Presiden Minta Pengurusan Sertifikasi SNI untuk UMKM Dimudahkan

Presiden Joko Widodo meminta pengurusan sertifikasi barang standar nasional Indonesia (SNI) untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dipermudah. Tujuannya agar lebih banyak produk buatan dalam negeri masuk pada katalog elektronik untuk ikut dalam lelang pengadaan barang dan jasa.

Disampaikan presiden, agar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mendorong lebih banyak lagi produk buatan Indonesia yang masuk dalam katalog eletronik (E-katalog). Saat ini, menurut data yang diterima presiden dari 50 ribu meloncat menjadi 161 ribu. Presiden menargetkan 1 juta produk bisa masuk. "Hal yang sering dikeluhkan SNI susah, SNI barang apa toh? sertifikatnya sulit, sertifikat apalagi? buat sederhana, barang kita sendiri, jangan ruwet mahal bayar sini, bayar sana, kapan UMKM kita dapat SNI kalau digitu-gituin," cetus presiden saat memberi pengarahan aksi afirmasi bangga buatan Indonesia yang digelar di Provinsi Bali, Jumat (25/3). Acara itu dihadiri kepala daerah, para menteri dan pimpinan lembaga negara.

Dengan kemudahan urus sertifikasi, menurut presiden, UMKM dapat berproduksi dan menambah investasinya. Karenya presiden heran anggaran negara dibelikan barang impor. "Uang-uang kita sendiri APBN kita sendiri kok dibelikan barang impor, itu bagaimana toh? geregetan saya," tegas presiden.

Ia menargetkan 10 Mei 2022, setidaknya Rp 400 triliun tercapai untuk alokasi pembelian produk dalam negeri. Presiden menjabarkan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 92 triliun, Kementerian Pertahanan Rp 68 triliun, Polri Rp 56 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 36 triliun, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp 29 triliun. "Tadi pagi saya cek baru Rp 2 triliun. Ini kelihatannya ada yang gak semangat di dalam kementerian," sindir presiden.

Ia menyinggung urusan membeli bangku sekolah masih menggunakan produk impor. Presiden meminta itu tidak diteruskan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, presiden meminta penggunaan produk dalam negeri. "Penambahan pertumbuhan ekonomi sudah ada di depan mata kita, kita mau mengerjakan atau tidak mau mengerjakan kalau mau mengerjakan artinya ada tambahan," ucapnya.

Instansi pemerintah yang tidak mencapai target untuk pembelian barang dan jasa produk dalam negeri, akan diumumkan. Presiden menegaskan berkomitmen mengawal target tersebut dan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengawasi transaksi yang sudah dilakukan. "Lapor harian ke saya. Konsekuensinya, saya sampaikan ke Menteri Keuangan, jalan, kalau ada yang enggak semangat potong dana alokasi khusus (DAK) ya setuju?" tanya presiden pada perwakilan kepala daerah, kementerian dan pimpinan perusahaan BUMN yang hadir. (OL-12)