Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
WAKIL Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa DPR akan terus memonitor permasalahan kelangkaan minyak goring yang terjadi belakangan.
Pernyataan ini sebagai tanggapan atas hasil rapat terbatas Presiden Joko Widodo dengan para menterinya yang telah mengambil tindakan atas kelangkaan minyak goreng.
Karena sudah diambil alih oleh Pak Presiden, serta pengamanan di lapangan oleh Pak Kapolri kita akan monitor dalam jangka waktu beberapa hari ini. Ini akan menjadi bahan masukan kawan-kawan di komisi terkait," papar Dasco kepada awak media di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Rabu (16/3).
Hasil dari rapat tersebut, Kapolri akan menjamin tidak adanya oknum yang mempermainkan kelangkaan minyak goreng.
"Karena ini sudah diambil alih oleh Presiden dan dilaksanakan oleh Kapolri, maka jadwal pemanggilan (Menteri Perdagangan) ketiga sedang dikonsolidasikan oleh kawan-kawan (AKD) sambil melihat perkembangan lapangan," imbuh Dasco.
Baca juga: Jelang Ramadan, Pemerintah Harus Segera Atasi Persoalan Minyak Goreng
Politikus Partai Gerindra ini pun mengapresiasi Kapolri yang telah berkomitmen akan mengatasi permasalahan tersebut.
"Kemarin juga sudah ada statement dari Kapolri, kita apresiasi bahwa Kapolri menjamin dan memerintahkan kepada Kapolda-Kapolda supaya minyak goreng harus ada," ujar Dasco.
Sebelumnya Dasco menyampaikan, bahwa Pimpinan DPR mengalami kesulitan dalam menjalankan fungsi pengawasannya terkait permasalahan minyak goreng.
Pasalnya, kata Dasco, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sudah dua kali mangkir dari rapat undangan DPR. Hal itu disampaikan Dasco saat Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. (RO/OL-09)
KETUA pengurus harian YLKI Tulus Abadi berpendapat dengan naiknya harga Minyakita, akan menggerus daya beli masyarakat. Harga eceran tertinggi (HET) dibanderol menjadi Rp15.700 per liter
Kan pemerintah sekarang akan berakhir di September 2024. Akhiri dengan husnul khotimah.
Pemerintah perlu menyelidiki dan mengusut ke mana perginya beras impor, dan siapa yang mengendalikan distribusinya mulai dari proses impor hingga penyalurannya di daerah.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher tidak sependapat dengan pemerintah yang menyebut langka dan mahalnya beras di pasaran karena perubahan cuaca yang membuat hasil panen turun.
Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji, kelangkaaan dapat terjadi karena fenomena El Nino atau memang stok beras yang diproduksi belum memadai.
LANGKANYA stok beras premium di minimarket dirasakan warga Jakarta Timur. Warga yang tinggal di hunian vertikal menyebut sudah sejak Sabtu (10/2) lalu kesulitan mencari beras.
ANGGOTA Komisi I DPR Oleh Soleh mengingatkan pemerintah untuk tak mengikuti klaim Malaysia terkait Blok Ambalat. Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai Laut Sulawesi.
Universitas Danantara diluncurkan BPI Danantara untuk cetak SDM unggul berkelas dunia, kolaborasi dengan Columbia, Tsinghua, dan Stanford University.
Perpres ini memberikan tunjangan sebesar Rp30.012.000 per bulan kepada sekitar 1.100 dokter spesialis dan subspesialis yang bertugas di wilayah DTPK.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved