SATGAS Pangan Polri melakukan sejumlah langkah untuk mencegah penyimpangan distribusi dan alokasi minyak goreng akibat disparitas harga antara produk curah dan kemasan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan stok yang cukup dan harga pangan yang tidak melonjak drastis menjelang Ramadan.
Kepala Satgas Pangan Polri Irjen Helmy Santika mengatakan saat ini HET (harga eceran tertinggi) minyak goreng curah Rp14 ribu/liter atau Rp15.500/kg, cukup jauh di bawah HAK (harga acuan keekonomian). "Disparitas harga yang cukup besar rawan terjadi penyimpangan distribusi dan alokasi. Untuk itu Satgas Pangan Polri melakukan langkah-langkah pencegahan," kata Helmy kepada wartawan, Sabtu (26/3).
Helmy mengatakan langkah yang dilakukan Satgas Pangan antara lain melaksanakan kegiatan monitoring produksi dan distribusi minyak goreng curah. "Ini terutama dalam pendistribusian harus terpantau dengan jelas dan diawasi oleh lembaga terkait. Atas arahan Bapak Kapolri, Bhabinkamtibmas di kewilayahan dilibatkan dalam monitoring di lapangan," katanya.
Selain itu, Helmy mengatakan pihaknya melakukan tracking alur pendistribusian minyak goreng curah dari proses produksi hingga pendistribusian sampai dengan end user atau konsumen. "Kemudian memberikan imbauan dan informasi terkait HET minyak goreng curah untuk kebutuhan masyarakat," tambah Staf Ahli Kapolri Bidang Manajemen ini.
Secara umum, Helmy menegaskan ketersediaan minyak goreng saat ini masih terjamin dan mencukupi kebutuhan nasional. Ia mengakui kenaikan harga minyak goreng yang menjadi pembicaraan hangat belakangan ini lebih disebabkan oleh naiknya harga CPO sebagai bahan utama minyak goreng. "Kenaikan harga juga dialami beberapa komoditas lain yang pemenuhannya sebagian besar masih tergantung impor, seperti kedelai, gula, dan daging sapi," kata Helmy.
Baca juga: Kanada akan Genjot Ekspor Minyak Gantikan Pasokan Rusia
Untuk membantu pemerintah mengendalikan harga dan menjamin pasokan pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri, ia mengatakan Kapolri sudah menginstruksikan seluruh Kapolda agar jajarannya turun ke lapangan melakukan pengecekan langsung tentang ketersediaan atau stok dan distribusi bahan pokok di wilayah masing-masing. "Polda dan jajaran agar melakukan langkah-langkah antisipatif segera bila ditemukan ada komoditas yang terganggu pasokan maupun ketersediaannya bersama-sama dengan instansi terkait," ujarnya. (OL-14)
