian emisi karbon tidak dapat dilihat semata-mata dari sudut pandang lingkungan, tetapi juga dari sudut pandang ketahanan dan kemandirian energi, ekonomi, dan tentunya manfaat bagi Indonesia.
Menurutnya, hal tersebut menjadi penting mengingat hulu migas juga memiliki target produksi 1 juta barel minyak per hari (BOPD) dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (BSCFD) pada 2030.
Baca juga : Indonesia Dorong Anggota G20 Dukung Eliminasi Tuberkulosis 2030
"Supaya terjadi keseimbangan antara pengendalian emisi karbon dan pemenuhan target lifting nasional,” terangnya.
Pada akhirnya, Didik berharap agar kegiatan hulu migas dalam mendukung pengendalian emisi karbon dapat tetap memberikan manfaat besar untuk Indonesia dan mampu menciptakan peluang investasi baru dengan konsep energi bersih.
Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Community Development Universitas Airlangga Prof. Ni Nyoman Tri Puspaningsih turut menyambut baik adanya kolaborasi antara praktisi hulu migas dengan akademisi dalam pembahasan pengembangan aspek hukum pengendalian emisi karbon.
“Kami dari Universitas Airlangga dapat bekerjasama untuk saling bahu membahu membuat action plan melalui kegiatan riset yang bertujuan untuk mengendalikan emisi karbon secara nyata," imbuhnya. (OL-7)
Sekretaris SKK Migas Luky Yusgiantoro kebijakan tarif resiprokal AS memang belum terasa sekarang, tetapi secara realistis sektor hulu migas juga akan terdampak.
SKK Migas menyoroti capaian progres proyek yang ditargetkan menembus angka 70% pada kuartal I 2026.
Investasi hulu migas hingga akhir tahun diproyeksikan mencapai kisaran US$16,5 miliar–US$16,9 miliar.
Kepala Divisi Prospektivitas Migas dan Manajemen Data Wilayah Kerja SKK Migas Asnidar mengapresiasi PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang terus melakukan upaya eksplorasi.
Melalui partisipasi aktif di IPA Convex, Petronas Indonesia terus menunjukkan komitmennya untuk mendukung pengembangan energi nasional.
Dalam upaya meningkatkan potensi produksi hidrokarbon di wilayah Kabupaten Indramayu, Pertamina EP Zona 7 melakukan proyek Optimasi Pengembangan Lapangan-Lapangan Akasia Bagus-Gantar.
Penelitian terbaru mencatat lebih dari 5.000 mamalia laut terdampar di pesisir Skotlandia sejak 1992.
Studi terbaru di jurnal One Earth mengungkap 60% wilayah daratan Bumi kini berisiko, dengan 38% menghadapi risiko tinggi.
Banjir monsun telah menyapu bersih seluruh desa, memicu tanah longsor, dan menyebabkan banyak orang hilang.
Studi terbaru mengungkap populasi burung tropis turun hingga 38% sejak 1950 akibat panas ekstrem dan pemanasan global.
Dengan cara mengurangi emisi gas rumah kaca, beradaptasi perubahan iklim, dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Perubahan iklim ditandai dengan naiknya suhu rata-rata, pola hujan tidak menentu, serta kelembaban tinggi memicu ledakan populasi hama seperti Helopeltis spp (serangga penghisap/kepik)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved