PRESIDEN Joko Widodo tidak akan meninggalkan warisan berupa proyek infrastruktur mangkrak. Seluruh pembangunan yang masih berlangsung akan dikebut dan diupayakan selesai pada 2023 dan 2024.
"Kami mendapat arahan yang jelas. Melalui Pak Menteri (Basuki Hadimuljono) kami diminta selesaikan yang sudah dibangun. Dituntaskan," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Zainal Fatah melalui keterangan resmi, Kamis (24/3).
Guna menghindari adanya proyek mangkrak, dalam dua tahun ke depan, Kementerian PU-Pera tidak akan sembarangan memulai pembangunan. Zainal mengatakan pihaknya akan menyisir rencana kerja apa saja yang rasional untuk bisa diselesaikan paling lambat 2024.
"Sekarang kita sisir mana yang bisa diselesaikan. Kalau kita yakini tidak akan selesai, tidak akan dibangun," tuturnya.
Dalam proses penyisiran, Kementerian PU-Pera tentu berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Pemda-pemda diminta untuk menyampaikan rencana kerja pembangunan yang kemudian akan ditelaah kembali oleh tim di kementerian.
Baca juga: Minat Masyarakat Mencari Hunian tetap Tinggi Meski di Masa Pandemi
"Jadi tidak semua yang datang, minta infrastruktur kita kasih. Tidak. Kita sisir dulu. Kita akan prioritaskan kepada yang dipastikan selesai," sambungnya.
Kendati demikian, Zainal mengaku belum bisa menyebutkan proyek apa saja yang akan dibatalkan. Ia mengatakan proses seleksi masih akan berlangsung hingga April mendatang.
Adapun, untuk infrastruktur-infrastruktur yang sudah dimulai pembangunannya, ia menyebut semua itu akan dikerjakan secara cepat.
"Misalnya, rencana semula selesai 2024, kalau bisa ditarik ke 2023 kenapa mesti menunggu 2024. Tinggal mekanismenya saja. Kita bisa menambah tenaga kerja atau memastikan sumber daya tersedia dengan baik," jelasnya. (OL-4)
