Pemda hingga Kementerian Harus Aktif Belanja Produk dan Jasa UMKM

SEJAK dimulai pada 14 Mei 2020, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) telah membuka 5,5 juta lapangan kerja baru di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Gerakan tersebut juga telah mendorong 17,2 juta unit usaha masuk ke ekosistem digital.

Demikian disampaikan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia, Jumat (25/3/2022).

Baca juga: Presiden: Sedih Saya, Belinya Barang Impor Semuanya!

"Angka ini mencapai 57% dari target 30 juta UMKM yang on boarding pada 2023 sehingga kami optimistis akan mencapai target tersebut tepat pada waktunya," ujarnya.

Sandiaga menambahkan, untuk mempercepat dan mendorong pertumbuhan UMKM nasional, maka pemerintah akan turut berkontribusi melalui pengadaan barang dan jasa.

Partisipasi aktif Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah daerah, dan perusahaan BUMN dalam Gernas BBI akan memiliki dampak yang signifikan.

Pembelian barang/jasa UMKM oleh K/L, pemda, dan BUMN berpotensi meningkatkan transaksi perdagangan produk dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, dana yang tersedia mencapai Rp400 triliun dan telah terealisasi sebesar Rp214,1 triliun.

"It’s a game changer. Ini akan terus meningkat jika kita kompak bekerja sama," kata Sandiaga.

Bila alokasi dana belanja produk dalam negeri itu terserap maksimal, imbuh dia, akan ada tambahan pertumbuhan ekonomi hingga 1,71% di 2022. Karenanya, Sandiaga berharap K/L, pemda, dan perusahaan BUMN dapat berkomitmen untuk mendukung langkah tersebut.

Baca juga: Presiden Minta Pengurusan Sertifikasi SNI untuk UMKM Dimudahkan

"Saya mengajak semua pihak untuk saling memberikan semangat, berkolaborasi, dan bersinergi demi Indonesia yang lebih baik menuju era ekonomi baru," pungkasnya.

Pembelian produk dalam negeri baik barang maupun jasa dari UMKM itu dilakukan melalui e-katalog yang dibentuk oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Baik K/L, pemda, dan perusahaan BUMN wajib mengalokasikan anggaran belanja sebesar 40% untuk gerakan tersebut. (Mir/A-3)