Headline
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
Saat ini sudah memasuki fase persiapan kontrak awal penyelenggaraan haji 2026.
PRESIDEN Joko Widodo tidak akan meninggalkan warisan berupa proyek infrastruktur mangkrak. Seluruh pembangunan yang masih berlangsung akan dikebut dan diupayakan selesai pada 2023 dan 2024.
"Kami mendapat arahan yang jelas. Melalui Pak Menteri (Basuki Hadimuljono) kami diminta selesaikan yang sudah dibangun. Dituntaskan," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Zainal Fatah melalui keterangan resmi, Kamis (24/3).
Guna menghindari adanya proyek mangkrak, dalam dua tahun ke depan, Kementerian PU-Pera tidak akan sembarangan memulai pembangunan. Zainal mengatakan pihaknya akan menyisir rencana kerja apa saja yang rasional untuk bisa diselesaikan paling lambat 2024.
"Sekarang kita sisir mana yang bisa diselesaikan. Kalau kita yakini tidak akan selesai, tidak akan dibangun," tuturnya.
Dalam proses penyisiran, Kementerian PU-Pera tentu berkoordinasi dengan seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Pemda-pemda diminta untuk menyampaikan rencana kerja pembangunan yang kemudian akan ditelaah kembali oleh tim di kementerian.
Baca juga: Minat Masyarakat Mencari Hunian tetap Tinggi Meski di Masa Pandemi
"Jadi tidak semua yang datang, minta infrastruktur kita kasih. Tidak. Kita sisir dulu. Kita akan prioritaskan kepada yang dipastikan selesai," sambungnya.
Kendati demikian, Zainal mengaku belum bisa menyebutkan proyek apa saja yang akan dibatalkan. Ia mengatakan proses seleksi masih akan berlangsung hingga April mendatang.
Adapun, untuk infrastruktur-infrastruktur yang sudah dimulai pembangunannya, ia menyebut semua itu akan dikerjakan secara cepat.
"Misalnya, rencana semula selesai 2024, kalau bisa ditarik ke 2023 kenapa mesti menunggu 2024. Tinggal mekanismenya saja. Kita bisa menambah tenaga kerja atau memastikan sumber daya tersedia dengan baik," jelasnya. (OL-4)
PENGAMAT politik dari Citra Institute Efriza, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang meminta kritik sarat makna simbolik.
Pledoi Tom Lembong, tuntutan tujuh tahun penjara yang diajukan JPU merupakan kriminalisasi terhadap kebijakan publik.
SINYAL Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kian gencar.
PENGAMAT Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi menyoroti momen akrab Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri India Narendra Modi.
TIM Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto sudah ditarget agar masuk penjara
Hendri Satrio berpendapat, sudah saatnya semua misteri yang menyelimuti demokrasi bangsa ini dibuka agar tidak ada lagi penyanderaan dalam politik.
UNIVERSITAS Teknologi Bandung (UTB) menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas tenaga pengajar dengan mendorong dosen melanjutkan pendidikan dan kuliah ke luar negeri.
Dengan pembaruan pendidikan, tokoh terdidik seperti Soekarno dan Sutan Sjahrir lahir dan menjadi pelita bagi masyarakatnya.
Idrus menyampaikan bahwa Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, telah menginstruksikan seluruh kader partai untuk berada di barisan terdepan dalam mengawal program pemerintah.
Menjadi bagian dari perjalanan panjang bangsa, BUMD ini menanamkan pondasi bagi masa depan kota dan warganya.
Pelantikan PP ISNU ini juga dimaknai sebagai langkah awal menuju tata kelola publik yang lebih transparan dan berkeadilan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved