Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo tidak akan meninggalkan warisan berupa proyek infrastruktur mangkrak. Seluruh pembangunan yang masih berlangsung akan dikebut dan diupayakan selesai pada 2023 dan 2024.
"Kami mendapat arahan yang jelas. Melalui Pak Menteri (Basuki Hadimuljono) kami diminta selesaikan yang sudah dibangun. Dituntaskan," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Zainal Fatah melalui keterangan resmi, Kamis (24/3).
Guna menghindari adanya proyek mangkrak, dalam dua tahun ke depan, Kementerian PU-Pera tidak akan sembarangan memulai pembangunan. Zainal mengatakan pihaknya akan menyisir rencana kerja apa saja yang rasional untuk bisa diselesaikan paling lambat 2024.
"Sekarang kita sisir mana yang bisa diselesaikan. Kalau kita yakini tidak akan selesai, tidak akan dibangun," tuturnya.
Dalam proses penyisiran, Kementerian PU-Pera tentu berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Pemda-pemda diminta untuk menyampaikan rencana kerja pembangunan yang kemudian akan ditelaah kembali oleh tim di kementerian.
Baca juga: Minat Masyarakat Mencari Hunian tetap Tinggi Meski di Masa Pandemi
"Jadi tidak semua yang datang, minta infrastruktur kita kasih. Tidak. Kita sisir dulu. Kita akan prioritaskan kepada yang dipastikan selesai," sambungnya.
Kendati demikian, Zainal mengaku belum bisa menyebutkan proyek apa saja yang akan dibatalkan. Ia mengatakan proses seleksi masih akan berlangsung hingga April mendatang.
Adapun, untuk infrastruktur-infrastruktur yang sudah dimulai pembangunannya, ia menyebut semua itu akan dikerjakan secara cepat.
"Misalnya, rencana semula selesai 2024, kalau bisa ditarik ke 2023 kenapa mesti menunggu 2024. Tinggal mekanismenya saja. Kita bisa menambah tenaga kerja atau memastikan sumber daya tersedia dengan baik," jelasnya. (OL-4)
MICHAEL Sinaga, wartawan Sentana, membuka sejumlah kejanggalan yang ditemui di lapangan terkait persoalan ijazah Jokowi.
Terdapat kejanggalan dalam penelusuran arsip ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang tidak ditemukan di Universitas Gadjah Mada (UGM) maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo.
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
DEWAN Pimpinan Pusat Generasi Muda Pembaharu Indonesia (Gempar Indonesia) mendesak pemerintah untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).
SELAMA ini kita terlalu sering memaknai pembangunan sebagai pembangunan fisik: jalan, jembatan, gedung, kawasan industri, dan infrastruktur digital, tapi melupakan manusia
WAKIL Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mengatakan landasan kerja yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan harus menjadi acuan para pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Salah satu dari empat tokoh tersebut berasal dari Indonesia adalah Marine Novita (Co-founder MilikiRumah)
Di tengah upaya pembangunan SDGs, muncul pertanyaan penting mengenai bagaimana sumber daya dapat dimobilisasi untuk menutup kesenjangan pembangunan
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved