Headline
Pemudik diminta manfaatkan kebijakan WFA.
Kumpulan Berita DPR RI
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama Menteri Perdagangan meninjau PT Bina Karya Prima Gudang Ex Harga terkait dengan proses mulai dari kebijakan kewajiban pasokan minyak goreng domestik (DMO). Mereka berbicara dengan pemilik pabrik minyak goreng dan produsen CPO yang wajib memenuhi ketentuan DMO.
Dari diskusinya, harga olein sesuai HET yaitu pada 10.700, dan menerima dari produsen CPO dengan harga Rp9.300. Kemudian hasil olahan dijual sesuai dengan harga HET yaitu Rp14.000.
Baca juga: UGM Launching Revitalisasi Unit Riset Translasional
"Mereka sampaikan bahwa proses produksinya saat ini bisa dua kali lipat dari biasanya. Ini menjadi catatan kami. Saya akan mengecek lagi ke wilayah lain untuk memastikan bahwa sebenarnya kebijakan DMO sudah berjalan, dan dari pabrik minyak goreng menjual sampai dengan pasar dengan harga Rp14.000, sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah. Tadi saya tanyakan, pada proses itu, pabrik minyak goreng masih mendapatkan margin," kata Sigit, Selasa (15/3).
Kapolri akan mengecek kembali terkait fenomena di pasar yang harganya melonjak, sementara dari pabrik ini harga sesuai dengan ketetapan pemerintah, dengan mendapat pasokan CPO, dan mampu memproduksi minyak goreng dua kali lipat. Perusahaan ini juga merupakan salah satu supplier minyak goreng yang memenuhi kebutuhan pasar nasional sekitar 16%-20%. Kapolri akan mengecek kepada supplier lain, apakah ritme supplynya juga sama.
"Artinya tentunya ada hal-hal yang harus kita luruskan dan cek juga ke pabrik-pabrik lain, apakah ada pabrik lain yang produksinya menurun, atau ada yang tidak berproduksi sama sekali atau tetap normal. Hal-hal ini yang kami akan cek dan dalami," kata Sigit.
Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan ketika dikerjakan dengan baik, sebenernya HET minyak goreng dan DMO CPO dan olein bisa berjalan. Dalam 28 hari terakhir, sudah terkumpul lebih dari 500 juta liter minyak goreng yang ada di masyarakat. Tetapi meski barang ada, harganya belum sesuai HET.
"Sekarang ini kami masih melihat berbagai kemungkinan karena tingginya harga CPO dan minyak goreng dunia, menyebabkan orang-orang yang sebelumnya tidak berpikir untuk berbuat curang, bisa-bisa untuk berbuat curang. Ini yang sedang kami cek. Kami ingin mengingatkan terutama bagi mafia-mafia minyak goreng untuk mendapatkan keuntungan sesaat, kami akan tertibkan," kata Lutfi. (OL-6)
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kebijakan Work From Anywhere (WFA) guna mengurai kepadatan pada puncak arus balik Lebaran 2026.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo memprediksi puncak arus balik Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah akan dimulai pada 24 Maret 2026.
Kapolri menyatakan hal tersebut guna mengantisipasi potensi kecelakaan di tempat wisata seiring dengan melonjaknya jumlah wisatawan pada momen libur nasional tersebut.
Sebanyak 86 rekaman CCTV telah dikumpulkan dan dipaparkan dalam proses penyelidikan. Seluruh rekaman tersebut kini dianalisis untuk mengungkap peristiwa secara menyeluruh
KAPOLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan penyidik telah mengamankan 86 rekaman CCTV untuk mengungkap identitas pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus.
Guna menjamin keamanan perjalanan, Kapolri menegaskan, pemeriksaan teknis kendaraan (ramp check) dan pemeriksaan kesehatan bagi awak bus menjadi prioritas utama
Kemenag Maluku melaporkan hilal 1 Syawal 1447 H gagal terlihat di Negeri Wakasihu karena posisi hilal masih di bawah 2 derajat.
Kemenag melaporkan posisi hilal 1 Syawal 1447 H di seluruh Indonesia belum memenuhi kriteria MABIMS. Simak analisis astronomis selengkapnya.
Klik di sini untuk link live streaming hasil Sidang Isbat 1 Syawal 1447 H hari ini, Kamis 19 Maret 2026. Pantau jadwal dan pengumuman resmi Lebaran 2026.
Kanwil Kemenag Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengatakan pemantauan hilal penetapan 1 Syawal 1447 Hijriah dipusatkan di Bantul. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat sore ini.
KEMENTERIAN Agama mengawal penyaluran bantuan sosial keagamaan Rp473 miliar selama Ramadan 1447 H. Program ini ditargetkan menjangkau sekitar 3 juta fakir miskin di 117 kabupaten/kota
KPK ungkap eks Stafsus Menag Yaqut patok fee Rp42,2 juta per jemaah untuk percepat haji. Simak kronologi dan skema "Kuota T0" di sini.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved