DPR Polemik Minyak Goreng Menambah Penderitaan Rakyat

DI hadapan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyebut persoalan minyak goreng, mulai dari kelangkaan stok hingga kenaikan harga, semakin membebani masyarakat.

Menurut Anam, selama dua tahun terakhir, masyarakat dihadapkan situasi sulit akibat pandemi covid-19. Kemudian, beban itu ditambah dengan naiknya sejumlah harga komoditas, termasuk minyak goreng.

Politisi PDI Perjuangan itu berpendapat kebijakan Kemendag menggerus kepercayaan masyarakat soal keamanan stok pangan. "Sebulan lalu Pak Menteri bilang, dalam waktu empat hari masalah ini selesai. Tapi, kenyataannya tidak," ujar Anam dalam rapat kerja Komisi VI DPR secara virtual, Kamis (17/3).

Lebih lanjut, dirinya menyoroti perubahan kebijakan terkait persoalan minyak goreng hingga menerbitkan enam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), yang dinilai belum bisa mewujudkan stabilitas harga minyak goreng.

"Kami melihat Kemendag gagal dalam memproteksi rakyat dalam komoditas. Salah satunya minyak goreng ini," pungkas Anam.

Sebelumnya, Ombudsman RI melakukan pemantauan harga minyak goreng di 274 pasar pada awal tahun ini. Hasilnya, stok komoditas pangan tersebut masih langka.

Berdasarkan hasil pemeriksaan per 15 Maret, dibandingkan pemeriksaan pada 22 Februari 2022, ketersediaan minyak goreng kemasan sederhana turun 12,7%. Lalu, ketersediaan minyak goreng premium anjlok 31,11%.(OL-11)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Tesa Oktiana Surbakti